Arianto Sangaji

Asal-usul Kekerasan Negara

2010-08-03T17:23:00.000-07:00

Indoprogress, 19 Juli 2010

Arianto Sangaji

KEKERASAN oleh warga yang disponsori atau yang dibiarkan oleh aparat negara, kini mengemuka di mana-mana. Aktivis anti-korupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), dipermak orang yang tidak (belum atau sudah) dikenal oleh aparat keamanan. Diduga, peristiwa ini berhubungan dengan kasus investigasi korupsi yang dilakukannya dalam kaitan dengan rekening beberapa perwira tinggi polisi.

Kantor majalah berita mingguan Tempo, juga diteror dengan bom molotov, sesaat setelah pemberitaannya tentang rekening gendut. Isu lain, pemerintah berniat mempersenjatai Satpol PP, organ pemerintah daerah, yang tindak-tanduknya sarat kekerasan. Lainnya, Front Pembela Islam (FPI), seperti biasa, selalu menjadi pembuat berita karena tindakan sewenang-wenangnya menyerang pihak lain yang berseberangan pandangan dengan mereka.

Ketiga hal ini mewakili kecenderungan umum, meluasnya (ancaman) teror terhadap warga. Sasaran catatan ini adalah pengalaman FPI, organisasi yang berulang-kali melakukan kekerasan dengan dalih agama, dan pemerintah tampak membiarkannya. Selain itu, asal-muasal dan perjalanan organisasi ini harus dijelaskan secara tidak terpisah dari pemerintah sendiri.

****

Sejarah Indonesia sejak zaman kolonial mengonfirmasi, rejim demi melanggengkan kekuasaannnya, selalu menggunakan tangan rakyat sipil untuk meneror rakyat sipil lainnya. Henk Nordholt, sejarawan asal Belanda, menunjuk pemerintah kolonial Belanda, dalam mempertahankan kekuasaannya memanfaatkan para Jago dengan membiarkan mereka melakukan tindakan kriminal dalam hubungan yang saling memanfaatkan. Kendati, seperti ditunjukkan Robert Cribb, fakta menunjukkan bahwa para pelaku kriminal juga berperan besar dalam perlawanan terhadap rejim kolonial, terutama sejak depresi ekonomi (great depression) 1932, di mana organisasi-organisasi gang tumbuh subur karena efek dari krisis itu.

Perang kemerdekaan, organisasi-organisasi paramiliter berkembang biak. Dengan identitas beragam, agama, nasionalis, dan komunis, milisi-milisi ini punya sumbangan menentukan dalam perang kemerdekaan. Karena tujuan perangnya jelas, menentang kolonialisme dan imperialisme, milisi-milisi itu lebih banyak saling bekerja sama dari pada saling meniadakan. Dan sekali lagi, sejumlah tokoh dalam organisasi paramiliter itu punya akar sejarah dengan organisasi atau kegiatan kriminal zaman sebelumnya.

Orde Baru lah yang meneruskan cara-cara regim kolonial dalam menebarkan teror dengan menunggangi kelompok-kelompok sipil. Dimulai dari pembantaian massal 1965, rejim ini juga membentuk dan memelihara organisasi-organisasi kepemudaan a la militer yang terlibat dalam aneka kekerasan: dari pembebasan-pembebasan lahan di kota dan desa untuk investasi, hingga kekerasan-kekerasan politik secara telanjang, seperti peristiwa penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Juli 1996.

Krisis ekonomi yang diikuti dengan Reformasi 1998, melahirkan kembali organisasi-organisasi menyerupai serdadu ini. Yang terpenting di antaranya adalah organisasi-organisasi bentukan dan binaan tentara yang terlibat dalam teror dan kekerasan menyusul kekalahan dalam referendum di Timor Leste. Pasca konflik-konflik bertopeng agama yang menyebar di sejumlah daerah, pemerintah membiarkan tumbuhnya organisasi-organisasi paramiliter yang memanfaatkan limpahan pengangguran karena dampak krisis ekonomi untuk terlibat dalam perang yang berdarah-darah. Organisasi-organisasi ini memiliki struktur organisasi yang rapi, dukungan finansial yang tertata baik, dan persenjataan yang lengkap. Sebagian di antaranya melalui berbagai macam modus, bersumber dari aparat keamanan sendiri. Bahkan, ketika hendak ambil bagian dalam perang di daerah-daerah konflik itu, ada di antaranya terlebih dahulu menyampaikan misinya secara resmi kepada pejabat-pejabat militer dan polisi setempat.

***

Beberapa kasus kekerasan belakangan yang dilakukan oleh anggota-anggota FPI, bahkan di depan hidung aparat keamanan, semakin meyakinkan bahwa bulan madu antara aparat keamanan dan organisasi paramiliter terus saja berlanjut. Pertama, karena organisasi ini tumbuh bersama-sama dengan organisasi-organisasi paramiliter lain menyusul krisis ekonomi yang berakhir dengan penggulingan Suharto 1998. Transisi reformasi jelas menunjukkan bagaimana peran militer dalam menghidupkan kekerasan dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng untuk mengendalikan proses transisi. Pembentukan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) untuk mengamankan Sidang Umum MPR 1998 menjadi contoh terang. Anggota-angota Pamswakarsa direkrut melalui sejumlah organisasi keagamaan dan kedaerahan, di mana sejumlah elit militer memiliki hubungan dekat dengan para pimpinannya. Dari sisi ini, FPI memang lebih baik dilirik sebagai bagian dari kompleksitas fraksi yang berkuasa.

Kedua, mereka juga memusuhi apa yang mereka sebut sebagai penyebaran pemikiran-pemikiran liberalisme dan komunisme. Tidak heran, berbeda dengan organisasi paramiliter lain yang pernah ‘berdarah-darah’ di daerah konflik, FPI sepertinya disiapkan atau menyiapkan diri untuk menghadapi ‘lawan’ yang relatif lemah, di zona ‘damai’. Mereka menyerang organisasi atau warga berlatar kelas menengah yang memiliki pandangan tentang kebebasan, hak asasi, dan aspirasi-aspirasi radikal tentang persamaan. Di hadapan pandangan-pandangan inilah mereka berbagi kepentingan dengan aparat keamanan.
Dari soal bulan madu ini, dapat digaris-bawahi bahwa jalan keluar untuk menyudahi kekerasan yang berulang dilakukan FPI, tidak saja terletak di organisasi ini, tetapi yang paling pokok adalah di dalam diri pemerintah sendiri. Dengan kata lain, kritik terhadap FPI harus langsung diarahkan ke tubuh pemerintah.

Di luar itu, hal mendasar yang perlu dilihat, tetapi luput dari perhatian adalah pentingnya menempatkan fenomena FPI sebagai bagian dari reaksi sebagian warga kota terhadap ekses pertumbuhan cepat kapital di perkotaan. Nyata dari proses konsolidasi kapital yang kian progresif telah mengorbankan borjuis kecil, kelas pekerja, atau segmen terbesar dari warga kota yang rentan, dari mana latar belakang anggota-anggota FPI berasal. Ketidaktahuan dalam merumuskan apa yang mesti dilakukan dalam menghadapi situasi itu, telah membuka jalan dengan melarikan diri pada soal-soal simbolik berkaitan klaim tafsirnya tentang agama. Tidak heran, sasaran kemarahannya adalah industri-industri hiburan yang tumbuh pesat di daerah perkotaan. Kendati juga mengundang tuduhan adanya main mata dengan aparat yang menarik setoran liar dari industri-industri itu, tetapi soal ini menunjukkan bahwa ilusi agama menjadi saluran keluar yang cocok di tengah ketegangan-ketegangan ekonomi.

Dengan demikian, percakapan atau kritik terhadap fenomena FPI, harus segera diturunkan dari sekedar soal penafsiran agama menjadi kritik ekonomi politik lebih luas.***

G20, Protes, dan Patuh

2010-08-03T17:20:00.001-07:00

Indoprogress, 5 Juli 2010

Arianto Sangaji

SALAH satu reaksi terhadap krisis kapitalisme di Asia akhir 1990an, negara-negara kapitalis kemudian menginisiasi pembentukan forum G20 di tahun 1999. Awalnya hanya forum informal yang mempertemukan para direktur bank sentral dan menteri-menteri keuangan dari negara-negara kapitalis kaya yang tergabung dalam G8 (Amerika Serikat [AS], Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang, Rusia), dengan partner mereka dari negeri-negeri yang sedang tumbuh ekonominya.

November 2008, menanggapi krisis kapitalisme yang menghajar AS yang kemudian menyebar ke balahan dunia lain, presiden George W. Bush berinisiatif menjadi tuan rumah untuk pertemuan lengkap G20 pertama. Para kepala negara hadir bergabung dengan para direktur bank sentral dan menteri keuangan mereka, serta petinggi lembaga ‘Britton Wood bersaudara’ IMF dan Bank Dunia bertemu di Washington DC. Lalu, sejak G20 Summit di Pittsburgh tahun 2009, forum informal ini secara resmi berubah wujud menjadi forum kerja sama ekonomi international, kendati sejumlah negara (di luar anggota G20) menganggapnya tidak punya legitimasi internasional. Secara umum, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari forum G20 adalah menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global.

Setelah didahului dengan pertemuan para kepala negara G8, G20 Summit 26-27 Juni di Toronto, Kanada, akhirnya mengeluarkan deklarasi setebal 27 halaman. Ada dua kata kunci tertuang dalam deklarasi ini. Pertama, konsolidasi fiskal (fiscal consolidation), tidak lain berarti pengurangan defisit pemerintah. Maknanya, pemerintah harus memangkas subsidi-subsidi yang bersifat sosial. Akibatnya, rakyat harus membayar lebih mahal untuk aneka macam ongkos vital seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, ongkos transportasi, listrik, dan lain-lain.

Kedua, perang melawan segala bentuk proteksionisme dengan merujuk kepada mantera "perdagangan bebas". Bukan juga baru, karena ini merupakan pengulangan retorika kebijakan yang tidak konsisten dan gagal dilaksanakan dari aneka kesepakatan internasional sebelumnya. G20 summit 2008, misalnya, juga menganjurkan hal sama. Tetapi, negara-negara kapitalis maju tetap berusaha melindungi perusahaan-perusahaan mereka supaya terus unggul dalam kompetisi pasar global yang ganas. Yang paling umum terjadi adalah soal pajak ekspor. Dukungan pemerintah AS, Perancis, German dan lain-lain terhadap industri-industri otomotif asal negerinya tetap berlanjut. Atau, pengalaman terkenal yang memicu ketegangan antara AS dan Kanada adalah kebijakan paket stimulus fiskal Obama yang mensyaratkan ‘Buy American’ kepada setiap perusahaan penerima paket dukungan itu. Kebijakan ini segera memicu gelombang aksi boikot barang-barang Amerika di Kanada dan kemarahan para pimpinan politisi dan pengusaha-pengusaha Kanada.

Intinya, tidak ada hal baru dengan G20. Forum ini tidak lebih dari baju baru untuk konsolidasi kapitalisme agar keluar dari krisis. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme terbaru dari kelas yang memerintah secara global – kelas kapitalis – untuk mengeruk kekayaan dengan mengeksploitasi kelas pekerja dan mengeksploitasi alam secara global ketika diperhadapkan dengan krisis yang terus-menerus berulang. Jadi, Forum G20 merupakan contoh terang mutakhir mengenai kerja sama negara-negara kapitalis secara global dalam merawat kapitalisme, sistem yang hanya bisa dipahami dengan baik dalam skala global juga.

****
Di Toronto, warga membicarakan pertemuan G8/G20 baik sebelum maupun sesudahnya di mana-mana. Ratusan profesor membuat petisi kepada pimpinan University of Toronto, karena menutup kampus terbesar di Kanada ini selama Summit berlangsung. Mungkin pimpinan universitas khawatir kampus yang terletak di jantung kota ini akan dijadikan basis perlawanan terhadap pertemuan itu. Media cetak dan elektronik saban hari memberitakan luas pertemuan. Entah iseng, serius, atau menyindir, Zanzibar, sebuah tempat club hiburan malam yang berlokasi di pusat kota Toronto yang menyuguhkan tarian-tarian erotis, memasang reklame di depan pintu masuknya ‘Forget G8 Tri G-strings’.

Saat para pemimpin G8 dan G20 tengah berkumpul, terjadi aksi-aksi protes yang meluas. Puncaknya 26 Juni 2010, ketika serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi lingkungan, organisasi-organisasi perempuan, organisasi-organisasi masyarakat asli, organisasi-organisasi agama, organisasi mahasiswa, kelompok anti-perang, partai-partai politik kiri, dan aneka macam organisasi serta individu-individu menyemut di Queen Park di samping University of Toronto, lalu tumpah ruah di jalanan. Lebih dari 20.000 orang datang dari berbagai propinsi di Canada, bahkan dari AS dan Inggris.

Kendati menyuarakan tuntutan spesifik yang berbeda-beda, semua kelompok memiliki pandangan yang kurang lebih sama. Kapitalisme adalah musuh bersama. Kapitalisme merusak semuanya, dari eksploitasi buruh, penghancuran lingkungan, peningkatan ongkos pendidikan dan kesehatan, diskriminasi rasial, hilangnya akses atas tanah-tanah adat, menyebar-luaskan perang dan lain-lain. Teriakan-teriakan bersahut-sahutan sepanjang demo ‘Whose Street? Our Street. Whose town? Our Town.’ ‘No Justice No Peace’ menggambarkan itu. Pesan pertama, tentu tidak saja sekedar karena hilangnya akses penduduk ke jalan-jalan tertentu dan mobilitas di dalam kota yang terbatas selama Summit berlangsung menyusul peningkatan pengawasan yang luar biasa oleh aparat keamanan. Lebih dari itu tuntutan itu menandaskan bahwa semua hal harus dikembalikan kepada ‘common interest’, bukan kepentingan dan kerakusan segelintir kelas kapitalis. Yang kedua mengisyaratkan tidak akan ada perdamaian selama sistem yang tidak adil dan menghisap terus berjalan. Syiar anti kapitalisme begitu kuat dalam aksi.

Penduduk Kanada memang marah. Bagaimana tidak, pemerintah mengalokasikan dana sebesar CAD 1 billion dollar (CAD 1 dollar = 8500 IDR), khusus mengongkosi aparat keamanan demi lancarnya acara tersebut. Sekitar 20.000 polisi dari berbagai kota di Kanada dikerahkan ke Toronto, kota bisnis terkemuka di Kanada, dengan penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Juga aparat keamanan swasta. Polisi muncul di mana-mana di jalanan dan stasion-stasion kereta bawah tanah dekat lokasi pertemuan di pusat kota. Inilah pengerahan aparat keamanan terbesar dalam sejarah Kanada. Warga menganggap Kanada telah berubah menjadi ‘police state’. Bahkan, Naomi Klein, penulis buku laris ‘Disaster Capitalism’, menuding pimpinan polisi menjadikan Summit sebagai ATM bagi mereka, setelah muncul penangkapan hampir 1.000 orang menyusul protes-protes warga yang diwarnai kekerasan.

Secara umum, para demonstran menyoal aspek-aspek yang lebih sistemik dari pertemuan itu. Para mahasiswa membandingkan dan mengritik dana keamanan 1 billion yang dikeluarkan untuk sebuah pertemuan yang muaranya adalah penaikan biaya masuk universitas. Implikasinya, akan meningkatkan jumlah pinjaman mahasiswa yang saat ini saja secara kumulatif mencapai 1,1 billion dollar Kanada. Seorang perempuan usia 70 tahun dari London, masih di Propinsi Ontario Kanada, datang bergabung dengan aksi ini bersama suaminya. Dia merasa peduli karena Summit ini berimplikasi pada pengurangan subsidi pemerintah terhadap kesehatan. Sebagai penderita kanker payudara sejak 6 tahun lalu, dengan uang pensiun CAD 1200 dolar perbulan dan sewa apartemen CAD 784 dolar setiap bulan, dia merasa Summit ini jadi beban. Para buruh memprotes karena akan terjadi peningkatan pungutan pajak. Buruh-buruh dari Vale Inco yang datang di aksi ini menganggap Summit hanya mengabdi kepada kepentingan korporasi yang rakus. Spanduk yang mereka bawa pun terang dan tegas: ‘corporate greed is terrorism’. Dalihnya, kenapa rakyat kebanyakan harus "mensubsidi" orang-orang serakah, penyebab dari krisis kapitalisme?

Aksi anti G20 akhirnya diwarnai kekerasan. Sejumlah kecil demonstran memakai taktik "black block". Secara selektif menyerang dan menghancurkan property, terutama milik perusahaan-perusahaan transnasional. Di antaranya, Nova Scotia, bank asal Kanada, yang dalam sejarahnya sangat agresif membiayai perusahaan-perusahaan transnasional Kanada yang merusak lingkungan dan menggusur petani dengan cara sewenang-wenang, termasuk perusahaan Vale Inco di Sulawesi. Juga, warung kopi transnasional raksasa Sturbucks dan rumah makan cepat saji KFC, dan lain-lain. Mereka juga membakar mobil-mobil milik polisi.

Debat teoritik soal kekerasan dan non-kekerasan atau taktik perlawanan bisa saja panjang lebar. Tetapi, alasan kelompok yang melakukan kekerasan sangat terang. Inilah vandalisme melawan kekerasan yang dilakukan korporasi-korporasi di bawah todongan senapan aparatus negara di mana-mana secara global. Adalah sikap hipokrit mengecam vandalisme ini, sementara dalam waktu yang sama anda hanya diam membiarkan korporasi-korporasi yang berlumuran darah itu. Kira-kira begitu alasan kelompok ini, ketika menghadapi kritik seperti disuarakan melalui media-media kapitalis. Tuduhan lain, ada infiltrasi aparat keamanan untuk menciptakan kekerasan, dengan demikian membenarkan pengerahan aparat keamanan yang begitu mahal untuk event ini, yang sebelumnya dikritik luas.

****
"Sejak konferensi Bandung, Sukarno adalah nama penting yang menyuarakan kepentingan negeri-negeri paska jajahan dalam menghadapi negeri-negeri besar. Lalu, apa yang kamu tahu tentang agenda presidenmu di pertemuan G20 ini?" Bisik seorang teman asal India, mungkin dengan maksud menyindir, di tengah-tengah kerumunan massa aksi anti G20 26 Juni. Dia lantas tunjukkan koran-koran terbitan Kanada yang memberitakan pernyataan-pernyataan PM India Manmohan Singh tentang pertemuan ini.

Memang, kalau dilihat dari pemberitaan media selama Summit, Singh sangat menonjol. Tidak seperti SBY, yang dikenal selalu menjaga citra itu, namanya tak sekalipun muncul dalam pemberitaan media. Padahal, kalau mau, SBY bisa saja omong banyak soal "perubahan iklim", salah satu isu menonjol yang dipercakapkan di pertemuan ini, di mana Indonesia bisa berperan banyak. Media tentu akan memberitakannya secara menonjol pula.

Tetapi kepada teman tadi, saya berdalih soal Indonesia (juga India) tentu jauh lebih dari sekedar pemberitaan media. Soal paling pokok adalah kemunduran ekstrim negeri ini dalam geopolitik global. Kejatuhan Orde Lama, segera membawa Indonesia tidak lebih dari boneka kekuatan imperialisme. Situasi itu kian menajam sejak krisis kapitalisme 1997/1998. Pertama, ditandai semakin terintegrasinya Indonesia di bawah hirarki kekuasaan politik AS. Dalam kerangka ini, Indonesia dan negara-negara G20 lain harus dilihat sebagai bagian dari strategi hegemoni AS dalam merangkul kawan dan (potensi) lawan dan membawa mereka ke meja perundingan untuk memaksakan dan melanggengkan kapitalisme secara global. Kedua, merajalelanya eksploitasi terhadap kelas-kelas pekerja, penghancuran lingkungan yang laju, penghancuran usaha-usaha ekonomi independen, dan aneka modus perampasan atas tanah.

Keanggotaan Indonesia dalam Forum G20 memang mesti dibaca dalam kerangka imperialisme semacam itu. Turunannya, substansi Deklarasi G20 di Toronto, konsolidasi fiskal dan perdagangan bebas, dua kata kunci itu tentu saja (terus) akan dipraktekkan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia dengan semua konsekwensinya. Kita tidak perlu menunggu, karena selain sudah dan sedang dipraktikkan, juga sebelum berangkat ke Toronto, SBY seperti dikutip situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, mengonfirmasi Indonesia selama ini selalu patuh kepada kesepakatan-kesepakatan G20 Summit sebelumnya, baik di Washington, London, maupun Pittsburgh. Mau bagaimana lagi, kalau dalam pergaulan global, kata kuncinya cuma ‘patuh’.***

'Keluarga Besar' SBY, HMI Connection, dan Aktivis

2010-08-03T17:18:00.000-07:00

Indoprogress 21 Juni 2010

Arianto Sangaji

SEMINGGU terakhir ini, halaman-halaman utama media massa, diramaikan oleh pemberitaan mengenai struktur baru kepengurusan Partai Demokrat, di bawah pimpinan Anas Urbaningrum. Ada tiga hal yang tampaknya ramai dipercakapkan dari kepengurusan baru ini, yakni masuknya gerbong ‘keluarga besar’ SBY, isyu mengenai HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) connection, dan masuknya sejumlah aktivis. Ketiga hal ini sebenarnya mewakili sebagian potret politik Indonesia dalam 40 tahun terakhir, di mana politik selalu dipercakapkan sebagai sesuatu yang elitis dan jauh dari soal-soal yang dihadapi rakyat kebanyakan.

****

Politik Indonesia sejak Orde Baru ditandai menonjolnya politik ‘keluarga besar’. Masuknya keluarga besar SBY, membawa ingatan kita pada masa kejayaan Suharto, di mana partai-partai politik, terutama Golongan Karya secara leluasa mempraktikkan itu. Bukan saja di jajaran kepengurusan partai politik di tingkat pusat, tetapi praktik yang sama juga berlangsung sampai ke daerah-daerah, di mana para kepala daerah mengirim isteri, anak, menantu, dan kerabat dekatnya menjadi pengurus partai politik. Sejak reformasi partai-partai politik terus melanjutkan tradisi 'kekeluargaan' ini.

Sirkulasi elit politik pun ibarat kisah zaman kerajaan-kerajaan. Kekuasaan dialihkan dan diserahkan kepada anak atau sanak famili lainnya. Jika di zaman Suharto, ‘roh kekuasaan’ seolah berputar di sekitar Cendana, maka pada zaman reformasi, kekuasaan jadi identik dengan Teuku Umar dan Cikeas.

Tentu saja, politik berbasis ‘keluarga besar’ adalah penyakit. Anehnya, nepotisme justru menjadi salah satu senjata dalam penumbangan Orde Baru. Inilah satu kontradiksi dalam praktik demokrasi liberal belasan tahun ini. Bukannya menghilang, nepotisme malah semakin menjadi-jadi saja, dan berlangsung melalui mekanisme elektoral yang ‘demokratis’.

****

Lalu, isu HMI connection di tubuh Partai Demokrat. Ini jelas bukan perkara baru, karena, misalnya, ketika memimpin Partai Golkar, Akbar Tanjung (eks Ketua Umum PB HMI) juga disebut-sebut mempraktikkannya.

Sebenarnya, HMI adalah organisasi yang sangat longgar secara ideologis, dengan anggota/alumni yang bermacam-macam warnanya. Islam memang menjadi salah satu identitas organisasi ini, tetapi tidak dalam pengertian ketat. Anggota/alumni HMI punya pandangan keislaman yang sangat bervariasi, bahkan bertentangan, mulai dari yang paling fundamentalis sampai dengan yang sangat kontras dengan itu. Dan sejarah HMI dan alumninya selalu penuh dengan dinamika pertarungan dalam soal-soal itu. Oleh karena itu, pemunculan isu HMI connection lebih baik dipandang sebagai pertarungan di antara fraksi-fraksi pendukung rejim dengan kepentingan kekuasaan jangka pendek, di mana soal-soal sektarianisme laku dipermainkan, dari pada menganggapnya sebagai soal serius.

Ini kurang lebih sama di masa Suharto sejak 1970-an sampai akhir 1980an. Seolah-olah ada kelompok Katolik yang menguasai politik Indonesia, hanya karena seorang Benny Murdani yang sangat berpengaruh saat itu. Kalau Katolik mengapa Murdani harus menjadi salah satu arsitek dan pendudukan di Timor Leste, dengan membantai ratusan ribu warga sipil di sana yang notabene seiman dengannya? Duduk perkaranya sebenarnya telah jelas, bahwa ini bukan soal Katolik atau bukan Katolik, tetapi negara Orde Baru, dalam geopolitik global adalah bagian dari orbit kekaisaran Amerika Serikat, di mana logika pendudukan Timor Leste adalah turunan dari ‘Perang Dingin’.

Yang ingin digaris-bawahi adalah isu sektarianisme berlandaskan agama memang laku dalam politik modern Indonesia. Dan isu ini selalu dimanipulasi dalam politik elektoral oleh kelas yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

****

Jajaran kepengurusan baru Partai Demokrat juga diisi oleh the so-called "aktivis", seperti masuknya Rahland Nashidik di dalamnya. Sempat nama Usman Hamid, kordinator Kontras disebut-sebut juga, tetapi kemudian menarik diri pada menit-menit terakhir. Ini juga bukan barang baru, karena sejak reformasi 1998, telah terjadi diaspora para aktivis ke partai-partai politik, terutama partai-partai arus utama, seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Lebih ke belakang lagi, sebagian aktivis mahasiswa yang terlibat dalam penghancuran rejim Orde Lama dan komunis di akhir 1960an, kemudian berduyun-duyun masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru.

Bagaimana menjelaskannya? Orde Baru lah yang menjadi basis dari persemaian. Sebagian generasi aktivis anti-komunis yang tidak ikut kereta kekuasaan Orde Baru, membentuk beragam organisasi non-pemerintah (Ornop) generasi 1970an dan 1980an. Bukan berbasis pada organisasi massa, karakter Ornop-ornop ini adalah kritik reformis terhadap dampak-dampak strategi pembangunan Orde Baru di bidang ekonomi, hukum, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Suara-suara kritis aktivis Ornop semakin meluas terhadap kediktatoran Suharto terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. Negeri-negeri kapitalis maju, yang secara tradisional mensponsori dan mendukung rezim tangan besi ini, mulai secara bertahap meninggalkannya. Bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman internasional mulai mensyaratkan soal-soal hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup, tiga area di mana Ornop-ornop memainkan peran cukup signifikan. Sejak akhir 1980an, Amerika Serikat, misalnya, mulai mematok hegemoninya di wilayah Asia Pasifik di bawah tema "keamanan, kesejahteraan, dan demokrasi". Sejak Bill Clinton menempati Gedung Putih, dia menekankan demokrasi dan pasar bebas sebagai dua sisi dari sekeping logam dalam agenda politik globalnya. Dari konteks inilah konsep "civil society" (masyarakat sipil) menjadi mantra yang diserap oleh Ornop dalam hubungan kritiknya terhadap Orde Baru.

Tetapi, generasi baru aktivis ayang muncul sejak akhir 1980an, yang berbasis mahasiswa, di mana kampus-kampus mereka mengalami proyek "depolitisasi" Orde Baru sejak akhir 1970an punya warna yang berbeda. Kalau merujuk ke ilmuwan politik Edward Aspinall, para aktivis ini secara "ideologi" bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: liberal-populist students, popular-radicalism, dan Islamic student activism. Kelompok yang pertama dan ketiga mungkin memiliki variasi ideologi yang sama dengan mahasiswa yang ikut menumbangkan Sukarno. Sementara popular-radicalism mencatatkan diri sebagai hal baru dalam politik gerakan mahasiswa sejak Orde Baru, yang mengombinasikan politik penyatuan dan mobilisasi mahasiswa dengan buruh dan petani. Tetapi, secara obyektif, reformasi pasar sejak 1980an melahirkan perkembangan kapitalisme dengan kontradiksi yang mendalam seperti tingginya angka pengangguran, tingkat eksploitasi buruh yang dalam, ledakan jumlah kaum miskin kota, dan berbagai bentuk akumulasi melalui perampasan merupakan latar dari kemunculan gerakan-gerakan mahasiswa dengan aneka ideologi itu. Dan kendati memiliki ideologi berlainan, tetapi semuanya memandang Suharto dan militer sebagai masalah yang harus diakhiri. Setelah sangat menonjol dalam penumbangan Suharto dan transisi awal reformasi, sebagian di antara generasi aktivis ini masuk ke dalam partai politik arus utama.

Setelah reformasi, aktivis berbasis Ornop terus berkembang pesat. Perkembangan ini bertemu dengan semangat global dalam mempromosikan neoliberalisme di bawah kata-kata kunci seperti "penguatan masyarakat sipil", "tata-kelola pemerintahan yang baik" dan "pemberantasan kemiskinan". Seperti di masa Orde Baru, fungsi aktivis Ornop tetap kurang lebih sebagai pengkritik reformis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sarat korupsi, pelanggaran HAM, dan aneka pelanggaran lainnya. Kritik mereka tidak menyentuh pada kritik kapitalisme sebagai sistem yang mendasari bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu. Olehnya, masuknya para aktivis Ornop ke dalam partai politik arus utama sebenarnya bukan kejutan, karena tidak ada persilangan kelas dan ideologis di sana.

****

Pelajaran yang bisa dipetik dari ketiga soal di atas adalah daur ulang cerita-cerita lama. Politik "keluarga besar", sektarianisme agama, dan aktivis adalah bagian dari proyek politik kelas yang berkuasa. Apa yang terjadi dengan Partai Demokrat, sebenarnya adalah gambaran dari partai politik nasional secara keseluruhan: beraneka warna tetapi menerima kapitalisme tanpa kecuali. Negara dengan tendensi neoliberal yang meluas hadir dengan kukuh, di mana sirkulasi pengisian aparat negara, yang di antaranya melalui partai-partai politik, berlangsung dalam skema ini.

Nepotisme, sektarianisme, dan aktivisme sepanjang terkelola dan tidak mengancam kelas yang berkuasa, ya lebih baik dipelihara.***

Imperialisme Ekologi

2010-08-03T17:13:00.000-07:00

Indoprogress 7 Juni 2010

”Kegiatan penanaman pohon di lingkar tambang merupakan bagian dari komitmen kami menjadi perusahaan yang terdepan dalam bidang perlindungan lingkungan, dan sekaligus kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program Penanaman Satu Miliar Pohon sebagai tema Hari Lingkup se-Dunia tahun ini,” kata General Manager Operations PTNN T. Darren Hall (surmber: www.sumbawanews.com, 4/6/2010)

PENGGALAN berita di atas bersumber dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010, di mana PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), perusahaan pertambangan itu bersama masyarakat, dan pemerintah daerah merayakannya dengan gerakan menanam pohon di Sumbawa. Seperti diketahui, tahun ini United Nations Environment Programme (UNEP) memilih tema perayaan: “Many Species, One Planet, One Future”. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menerjemahkannya ke dalam perayaan nasional di bawah tema "Keanekaragaman Hayati, Masa Depan Bumi Kita".

Apa yang dilakukan oleh Newmont sendiri hanya salah satu contoh saja, bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan membangun citranya sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Kunjungi saja situs-situs perusahaan-perusahaan itu dunia maya, aneka informasi atau bahkan propaganda dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai perusahaan dengan kinerja lingkungan hidup yang baik dan benar. Tengok situs PT Inco, perusahaan pertambangan yang dipandang paling menghormati lingkungan, seperti terpampang di sana, korporasi mengklaim mempraktikkan apa yang disebut "sustainable development", mantera yang populer di negeri ini sejak 1980an.

Padahal, kedua perusahaan punya reputasi buruk dalam soal lingkungan hidup. Kasus pencemaran di Teluk Buyat Sulawesi Utara, beberapa tahun lalu mengonfirmasi tentang Newmont. Sementara Inco sendiri, jangankan hanya di Soroako, sampai di Sudbury, Canada, perusahaan ini juga bermalasah dari segi pengelolaan lingkungan hidup. Freeport? Tentu jauh lebih parah.

Pointnya, praktik-praktik perusakan lingkungan merupakan sesuatu yang tertanam dalam prinsip akumulasi di dalam sistem kapitalisme. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas seremoni dan pembangunan citra semacam di atas, cukup difahami sebagai reklame saja, dan sama sekali tidak berhubungan dengan watak merusak dari sistem ini.

Kosakata momok

Pertengahan 1990an, ketika mengunjungi sebuah desa di pedalaman Sulawesi, yang berbatasan dengan sebuah kawasan konservasi, saya ikut mendengar pengarahan seorang Kepala Desa kepada warganya di Balai Pertemuan desa. Kata yang keluar berulang dari Pak Kepala Desa adalah "pembangunan berkelanjutan". Saat itu, dia mengajak warganya harus mulai menerapkan gagasan itu. Giliran tanya jawab, seorang lelaki tua bertanya, apa arti kosa kata itu. Dengan jujur, sang Kepala Desa mengakui bahwa dia sendiri juga tidak tahu pengertiannya. Tetapi, dengan semangat dia bilang, tidak penting pengertian "pembangunan berkelanjutan" dipercakapkan, yang perlu pelaksanaannya, karena merupakan program pemerintah. "Saya juga tidak tahu artinya, tetapi itu yang diulang-ulang Pak Bupati dalam pertemuan dengan seluruh kepala desa minggu yang lalu". Kira-kira begitu komentarnya menanggapi sang penanya.

Dia lantas menambahkan, dulu juga tidak tahu apa arti "pembangunan", tetapi sekarang kita sudah lihat ada sekolah dan puskesmas. Presiden sampai digelar "bapak pembangunan". Kalau kita menyukseskan program baru ini, lanjut kepala desa, kelak presiden akan dapat gelar lagi "bapak pembangunan berkelanjutan". Semua warga diam serius, ada yang mengangguk mendengar pernyataan itu, entah paham atau tidak.

Percakapan kecil itu sebenarnya menggambarkan begitu banyaknya kosa-kata baru yang muncul dalam 20 atau 30 tahun terakhir berkenaan dengan soal lingkungan hidup dan pembangunan. Selain "pembangunan berkelanjutan", kita bisa mendaftar, ada keanekaragaman hayati (biodiversity), perubahan iklim (climate change), konservasi alam dan pembangunan (conservation and development) dan seterusnya. Sirkulasi kosa-kata itu mengglobal: dari pertemuan-pertemuan pimpinan negara di kantor-kantor multilateral, muncul di meja-meja para direktur bank-bank komersial, riset-riset di universitas, program-program pemerintah dan organisasi non-pemerintah, sampai percakapan orang-orang kampung.

Buat orang-orang desa, kosa-kata itu menjadi momok. Pemeliharaan alam dan pembangunan, adalah dua kata yang indah terdengar di kuping, buat mereka yang tidak kehilangan apapun ketika kedua kata itu dipercakapkan. Tetapi, tidak bagi orang-orang kampung. Itu bisa berarti, perut akan kosong, karena akses mereka ke hutan dan tanah dipotong. Awalnya, ketika mendengar program "konservasi dan pembangunan" yang didanai Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, pikiran awam mereka menduga inilah kesempatan emas memperoleh uang dari bank, bukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kikir untuk rakyat berkaki telanjang itu. Apa daya, seperti kata seorang warga desa dalam sebuah dialog panas dengan pejabat pemerintah yang memaksa mereka harus pindah dari kampung di bawah proyek "konservasi dan pembangunan": “Kalau BRI penyebab tanah dan rumah (agunan) hilang, karena kami tidak mampu bayar cicilan kredit. Bank Pembangunan Asia penyebab kampung dan seluruh isinya hilang. Padahal kami tidak meminjam sesenpun”.

Contoh lain, bagaimana kosa-kata semacam menjadi momok bagi warga desa bisa dipetik dari karya Antropolog Celia Lowe, yang menulis buku dari disertasi doktornya, Wild Profusion: Biodiversity conservation in an Indonesian archipelago (2006). Dalam studinya tentang Orang Bajau di Kepulauan Togean di Teluk Tomini Sulawesi, dia menggambarkan dengan baik sekali bagaimana regim pengetahuan dominan global di bidang konservasi, yang melibatkan kaum peneliti, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah menganggap suku laut paling kosmopolitan di wilayah Asia Tenggara itu bermasalah dalam hubungan mereka dengan alam.

Imperialisme

Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan transnasional dan penerapan model konservasi yang anti rakyat, menurut John Bellamy Foster (the Ecological Revolution, 2009), sebenarnya merupakan bagian dari "imperialisme ekologi" yang secara nyata hadir dalam sistem kapitalisme global saat ini. Menurut Foster, praktik imperialisme ini ditandai dengan berlangsungnya perampasan sumber daya alam oleh kekuatan dominan (dari negeri-negeri kapitalis maju) terhadap negeri-negeri yang terkebelakang dan mengubah secara drastis keseluruhan ekosistem di mana negara dan bangsa-bangsa itu bergantung. Hal ini juga meliputi mobilisasi penduduk dan tenaga kerja murah secara besar-besaran dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan (industri kapitalis) dalam pengerukan sumber daya alam. Lalu, eksploitasi terhadap kerentanan masyarakat secara ekologi demi penguasaan sumber daya alam oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Terakhir, melalui mekanisme yang membebani negara-negara sedang berkembang oleh negara-negara maju dalam soal dampak ekologi dari kegiatan-kegiatan industri yang menguras alam tersebut. Semua hal itu merupakan potret dari "metabolic rift", yang menggambarkan kontradiksi abadi kapitalisme dengan lingkungan hidup.

Pernyataan Foster terlihat terang. Dari standar ganda pemberlakukan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan transnasional di negeri asal dan di luar negeri, kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang lingkungan hidup yang tidak adil antara negara-negara maju dan negeri terkebalakang, tindakan Monsanto mematenkan bibit-bibit tanaman pangan sebagai pemilik dalam sistem hak milik yang ekslusif, hingga program-program transnasional dalam mengusir para petani dari kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi adalah sebagian di antara contoh yang bisa ditengok.

Sepintas, kasus-kasus itu tampak berdiri sendiri, tidak saling bertautan. Tetapi, kalau melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem yang menyeluruh, kita dapat dengan mudah mengerti bagaimana tautan-tautannya. Semua cerita itu bisa dipahami dengan menjelaskan bagaimana sebuah "blok historis", yang terdiri dari korporasi transnasional, bank-bank multilateral dan bank-bank komersial, pemerintah, peneliti, dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang kaya raya, hadir secara bersama untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka atas nama perlindungan alam di bawah sistem yang kapitalistik. Yang terjadi bukan saja, petani kecil dikalahkan dan buruh dieksploitasi, tetapi juga alam dikomodifikasikan hingga kurus kerontang.

Oleh karena itu, “Many Species, One Planet, One Future” hanya bisa tegak kalau kehidupan bumi ini harus diorganisir untuk memajukan kepentingan bersama secara sama-sama. Bukan kepentingan "spesies" tertentu: kelas kapitalis.***

Anto Sangaji, Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada

Lingkungan dan Kapitalisme

2010-08-03T17:06:00.000-07:00

Kompas, 5 Juni 2010

Oleh Arianto Sangaji

Ada dua hal yang saling berhubungan secara global yang memerlukan perhatian khusus, yakni lingkungan hidup dan kapitalisme. Isu perubahan iklim jelas-jelas menunjukkan itu.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) memberikan indikasi bahwa aktivitas manusia—terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan di bidang pertanian— menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan berakibat pada pemanasan global.
Namun, IPCC tidak (mau) menyebut kapitalisme, sistem yang mewadahi aktivitas-aktivitas itu, sebagai akar masalah. Padahal, sangat mudah memahami soal lingkungan global ini dari proses produksi dan sirkulasi komoditas yang sarat beban lingkungan sejak skala paling lokal.

Sosiolog John Bellamy Foster menyatakan, problem planet ini bukan berakar pada alam, melainkan pada struktur relasi masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat diorganisasikan dalam hubungan dengan alam. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, dia menyatakan krisis ekologi adalah buah dari penghambaan terhadap akumulasi.

Dua karakter

Sekurangnya ada dua argumentasi melandasi anggapan tentang masalah lingkungan hidup tertanam di dalam kapitalisme. Pertama, dengan berbasis kompetisi, karakter utama sistem ini adalah perlombaan produksi komoditas semurah mungkin, di mana sumber daya alam disubordinasikan ke dalam logika ini. Tidak heran eksploitasi dan karenanya destruksi terhadap alam (dan juga buruh) menjadi keharusan.

Karakter kedua sistem ini adalah keharusan akumulasi tanpa batas melalui ekspansi spasial yang progresif. Korporasi-korporasi transnasional bergerak leluasa melintasi tembok-tembok negara untuk mengonversi permukaan bumi untuk industri ekstraktif. Pada masa lalu, praktiknya melalui kolonialisme, dan dalam 40 tahun terakhir, berlangsung di bawah rubrik neoliberalisme. Bukan saja sebagai class project’, tetapi juga sebagai ecology project , seperti disebut ahli geografi Jasson W Moore (Ecology & the Accumulation of Capital), neoliberalisme mempercepat perusakan lingkungan dengan dampak multi-skalar, dari lokal ke global.

China merupakan contoh terang. Pertumbuhan luar biasa setelah menerapkan ekonomi pasar, dicapai berkat ongkos produksi rendah, melalui eksploitasi buruh murah yang melimpah ruah dan mengabaikan lingkungan hidup. Sejumlah pengamat memprediksi, dengan terus mempertahankan model pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan seperti sekarang, dalam waktu tidak lama China bakal terperangkap krisis energi, kemerosotan drastis produksi bahan pangan, dan bencana alam dahsyat.

Indonesia

Ekonomi politik krisis lingkungan global menempatkan Indonesia pada isu deforestasi, isu yang multi-tafsir dalam penanganannya. Menurut PBB, deforestasi dan perusakan hutan setiap tahun menyumbang sekitar 20 persen emisi karbon secara global, dan Indonesia, salah satu pemilik hutan tropik terbesar di dunia, adalah penyumbang utama. Kementerian Kehutanan menyebut setiap tahun Indonesia kehilangan 1,17 juta hektar hutan (Kompas, 8/4/2010). Itulah kenapa pada akhir bulan lalu Presiden SBY membawa pulang 1 miliar dollar AS dari Norwegia setelah Konferensi Iklim dan Hutan untuk membenahi soal hutan di negeri ini.

Sementara pengkambinghitaman terhadap petani-petani subsisten pra-kapitalis sebagai perusak hutan akan menjadi sasaran program-program antideforestasi, perhatian sebaiknya diarahkan kepada konversi hutan dalam industrialisasi di sektor perkebunan (terutama kelapa sawit) untuk pasar global. Sektor ini tumbuh fantastis, justru setelah penerapan neoliberalisme sejak krisis kapitalisme Asia 1997, yang memberi jalan terinkorporasinya sektor ini ke dalam rezim industri pertanian dan makanan global yang terkonsentrasi dan monopolistik. Deforestasi dan degradasi alam yang meluas justru tertanam dalam struktur ini.

Termasuk ongkos lingkungan hidup yang kurang diperhatikan dari struktur ini adalah apa yang sekarang dipercakapkan sebagai food miles, yakni energi yang dikeluarkan untuk jarak tempuh bahan (baku) makanan yang ditransportasikan dari lokasi produksi paling hulu hingga ke mulut konsumen. Padahal, transportasi bahan baku dari negeri- negeri Selatan ke Utara yang meningkat tajam setelah industrialisasi pertanian/perkebunan melipatgandakan konsumsi bahan bakar fosil, salah satu sumber emisi gas rumah kaca.

Ledakan minyak sawit secara global dan sangat kompetitif terhadap minyak nabati lain, juga karena biaya produksinya 100 dollar AS per ton lebih murah. Dan faktor paling menentukan di baliknya adalah buruh murah dan kemudahan akses terhadap tanah dan hutan. Dengan kata lain, sukses industrialisasi dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia beralas eksploitasi alam dan buruh secara bersamaan, serta ditunjang atau didahului dengan salah satu bentuk akumulasi primitif, yakni perampasan tanah-tanah petani yang kerap berdarah-darah.

Bukan jalan keluar

Jalan keluar krisis lingkungan hidup global juga terkerangkeng dalam skema geopolitik kapitalisme. Protokol Kyoto jadi contoh terang bagaimana proses-proses negosiasi antarnegara berjalan alot dan mencapai kompromi- kompromi yang lunak karena kepentingan memajukan kapital. Jalan keluar yang ditawarkan lantas terintegrasi ke dalam logika pasar, seperti pada ide carbon trade, carbon offsets, dan carbon tax. Di Indonesia, program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD), program kerja sama antara UNDP, FAO, dan UNEP untuk mengerem laju kerusakan hutan secara global menggambarkan itu.

Tanpa menyentuh akar masalah, yakni kontradiksi antara kapital dan alam, inisiatif-inisiatif di atas tidak lebih sebagai siasat para baron karbon saja. Apa pun programnya, tidak menyelesaikan krisis, kecuali mengakui proses-proses perusakan lingkungan hidup sebagai problem yang tertanam dalam kapitalisme. Dengan kata lain, mengabaikan aspek ekonomi politik ini dalam rencana aksi adalah bukan jalan keluar. Oleh karena itu, ikhtiar memajukan lingkungan hidup global yang sehat harus dimulai bersamaan dengan memajukan sebuah tatanan masyarakat global yang adil, tanpa eksploitasi.

Arianto Sangaji Kandidat PhD Department of Geography York University Toronto, Kanada

12 Tahun "Enclosure"

2010-08-03T16:52:00.000-07:00

Indoprogress 24 Mei 2010

Arianto Sangaji

"……masyarakat Talaga yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan pembudidaya dan nelayan tangkap mengalami masalah yang sangat berat. Betapa tidak, jika mereka hendak berkebun, lahan-lahan pertanian mereka sudah dikuasai oleh PT. AMI dengan sokongan penuh Pemerintah Daerah dan aparat keamanan, sementara jika mereka hendak membudidaya, laut sudah dipenuhi dengan lumpur-lumpur pertambangan" (www.walhi.or.id, 21/5/2010 & Berdikari Online, 5/5/2010).

***

Akumulasi modal adalah jantung pertumbuhan (ekonomi) di bawah kapitalisme. Karenanya sistem ini sangat berwatak ekspansionis. Sseperti "tangga berjalan", akumulasi harus berlangsung terus-menerus tanpa batas. Oleh karena itu, tugas sejarah kaum borjuis, ujar Marx adalah "accumulation for accumulation’s sake and production for production’s sake". Dan secara teori, akumulasi tergantung kepada: (1) tersedianya surplus tenaga kerja, atau lazim dikenal dengan "industrial reserve army/tenaga kerja cadangan" yang dapat memicu ekspansi modal; (2) tersedia peluang untuk memperoleh alat-alat produksi di pasar supaya melicinkan jalan ekspansi modal; dan (3) adanya pasar yang harus menampung hasil produksi komoditi yang terus-menerus meningkat.

Catatan ringkas ini tidak bermaksud mengurai semua itu. Saya membatasi pada satu soal mendasar, yaitu alat-alat produksi. Inipun masih terlalu luas, oleh karena itu, perhatian akan ditekankan pada mekanisme, cara, atau metode memperolehnya. Untuk itu, tulisan ini menekankan relevansi konsep "the enclosure of common" (selanjutnya "enclosure") yang ditulis Marx dalam Capital Volume I. Untuk menunjukkan itu, saya akan memberikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam 12 tahun terakhir periode kejayaan demokrasi borjuis. Kutipan dua penggalan berita di depan adalah contoh "enclosure", pengalaman berulang selama reformasi, ketika ruang hajat hidup banyak orang dialihkan menjadi ruang produksi kapitalis.

***

MARX membahas soal "enclosure" dalam bab 27 tentang akumulasi primitif di Capital Volume I. Singkatnya, boleh dikata, "enclosure" adalah salah satu metode penting dalam akumulasi primitif. Ringkasnya: rampas tanah petani, lantas karena sudah tidak memiliki alat produksi, maka mereka harus menjual tenaga kerjanya secara bebas kepada kelas kapitalis untuk dihisap. Sudah jatuh, ditimpa tangga pula.

Secara sederhana "enclosure" bisa diterjemahkan sebagai pemagaran atas tanah-tanah milik bersama atau kawasan yang terbuka untuk siapa saja. Ini terjadi dalam sejarah awal pertumbuhan kapitalisme di daerah-daerah pedesaan Inggris. Tetapi, bagi ahli ilmu politik Ellen Meksins Wood, dalam bukunya The Origin of Capitalism, pengertian "enclosure" tidak boleh dipandang sebagai pemagaran fisik. Jauh lebih mendasar, "enclosure" adalah penjungkir-balikkan, penghancuran, dan penghilangan hak-hak milik bersama dan atau hak-hak untuk menggunakan secara adat atas tanah atau sumber daya alam, di mana penduduk menggantungkan hidupnya. Di atas tumbangnya hak-hak itu kapitalisme akan tumbuh. Dengan demikian, "enclosure" adalah proses paling awal dan menentukan di mana kapitalisme diperkenalkan.

Dalam sejarah, "enclosure" kadang berlangsung atau melalui perjanjian dengan para petani kecil dan tidak selalu mengancam kehidupan mereka. Tetapi, seperti di Inggris, gelombang besar pertama "enclosure" yang paling mengganggu secara sosial terjadi di abad ke-16, ketika pemilik-pemilik tanah luas mengusir para petani dari tanah-tanah yang kemungkinan mendatangkan keuntungan untuk digunakan sebagai tempat penggembalaan bagi peternakan biri-biri yang menguntungkan. "Enclosure" lantas berkembang menjadi sumber konflik paling utama dalam perkembangan sejarah awal modernisasi di Inggris, baik untuk peternakan atau untuk lahan-lahan pertanian yang menguntungkan. Kerusuhan-kerusuhan karena "enclosure" meletus luas pada abad ke-16 dan ke-17. Lalu, "enclosure" pula yang menjadi satu alasan utama dalam perang sipil di Inggris. Kemudian, intervensi negara dalam proses "enclosure" terjadi pada abad ke-18 melalui apa yang lazim dikenal dengan "parliamentary enclosures". Di sini, pemusnahan hak-hak kepemilikan dengan efek besar terhadap petani kecil terjadi melalui undang-undang yang dikeluarkan parlemen. Singkatnya, "enclosure" pada umumnya terjadi melalui dua cara: (1) kekerasan secara langsung; dan (2) undang-undang secara legal.

Dewasa ini, studi-studi tentang "enclosure" dikembangkan sedemikian maju oleh para ilmuwan sosial dari beragam disiplin. Di antaranya adalah ahli ekonomi politik Massimo De Angelis, yang melihat tipe-tipenya dalam dua bentuk: pertama, "enclosure" sebagai hasil dari "power-over". Umpamanya, strategi privatisasi dan promosi ekspor yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen di Inggris pada abad ke-18 adalah contoh dari model ini. Kedua, "enclosure" sebagai "by-product" dari proses akumulasi, lazim disebut "negative externalities". Polusi merupakan salah contoh yang menyebabkan para produsen – misalnya petani – tidak dapat berproduksi lagi. Intinya, kegiatan-kegiatan industri yang menurunkan atau merusak lingkungan hidup sehingga menimbulkan kebangkrutan usaha para produsen independen, seperti petani masyarakat adat dan petani lainnya. Bencana buatan (man-made disaster) seperti lumpur Lapindo yang melumpuhkan persawahan dan perkebunan milik petani-petani kecil atau produsen independen di Sidoarjo, adalah contoh tepat. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan akibat ekspansi kapital, oleh karena itu, merupakan alat "enclosure".

Saat ini, "enclosure" dipercakapkan para ahli dengan cakupan sangat luas. Saya tidak bermaksud mengurainya panjang lebar di sini. Tetapi, secara singkat, di luar kebijakan-kebijakan negara dalam pengambilan lahan atau sumber daya alam lainnya, privatisasi air, misalnya, merupakan contoh lain. Sebuah daftar bisa dibuat; di perkotaan, itu dilakukan melalui rancangan tata ruang kota, pembangunan jalan dan infrastruktur lain; Juga melalui penghilangan "social common" atau tanggung jawab negara dalam menyediakan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan sebagainya; Pemberlakuan hak-hak milik intelektual adalah contoh lain, dengan mengabaikan pengetahuan sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial dan historis.

***

Bagaimana dengan Indonesia? Di sini "enclosure" punya akar sejarah panjang, sejak pertumbuhan kapitalisme dari jaman kolonial, dengan sejarah perkebunan besar (karet, lada, gambir, tembakau, kopi, tebu, dan teh) dan pertambangan (timah, perak, emas, dan batubara). Fokus catatan ini adalah era sejak Orde Baru, khusus sejak reformasi 98: periode di mana kapitalisme paska kolonial tumbuh secara berdarah-darah. Pertama, sebagai "power-over", "enclosure" terjadi melalui aneka undang-undang yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dikeluarkan pemerintahan Suharto. Kendati UU Pokok Agraria (1960) menghormati hak adat atas tanah, tetapi di lapangan UU ini hanya macan kertas saja. Sepanjang Orde Baru, UU pertambangan, kehutanan, dan konservasi, misalnya, menjadi senjata ampuh "enclosure". Dengan aneka UU itu, jutaan warga kehilangan hak untuk bercocok tanam sebagai produsen bebas dan kehilangan akses ke sumber daya alam yang sebelumnya diakses semua orang. Sudah ribuan laporan menjelaskan bagaimana proses itu terjadi yang disertai dengan kekerasan dalam kasus pertambangan, hak pengusahaan hutan (HPH) dan perkebunan besar dari seluruh penjuru nusantara. Ringkasnya, terjadi berbagai bentuk tindak kekerasan – pembunuhan, penyiksaan, penculikan, teror – terhadap para petani. Mereka juga dikriminalisasi sebagai penyerobot, perambah, dan memperoleh stigma PKI, anti pembangunan dan sejenisnya. Kekerasan-kekerasan itu dilakukan aparat kekerasan bersenjata, dan kadang oleh kelompok sipil yang didukungnya.

"Enclosure" melalui "power-over" yang berlangsung gila-gilaan terjadi justru setelah tumbangnya Suharto. Kapitalisme yang tengah mengalami krisis melihat bahwa kekuasaan Suharto telah menjadi penghalang untuk pemulihan, karena itu tak ada lagi manfaatnya untuk terus mendukungnya.Seperti sudah teruji dalam sejarahnya, kapitalisme harus diselamatkan dengan melakukan ekspansi spatial (ruang) secara progresif, dengan mencari dan menciptakan ruang baru di mana eksploitasi terhadap buruh dan sumber daya alam masih mungkin dan menguntungkan. Sejak 1998, di bawah fatwa-fatwa neoliberalisme proses-proses "enclosure" menjadi senjata ampuh. Berkendaraan politik liberal, keluarlah aneka UU: Sumber Daya Air, Perkebunan, Kehutanan, Penanaman Modal Asing, Mineral dan Batubara, dan lainnya. Semuanya memiliki satu semangat: rampas dengan cepat.

Selain rampas untuk eksploitasi kapitalis secara langsung, "enclosure" juga bertameng di bawah kebijakan perlindungan alam. Penetapan kawasan semacam membersihkan para petani dari akses mereka ke sumber daya. Negara yang "seolah" mengontrol sumber daya yang sebelumnya dapat diakses melalui beragam bentuk klaim kepemilikan oleh penduduk lokal, sesungguhnya tunduk kepada rejim "global governance" dengan "dagangan" perlindungan alam, di mana kepentingan banyak aktor internasional – NGO, peneliti, perusahaan-perusahaan transnasional – diberi hak eksklusif untuk menarik keuntungan (komersial) dari kawasan-kawasan itu. Sementara menggunting akses masyarakat, pemerintah justru baru saja mengijinkan aktivitas penambangan (di bawah tanah) di kawasan Hutan Lindung, serta untuk pembangunan infrastruktur. Berapa angka yang pasti dari kawasan Hutan Lindung yang boleh dipakai untuk aktivitas pertambangan belum jelas. Tetapi data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2002 menyebut lebih dari 8,5 juta hektar Hutan Lindung dan hampir 3 juta hektar kawasan konservasi adalah areal yang sudah diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.

Hal penting lainnya, "enclosure" yang kian laju dalam 12 tahun ini bukan soal yang berdiri sendiri di dalam batas wilayah nasional, tetapi bertautan erat dengan dinamika mutakhir kapitalisme global. Banyak segi bisa dijelaskan, tetapi salah satu yang pokok dan sangat menentukan adalah kian dominannya pengaruh industri keuangan, yang dalam Capital Volume III Marx sebut sebagai "money-dealing capital". Industri-industri ekstraktif – terutama pertambangan dan perkebunan – tumbuh subur di tanah air berkat apa yang belakangan lazim dikenal dengan istilah "finansialisasi": kedigdayaan institusi dan instrumen-instrumen keuangan dalam menghisap semua pelaku ekonomi ke dalam pusaran pasar keuangan. Ekonom Marxist Gerard Dumenil & Dominique Levy dalam buku mereka Capital Resurgent: Roots of the neoliberal revolution menyebut finansialisasi ini sebagai roh neoliberalisme. Dalam hubungan ini, ekspansi perusahaan-perusahaan itu sangat bergantung pembiayaannya terutama dari bank-bank komersial internasional dan pasar modal. PT Bumi Resources Tbk., perusahaan pertambangan dan energi dengan saham publik sebanyak 82,13 persen melalui pasar modal mengkonfirmasi bagaimana ‘finansialisasi’ sumber daya alam berlangsung kencang sejak krisis 1997.

Tendensi sama, bank-bank komersial berbasis Belanda, Jerman, Perancis sangat berperan dalam pembiayaan proyek-proyek industri perkebunan kelapa sawit di tanah air, mendorong percepatan ‘enclosure’, yang ditandai dengan luas areal perkebunan sawit yang meningkat tajam dari 2 juta hektar (1996) menjadi 7,9 juta hektar (2008). Rabobank Belanda, misalnya, adalah salah satu bank yang mengalirkan pinjaman komersial kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia, di antaranya Wilmar. Tidak cukup itu, "enclosure" juga melibatkan Bank Dunia. Ini contohnya: tahun 2004, Wilmar Trading, perusahaan raksasa berbasis Singapura, salah satu raja yang menguasai industri kelapa sawit di Indonesia, memperoleh "quarantee" senilai USD 33,3 juta dari International Finance Coorporation (IFC), sayap bisnis dari Bank Dunia, sehingga Wilmar dapat dengan mudah memperoleh pinjaman dari bank-bank komersial untuk membiayai pengembangan eksport CPO. Dukungan IFC sebenarnya hanya ingin meyakinkan bank-bank komersial bahwa investasi di Indonesia aman. Langkah ini beralasan, karena proses "enclosure" selalu mengundang perlawanan dari warga yang tanah-tanah pertaniannya dirampas dengan kekerasan. Itulah yang terjadi dengan PT Permata Hijau Pasaman, anak perusahaan Wilmar, di tahun 2000, ketika polisi bersenjata lengkap melakukan intimidasi, menembak, dan menculik warga, supaya menyerahkan tanah mereka ke perusahaan itu. Tahun lalu, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick mengumumkan penundaan komitmen IFC kepada perusahaan tersebut dengan dalih perusahaan melakukan sejumlah pelanggaran lingkungan dan sosial. Anehnya, di tahun 2004 itu, IFC telah mengeluarkan dokumen publik di bawah judul summary of project information dengan mengklasifikasikan aspek sosial dan lingkungan dari proyek yang dibiayainya itu ke dalam kategori ‘C’, yang berarti sama sekali tidak berdampak lingkungan. Inilah sebuah contoh tipu muslihat canggih di bawah mantra "good corporate governance", hanya karena setelah diprotes oleh beberapa organisasi lingkungan hidup, tetapi sebenarnya menutup-nutupi kontradiksi mendasar dalam ekspansi kapitalisme, yakni pengrusakan lingkungan dan perampasan hak milik, dalam usaha kompetitif untuk mengeruk bahan baku industri.

Tentu, finansialisasi di pertambangan sudah berlangsung jauh lebih lama. PT Vale Inco di Sulawesi, misalnya, sebagian proyek pembangunannya pada tahap awal di tahun 1970an dibiayai melalui pinjaman dari sebuah sindikasi keuangan yang melibatkan sejumlah bank komersial internasional. Yang bakal terjadi dalam waktu dekat adalah Rio Tinto, raksasa pertambangan yang baru saja memperoleh izin usaha pertambangan untuk proyek senilai USD 2 miliar di perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, yang bakal menjadikannya produsen nikel terbesar di dunia. Kehadiran Rio Tinto bukan saja menambah pemain baru dalam industri ini di salah satu "paha" pulau Sulawesi di Teluk Tolo itu setelah Inco dan Aneka Tambang, tetapi yang pokok menambah daftar panjang "enclosure" dan dampak-dampaknya. Ribuan keluarga petani dan nelayan di wilayah itu yang sekitar 15 tahun terakhir bertahan menolak tanah-tanahnya dijadikan areal penambangan Inco, kini bakal menghadapi "musuh" tambahan. Dalam ruang sedikit lebih luas, penduduk-penduduk yang menghuni kedua "paha" pulau Sulawesi ini tengah dan bakal menghadapi serangan "enclosure" dari berbagai penjuru, karena selain kedua perusahaan tambang raksasa dunia itu, raksasa lain yang sudah mengoyak-ngoyak wilayah itu adalah eksploitasi minyak dan gas, kerja sama antara Medco, Pertamina, dan Mitsubishi. Tentu saja, perusahaan-perusahaan itu leluasa melakukan apa saja terhadap petani dan nelayan, karena dalam lima tahun ini tentara dan polisi sudah membangun kompi-kompi pasukan tempur di kawasan itu atas nama "perang agama" Islam versus Kristen dan "perang melawan terorisme" di Poso. Sebagian di antara cerita-cerita tentang serdadu dan modal di wilayah itu telah ditulis secara terpisah oleh dua rekan saya, Lian Gogali dan George J Aditjondro, berdasarkan penelitian-penelitian lapangan keduanya.

Lalu, akibat "enclosure"? Saya mencatat paling sedikit ada tiga tiga hal mendasar. Pertama, sengketa tanah marak terjadi, karena menyingkirkan para petani secara paksa dari sumber penghidupannya. Kasus PT AMI di Buton adalah contoh terbaru dari ribuan sengketa yang tercatat sejak 1998. Sebagai ilustrasi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pernah mencatat dalam periode 1970-2001 terjadi 1753 kasus sengketa tanah struktural, dengan luas lahan yang disengketakan hampir 11 juta hektar, dengan korban lebih dari 1 juta rumah tangga. Kedua, terjadi konsentrasi alat produksi di tangan segelintir kelas kapitalis. Di luar pertambangan yang tingkat konsentrasinya paling tinggi, maka HPH adalah contoh lain: Tahun 2008, terdapat 308 pemegang izin HPH yang menguasai areal hutan lebih dari 26 juta hektar, bandingkan tahun 2004, 247 pemegang HPH menguasai lebih 21 juta hektar. Patut digaris-bawahi, konsentrasi alat produksi ke tangan segelintir kelas kapitalis bersifat transnasional ketika segelintir korporasi transnasional kini dengan leluasa melakukan ekspansi dengan berbagai cara untuk mengontrol setiap jengkal permukaan bumi guna dieksploitasi. Industri perkebunan kelapa sawit, misalnya, kini terintegrasi tuntas di bawah domain ini sejak pemerintah di bawah perintah IMF melakukan liberalisasi di sektor ini lebih 10 tahun lalu. Melalui berbagai tingkat, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia menjadi bagian integral dari korporasi-korporasi besar dalam industri makanan dan industri keuangan global. Tentu, seperti juga industri pertambangan, semua itu berada di bawah komando kekuatan imperialis. Ketiga, "enclosure" melipat-gandakan daya rusak lingkungan. Sering dilaporkan oleh organisasi-organisasi lingkungan hidup di tanah air, laju kerusakan hutan di negeri ini mencapai 2 juta hektar pertahun, di mana HPH dan perkebunan adalah penyebab utama. Tidak heran, Indonesia dituding sebagai emiter terbesar ketiga carbon dioxida di dunia.

***

"Enclosure" merupakan satu tahap penting dari mata rantai perkembangan kapitalisme, yaitu merampas alat produksi yang sebelumnya dikuasai banyak orang, lantas mengalihkannya ke tangan segelintir. Itu juga berarti menggunting akses banyak orang atas sumber daya alam. Bisa juga, tanpa perampasan, rakyat kebanyakan tidak dapat lagi berproduksi, karena daya rusak ekologis dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan. Para petani, masyarakat adat, atau produsen kecil lainnya adalah pihak-pihak yang jadi korban dari proses-proses ini. Dengan demikian, dari kasus yang beraneka, kecil dan besar, problemnya cuma satu: kapitalisme.

Tidak ada jalan lain, kritik terhadap kasus-kasus pertambangan, HPH, dan perkebunan yang terjadi dalam 12 tahun ini harus diletakkan sebagai bagian dari kritik terhadap kapitalisme. Tanpa kritik begini, tidak saja menunjukkan krisis teori dalam mengurai apa yang sedang terjadi, tetapi juga membuat perlawanan menjadi tidak berarah jelas, atau selalu berputar di tempat yang sama. Dengan menganggap pangkal soal adalah kapitalisme, maka transformasi yang dibayangkan adalah perubahan sistem berbasis eksploitasi ini.
Akhirnya, dari merajalelanya kasus-kasus "enclosure", saya ingin menyatakan bahwa dalam 12 tahun reformasi, politik liberal membuktikan dirinya sebagai proyek utopia untuk kemajuan bersama. Proyek ini kurang lebih adalah kendaraan untuk mengonsolidasi dan memapankan kelas yang memerintah, yaitu kelas kapitalis. Semua teori bisa saja dipakai untuk mengurai kebobrokan penyelenggara negara yang datang dan pergi, tetapi tidak ada teori yang lebih maju yang menyatakan kebalikan dari ini: "negara adalah alat kelas borjuis untuk memajukan kepentingan-kepentingannya." Di sinilah sasaran untuk perubahan yang sebenar-benarnya.***

Arianto Sangaji, Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada

Dari pada Mulyani lebih baik Marsinah

2010-08-03T16:48:00.000-07:00

Indoprogress 5 Mei 2010

Arianto Sangaji

Pembunuhan itu berhubungan dengan aktivitas Marsinah (1969 – 1993), seorang buruh dan aktivis buruh di PT, Catur Putra Surya (CPS), Rungkut Surabaya. Dia adalah contoh satu dari jutaan tenaga kerja yang dikonsumsi secara murah oleh kelas kapitalis dalam sejarah industrialisasi Orde Baru. Beda dengan mahasiswa yang perlu mengernyitkan dahi saat mempelajari teori-teori mengeni commodity, labour theory of value, working day, etc, Marsinah berhadapan, merasakan, dan memahami langsung realitas konkret dari teori-teori itu. Dia dan teman-temannya, karenanya, menuntut soal kenaikan upah minimum regional (UMR), cuti haid/hamil, dan hak-hak lainnya. Dalam skala pabrik, mereka menentang eksploitasi buruh oleh pemilik modal. Senjata mereka adalah pemogokan dan demonstrasi. Tuntutan yang secara teoritik akan memangkas keuntungan kelas kapitalis.

Tetapi, gadis lulusan SMA itu memahami bahwa pabrik bukan ruang terisolasi dari dunia di luarnya. Dia mendatangi markas Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo (5/5/1993), mempersoalkan nasib teman-temannya yang di-PHK di kantor militer itu, setelah pemogokan yang mereka lakukan beberapa hari sebelumnya. Marsinah menunjukkan bahwa pabrik dan komando teritorial tentara adalah satu kesatuan: area di mana perampasan nilai lebih secara terus-menerus hanya dimungkinkan di bawah todongan senapan; tempat dia bekerja, sekaligus kematiannya. Dalam bahasa lebih abstrak, para teknokrat Orde Baru menyebutnya: pertumbuhan (ekonomi) dan stabilitas (politik). Pabrik yang mempekerjakannya adalah buah dari kemajuan-kemajuan strategi industrialisasi berbasis pada keyakinan ini. Strategi yang menghasilkan sumbangan sektor manufaktur sebesar 21 persen kepada GDP (1992) seperti dilaporkan Bank Dunia saat itu. Dan yang dibanggakan dan menjadi legitimasi rejim Orde Baru dan kekuatan-kekuatan imperialis global.

Kekerasan terhadap Marsinah adalah salah satu contoh telanjang kebrutalan sistem kapitalisme. Tangan yang terlihat nyata membunuhnya atau pembunuhnya: oknum tentara. Peradilan borjuis tidak akan membuka agen besar, institusi tentara atau negara Orde Baru, bahkan pada pemerintahan kapitalis baru yang menggantikan Orde Baru. Tetapi yang jelas adalah ini: Tangan tersembunyi yang membunuhnya adalah kapitalisme. Inilah kekerasan sistemik yang tidak pernah lekang oleh waktu dan ruang. Bahkan, setelah kita merayakan demokrasi liberal yang menggantikan sebuah pemerintahan paling lalim dalam sejarah dunia abad 20, kekerasan itu terus berlanjut. Karena, sebagai sebuah sistem yang berbasis pada eksploitasi, nafas sistem ini hanya bisa dipertahankan melalui kekerasan yang terus-menerus.

***

Apa hubungannya dengan Mulyani? Marsinah adalah buruh, komoditi yang menjadi jantung pertumbuhan kapitalisme. Mulyani adalah ekonom borjuis yang mengesahkan sistem itu. Rumit, tetapi ringkasnya, 17 tahun setelah kematian Marsinah, 12 tahun kediktatoran Orde Baru yang mengeksekusinya sudah tumbang, tetapi sistem ekonomi kapitalis yang mengeksploitasinya bergerak semakin progresif. Krisis ekonomi 1997, resep-resep neoliberal penyelesaiannya, aneka macam konflik, dan ekspansi kapital secara besar-besaran telah melipatgandakan surplus tenaga kerja, yang dapat digunakan untuk re-ekspansi kapital secara tiba-tiba dan cepat. Itulah faktor-faktor yang melanggengkan penghisapan.

Tentang Mulyani, berita tentangnya melimpah-ruah akhir-akhir ini. Dialah generasi baru ekonom pelanjut dan penganjur ekonomi kapitalis Orde Baru. Dia dibela mati-matian dalam menghadapi partai-partai politik oportunis di parlemen dalam kasus ‘Bank Century’. Sebagai sosok yang digambarkan bersih dan sukses dalam reformasi birokrasi, Mulyani dibela pasar. Penunjukkannya sebagai salah satu direktur pelaksana Bank Dunia, mengundang reaksi negatif pasar di Jakarta. Di negeri, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu merajalela – tercatat sebagai salah satu negeri terkorup di dunia – dukungan terhadap Mulyani bisa dipahami, kendati bukan di situ duduk perkaranya.

Ada tiga soal yang perlu dilihat dalam percakapan tentang Mulyani. Pertama, para pembelanya sebenarnya berasal dari subjek yang sama. Sebagai sistem yang menghisap, salah satu keberhasilan kapitalisme paling vital adalah mencetak subyek-subyek yang menerima eksploitasi sebagai sesuatu yang biasa dan diperlukan. Subyek-subyek ini bisa bermacam latar belakangnya. Boleh jadi, mereka adalah pemburu keuntungan dari perdagangan saham PT Inco atau PT Astra Agro Lestari – menyebut dua perusahaan -- yang sahamnya ramai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, tetapi sama sekali tidak mau pusing dengan praktik-praktik penggusuran terhadap warga-warga desa di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan keadaan para buruh di sana. Atau siapapun, yang berharap ekspansi perusahaan kapitalis di bidang pertambangan dan perkebunan berlangsung lebih cepat. Termasuk mereka yang percaya bahwa kapitalisme dan penyelamatan lingkungan hidup bisa dikompromikan. Juga adalah para ilmuwan yang mengagung-agungkan kapitalisme sebagai pilihan final.

Kedua, kepergian Mulyani juga mengundang kekhawatiran mengenai sosok penggantinya. Sikap yang juga tidak beralasan, karena siapapun penggantinya tidak akan banyak memengaruhi format ekonomi politik liberal yang tersedia. Karena siapapun yang terpilih dia adalah subyek yang sudah terbentuk, yang menerima kapitalisme sebagai keharusan, dan tidak akan memilih jalan lain di luar itu. Debat soal Menteri Keuangan dari partai politik atau dari profesional jadinya tidak penting, kalau tidak ingin bilang hanya akal-akalan saja.

Ketiga, lantas apa pula yang diharapkan dari seorang Mulyani di Bank Dunia? Lebih dari sekedar solusi krisis politik di tanah air, banyak juga yang berharap dia akan menjadi corong Indonesia atau negara sedang berkembang di sana. Harapan ini tidak lebih dari ilusi. Bank Dunia akan tetap berfungsi sebagai lembaga yang mempromosikan sistem kapitalisme. Semua sudah tahu, sejak awal 1980an, Bank Dunia bersama saudara kembarnya IMF memaksakan agenda neoliberalisme di permukaan bumi dengan mensyaratkan penerapan program penyesuaian struktural (structural adjustment programs/SAP) bagi negeri-negeri penerima pinjaman, sehingga memicu penarikan kekayaan yang melimpah ruah dari negeri-negeri Selatan ke Utara. Tidak heran, ahli ekonomi politik Afrika, Bani Onimode, menyebut pinjaman penyesuaian struktural (structural adjustment loans/SALs) sebagai praktik rekolonisasi.

Belakangan sebagian orang menganggap Bank Dunia sudah banyak mengalami perubahan, dengan program-program yang kedengaran enak di telinga: ‘strengthening civil society’ atau ‘development and climate change.’ Tetapi, perlu digaris-bawahi bahwa program-program itu tetap diletakkan dalam kerangka pasar. Dalam logika ini, bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan politik nasional dan supranasional (pemerintah, IMF, WTO) Bank Dunia akan terus memfasilitasi proses-proses liberalisasi ekonomi.

Dulu, ketika Paul Wolfowitz, salah satu arsitek Perang Global Melawan Terorisme (GWOT) ditunjuk presiden George W. Bush Jr, untuk mengepalai Bank Dunia, tentu tidak secara sederhana dipandang sebagai usaha memajukan kepentingan Amerika Serikat (AS) di lembaga tersebut. Lebih dari itu, penunjukkan Wolfowitz atau siapapun di lembaga itu mesti dipandang sebagai usaha menjaga kepentingan kapital – tidak peduli asal negara mana modal itu. Benar, Bank Dunia memang kerap lebih memprioritaskan kepentingan geopolitik AS, tetapi itu juga perlu dibaca dalam kerangka geopolitik kapitalisme. Misalnya, Bank ini tidak memberi pinjaman kepada presiden Sukarno ketika memanasnya hubungan Indonesia dengan Barat. Tetapi, segera setelah pembantaian massal 1965, Bank Dunia kemudian membuka kantor terbesar di Jakarta setelah kantor pusat Washington dan mulai memandikan Suharto dengan utang.

Nasib serupa juga menimpa presiden Cile yang terpilih secara demokratis Salvador Allende. Karena menentang proyek imperialisme AS, pihak Bank Dunia kemudian membekukan bantuannya ke Cile. Namun ketika jenderal Augusto Pinochet melakukan kudeta paling berdarah dalam sejarah politik modern Cile dan berhasil membumihanguskan pemerintahan Allende beserta pengikutnya, Bank Dunia segera mengalirkan pinjaman ke pemerintahan diktator dukungan AS itu.

Pendek kata, adalah ilusi besar kalau Pemerintah Indonesia saat ini yang berlutut di bawah skema geopolitik AS, dapat berbuat lebih besar hanya karena penunjukkan seorang Mulyani. Business as usual.
Terakhir ketimbang melihat Mulyani, wakil dari sebuah sistem global yang mapan, lebih baik menengok Marsinah, pihak yang ada di seberangnya, lapisan terbesar yang terhisap dalam sistem ini.***

Arianto Sangaji, Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada

Kekerasan Negara di Perkotaan

2010-08-03T16:43:00.000-07:00

Indoprogress 26 April 2010

Arianto Sangaji

ADA tendensi melihat kekerasan perkotaan sebagai soal identitas. Peristiwa di Koja Priok, Jakarta, dihubungkan dengan makam penyiar Islam Habib Hasan Al Haddad, yang luas dikenal Mbah Priok. Di Benteng, Tangerang, penggusuran di sana memunculkan isu Tionghoa. Terakhir, adalah amukan buruh galangan kapal PT Drydocks World Graha di Batam, juga dihubungkan dengan soal ras. Saya tidak ingin mengatakan bahwa soal simbolik tidak penting. Tetapi berkutat pada argumentasi semacam itu, kita melupakan hal mendasar, berkenaan kenyataan konkrit sehari-hari yang dihadapi warga, karena tereksploitasi di tempat kerja, kalah bersaing di tengah privatisasi ruang kota, kesulitan mencari kerja, dan sebagainya. Juga, dari romantisasi aspek-aspek identitas secara tidak sadar menyebabkan kita ikutan-ikutan memelihara rasisme.

Tendensi kedua melihat kekerasan sebagai soal lokal. Kasus Koja dibuat sederhana menjadi konflik kuburan di tengah kompleks pelabuhan: penggusuran, ahli waris habib, makam keramat, bos satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang bermasalah, dan seterusnya. Dalam semangat yang sama, dan tidak bisa difahami, adalah sikap Presiden SBY dan Menteri koordinator politik hukum dan keamanan (kopolhukam) yang meminta kedua belah fihak – warga dan Satpol PP – harus menahan diri. Ini terang-terangan cuci tangan, seolah satpol PP bukan organ pemerintah dan yang bersengketa adalah organisasi milisia, bukan warga dengan pemerintah.

Tendensi ketiga, turunan dari yang kedua, mengarahkan jari ke Satpol PP, sebagai kambing hitam. Peristiwa Priok mengundang kutukan bertubi-tubi terhadap Satpol PP. Karena, tidak ada yang bisa membantah, mereka adalah pelaku tindak kekerasan di lapangan. Apalagi semua penggusuran dengan kekerasan yang melibatkan Satpol sudah merupakan pemandangan umum di mana-mana. Tetapi, menyalahkan Satpol PP dan solusi pembubarannya tanpa melihat konteks yang lebih luas bukan saja merupakan tindakan tidak fair, tetapi menggambarkan cara pandang sesat mengenai kekerasan negara dalam hubungan dengan logika konsolidasi modal di kawasan perkotaan. Karena, kekerasan akan selalu terjadi, dengan atau tanpa organ ini.
Di luar itu, ada juga macam-macam spekulasi. Dari yang menghubung-hubungkan dengan kasus Priok 1984 secara konspirasional hingga bumbu-bumbu cerita berbau mistis saat penggusuran. Tentu saja, kisah-kisah itu akan mengasyikkan di telinga bagi yang doyan teori konspirasi dan cerita pertapaan di kaki gunung,

****

Sentral dari percakapan ini adalah kekerasan negara dalam menciptakan ruang perkotaan yang mendukung modal. Ahli filsafat dan sosiologi Henri Lefebvre mengulas peran pokok negara dalam mengatur ruang sebagai productive force melalui investasi infrastuktur, perencanaan ruang, kebijakan industri, dan juga soal keuangan. Dalam karya seminal dia ‘the Production of Space,’ Lefebvre menyatakan ruang sudah berkembang menjadi sasaran utama dalam perjuangan politik. Menurutnya, perjuangan mengontrol ruang sosial menjadi soal pokok dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan produksi industri, pengaturan politik, dan bahkan konflik-konflik geopolitik secara lebih luas. Pendek kata, production of space, karenanya, adalah soal hidup atau mati.

Dalam konteks ‘hidup atau mati’ itulah kita perlu mendiskusikan soal kekerasan negara di perkotaan. Bahwa kekerasan adalah soal yang tertanam di dalam jantung kapitalisme, yang kemudian dipraktekkan secara menjadi-jadi di era proyek neoliberalisasi ruang perkotaan. Kita menyaksikan ruang-ruang perkotaan mengalami privatisasi secara progresif, di bawah tema-tema keindahan dan penghijauan kota, pembangunan infrastruktur, mall, hotel, kondomonium dan lainnya. Alasannya jelas, menciptakan ruang kota yang efisien untuk akumulasi modal, dimana sirkulasi barang dan jasa tidak terganggu. Pengusuran paksa dengan kekerasan yang melanggar hak-hak sipil, sosial-budaya, politik, dan ekonomi warga adalah metode yang perlu untuk membuat proses akumulasi berjalan lebih lancar. Peristiwa Koja Priok dan Benteng harus dilihat dalam kerangka ini.

Di sisi lain, penggusuran paksa juga melahirkan surplus populasi yang menyuburkan perkembangan kapitalisme. Seperti pengungsi karena perang atau kerusuhan, penduduk yang dipindahkan secara paksa akan kehilangan atau terancam kehilangan pekerjaan, alat produksi, dan usaha-usaha swadaya milik mereka sendiri di tempat asal. Oleh karena itu, penggusuran ikut menyediakan tenaga kerja murah yang secara laten siap dieksploitasi oleh kelas kapitalis. Akibatnya, penggusuran ikut melemahkan posisi tawar kelas pekerja secara keseluruhan, karena melimpah-ruahkan surplus populasi. Menentang penggusuran penduduk perkotaan, seperti dalam kasus Benteng, oleh karena itu, merupakan bagian dari perjuangan kelas.

Dalam kekerasan Koja Priok, lebih baik melihat efek terapi kejut dari peristiwa ini. Nyata, solusi khas neoliberal keluar setelah peristiwa itu. Makam yang sudah berkembang menjadi semacam ‘common good,’ dari mana orang-orang rela menyabung nyawanya, setelah peristiwa 15 April, lantas dipercakapkan sebagai perkara ahli-waris individu tertentu. Urusan ‘keyakinan’ banyak orang, kemudian dimentahkan menjadi soal harta-milik orang-perorang. Ujung dari cerita ini terang-benderang, demi kapital maka tidak ada ruang milik bersama. Dalam sejarah pertumbuhan kapitalisme di belahan dunia manapun, praktik seperti ini adalah bagian kecil dari apa yang dalam literatur-literatur lazim disebut enclosure of common. Dan metodenya juga sama, darah dan air mata.

Sementara itu, karena segregasi kelas yang kian tajam dan ruang kota yang semakin dikendalikan kapital, maka muncul juga bentuk pengamanan baru. Di bawah logika neoliberalisme, pengamanan baru ini mengalami privatisasi, ditandai hadirnya industrsi jasa pengamanan swasta. Industri ini memberikan ekstra kenyamanan terutama terhadap pusat aktivitas bisnis dan pemukiman-pemukiman kelas menengah dan elit yang mewah. Sementara itu, kegiatan surveillance terhadap kelompok miskin dan marginal dilakukan oleh aparat kekerasan negara sebagai ‘tukang pukul’ paling primitif.

Menanggapi ruang perkotaan yang kian kejam itu, tumbuh dua bentuk reaksi perlawanan di kalangan kaum miskin kota dan kalangan bawah lainnya. Pertama, terjadi aliansi kelas dalam menentang negara dan pemodal (internasional). Apa yang terjadi di Priok, kendati dengan dalih simbolik, tetapi perlawanan yang begitu keras dengan memakan korban jiwa menunjukkan aliansi itu, sadar atau tidak. Kelas pekerja yang tidak terorganisir, bergabung dengan penganggur, lumpenproletariat, dan petty bourgeoisie menemukan saluran amarahnya, ketika makam – tempat di mana kepuasan batin bisa terpenuhi di tengah-tengah semua kesulitan hidup dan perasaan tersingkir – diganggu.

Kedua, munculnya kekerasan antara sesama kelas bawah. Banyak orang seringkali gagal mengurai konflik kekerasan perkotaan, karena mereduksinya sebagai konflik antara warga miskin dengan elit pemerintahan lokal, yang bercampur aduk dengan isu-isu etnik, agama, dan identitas lainya. Dari latar belakang kelas, apa yang terjadi di Priok sebenarnya merupakan perang àntara warga dengan latar belakang kelas yang sama. Karena sebagai ‘tukang gebuk’ anggota-anggota Satpol PP banyak direkrut dari keluarga kelas pekerja, penganggur, dan sejenis itu, dengan kualifikasi tingkat pendidikan rata-rata SLTA atau di bawahnya. Di sejumlah kota, anggota-anggota Satpol PP biasanya direkrut dari atau melalui jaringan beberapa organisasi pemuda berwatak fasis, entah bertameng agama, suku, atau nasionalisme dangkal. Dalam hubungan ini, kasus Priok mengajarkan kita bahwa teknik mengelola negara telah berkembang sedemikian rupa, di mana warga dengan latar belakang ‘kelas’ yang sama diadu seperti ayam.

****

Diskusi tentang kekerasan negara di perkotaan perlu difokuskan ke dua hal. Pertama, soal di dalam sistem kapitalisme sendiri, di mana kekerasan negara diperlukan untuk menstimulasi dan menjaga ekspansi dan akumulasi modal. Satpol PP hanya salah satu organ dari mesin kekerasan itu, di mana dari tindakan-tindakan yang sering dilakukannya jelas menunjukkan bahwa organ ini dihtiarkan sebagai pemukul di dalam menghadapi warga, yang dipersepsikan sebagai hama dalam pergerakan modal. Tentara dan polisi saja sudah tidak cukup, ternyata diperlukan ‘angkatan ke-5’ untuk mengawasi dan menindak warga, di tengah kebutuhan ruang kota yang kian laju dan tanpa henti untuk kapital.

Kedua, soal yang lebih pragmatis dalam mengelola kekuasaan di antara fraksi-fraksi kepentingan dalam tubuh pemerintah sendiri. Dengan mobilisasi Satpol PP dalam penggusuran di perkotaan, pemerintah tampaknya ingin menghindar dari; pertama, mahalnya ongkos penggusuran kalau melibatkan tentara dan polisi, karena para komandannya kadang suka mengajukan ‘proposal keamanan’ lebih besar. Jadi tetap ada saja soal-soal pemangsaan dana APBD/APBN; Kedua, isu pelanggaran HAM oleh aparat bersenjata yang sudah buruk itu akan makin bertambah buruk, kalau penggusuran perkotaan dilakukan polisi atau tentara. Kekerasan oleh kedua institusi bersenjata itu dengan segera menjadi santapan empuk media massa.

Ini berbeda ketika terjadi penggusuran petani di pelosok-pelosok tanah air karena ekspansi industri-industri kapitalis berbasis sumber daya alam. Di lokasi yang sulit di jangkau media massa itu, polisi atau tentara tetap dipakai sebagai pemukul utamanya, dengan jumlah korban jatuh sering lebih mengerikan.***

Arianto Sangaji, Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada

Kembali ke Ideologi

2010-08-03T16:39:00.000-07:00

Indoprogress 12 April 2010

Arianto Sangaji

IDEOLOGI menjadi salah satu sentral Pidato Politik Megawati Soekarnoputri, pada pembukaan Kongres II PDI Perjuangan (PDIP) di Bali beberapa waktu lalu. Pidato itu, mengejutkan sekaligus mengundang pujian banyak pihak. Para komentator memuji karena Mega melakukan kritik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, otokritik terhadap PDI Perjuangan, dan paling mendasar adalah pernyataan yang menegaskan Pancasila sebagai ideologi partai.

Pidatonya menjadi menarik karena Mega seperti menyadari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Saat memegang kekuasaan, Megawati justru menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti semua pemerintahan yang terbentuk setelah reformasi 1998. Dengan kata lain, Megawati menghianati ideologi “wong cilik” yang diusungnya sendiri ketika berada di bawah tekanan Orde Baru.

***

Pancasila, sebagai ideologi, penting dilihat sebagai hasil dari imajinasi dan penafsiran bersama berdasarkan pengalaman sejarah yang nyata. Para perumus Pancasila tidak menyusunnya berdasarkan wahyu dari langit, tetapi melalui pergumulan pikiran yang bersumber dari pengalaman bersama secara materiil karena penjajahan dan revolusi menentangnya. Pancasila, oleh karena itu, harus dilihat sebagai ideologi tandingan terhadap tatanan kolonialisme dan pembimbing menuju struktur sosial, politik, dan ekonomi baru yang egaliter dan independen.

Di tengah perjalanan, kendati Pancasila sudah dirayakan sedemikian rupa sebagai simbol idealisasi politik, ternyata secara praktis ideologi ini tidak lebih atau kurang, hanya menjadi macan kertas saja. Usaha-usaha kontra-revolusi di bidang ekonomi dan politik yang dilakukan setelah kemerdekaan, yang berpuncak pada kenaikan Suharto ke kekuasaan paska Gerakan 30 September (G30S), mengajarkan kita bahwa Pancasila cukup dipandang sebagai hiasan, bukan sesuatu yang dipraktikkan. Kendati kerap menggunakan retorika Pancasila sebagai tameng dalam menghadapi para pengritiknya, Suharto mungkin patut dianggap sebagai seseorang yang anti-Pancasila.

Kenapa? Pertama, dengan membuka pintu kembali ke rejim kapitalisme di akhir tahun 1960an, Suharto sebenarnya telah membawa kembali bangsa Indonesia ke dalam sistem ekonomi zaman kolonial. Liberalisasi ekonomi yang diperkenalkan Suharto, hanya merupakan kelanjutan saja dari praktik yang sama di zaman kolonial. Kedua, Di bidang politik, dengan tangannya yang berdarah-darah dalam mengelola kekuasaan, Suharto telah menginjak semangat yang terkandung dalam Pancasila. Seperti rejim kolonial Belanda yang suka teror, perang, kontrol terhadap aktivitas politik rakyat, Suharto juga mengulanginya.

***

Kapitalisme, sebagai ideologi dominan, adalah kata kunci dari masalah. Sebagai sebuah sistem global, kapitalisme memang tumbuh dan mengembangkan diri melintasi batas-batas negara. Ketika sebuah negara dan teritori terintegrasi ke dalam sistem ini, serta-merta semua sistem sosial, politik, dan lainnya secara perlahan atau cepat ikut tertelan ke dalamnya. Kemampuan sistem ini adalah kemampuannya untuk menghancurkan semua tatanan sosial yang sudah hidup sebelumnya dan menggantikannya dengan sebuah tatanan baru. Inilah dasar mengapa ekonom Joseph Schumpeter menyebutkan kapitalisme sebuah sistem yang memiliki kemampuan merusak secara kreatif.

Pancasila memang ideologi yang diucapkan, disakralkan, dan dibela mati-matian. Tetapi, dalam hubungan ini, Pancasila bukan ideologi yang operasional. Ideologi yang bekerja adalah kapitalisme, dan Pancasila bertekuk lutut di sana. Bagaimana bisa terjadi? Karena kapitalisme benar-benar telah merasuk ke dalam kesadaran. Antonio Gramsci menyebutnya Hegemoni. Yaitu, sebuah ‘common sense’ yang sangat menonjol membentuk budaya, disebarkan oleh lembaga-lembaga di masyarakat, dengan fungsi menjaga nilai, adat dan tata krama, mimpi-mimpi ideal, dan memengaruhi kesadaran spontan untuk tunduk kepada tatanan mapan atau dominan. Gramsci menyebut [hegemoni] juga meliputi perilaku ekonomi. Katanya, rasionalitas ekonomi muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan material, membentuk sebuah bangunan sistem kepercayaan, di mana harapan-harapan sosial konkrit menjadi sebagai sebuah kesadaran kolektif. Dengan kata lain, melalui hegemoni, kapitalisme telah meresap sampai ke tingkat paling dasar dari kesadaran bersama di dalam masyarakat.

Karena kapitalisme adalah sebuah sistem global, di mana neoliberalisme adalah seksi ideologinya paling progresif, maka boleh disebut ideologi global saat ini adalah kapitalisme-neoliberal. Ideologi ini secara praktis bekerja melalui: (1) menyunat keterlibatan negara dalam urusan-urusan ekonomi; (2) mencegah pasar dari beban yang tidak perlu melalui deregulasi terhadap pasar tenaga kerja dan keuangan; (3) memutar roda perdagangan dan investasi secara progresif dengan memangkas semua wujud hambatan pergerakan modal, tenaga kerja, barang dan jasa; (4) mengurangi peran dan tanggung jawab negara dalam urusan-urusan sosial dan harus berbagi pekerjaan dalam semangat kemitraan dengan aktor-aktor non-negara.

Di lapangan politik, kapitalisme-neoliberal kerap berjalan seiring dengan penerapan demokrasi liberal, tetapi bukan suatu keharusan. Karena sejarah kapitalisme juga dipertahankan melalui regim kediktatoran politik. Ambil Orde Baru sebagai contoh, sistem yang kapitalistik dikembangkan dengan keharusan dukungan melalui kediktatoran Suharto selama 32 tahun. Setelah kejatuhan Suharto, model demokrasi liberal yang diperkenalkan untuk menunjang jalannya sistem kapitalisme-neoliberal ini. Sementara konsolidasi institusi-institusi demokrasi liberal berada di bawah dukungan kuat negara-negara barat, institusi-institusi ekonomi neoliberal dikembangkan melalui arahan IMF/World Bank.

***

Partai-partai politik yang ada saat ini, pada umumnya mencatumkan Pancasila sebagai ideologi. Tetapi, kalau kita perhatikan lebih teliti, kita tidak menemukan perbedaan penting di antara mereka. Tidak ada satu partaipun yang menolak kapitalisme-neoliberal, kendati dalam retorika saling mengkambing-hitamkan dengan menunggangi isme ini. Yang berbeda di antara partai-partai itu, justru soal-soal identitas, di mana ada partai yang membangun konstituennya berdasarkan sentimen sosio-keagamaan, dan partai-partai yang menonjolkan identitas kebangsaan. Kata lain, tanpa menolak kapitalisme-neoliberal, parpol telah menghindar politik kelas dan dalam tingkat tertentu mengeksploitasi sentimen identitas. Selebihnya berwatak pragmatis.

Celakanya, karena ribut dengan soal-soal identitas ini, sampai kita lupa menyoal hal yang lebih mendasar, kapitalisme-neoliberal itu sendiri. Padahal, lebih menyedihkan lagi, penerapan kapitalisme-neoliberal bukan saja memperlebar jurang secara kelas, tetapi memicu merajalelanya semangat identitas rasial. Jangan heran, banyak masalah sebenarnya bersumber kelas, tetapi kemudian diselesaikan melalui sentimen identitas. Warga-warga yang kerap terlibat dalam kekerasan bertopeng agama, misalnya, adalah contoh paling tepat. Tidak ada usaha sungguh-sungguh menjelaskan para pelaku itu, misalnya, karena proses-proses penyingkiran yang berlangsung di perkotaan, menyusul neoliberalisasi ruang yang berlangsung agresif untuk kepentingan efisiensi akumulasi kapital. Berbagai peraturan daerah yang melarang praktik-praktik komersialisasi seks di perkotaan adalah contoh lain, di mana semua hal disederhanakan sebagai perkara surga dan neraka. Tidak ada sedikitpun usaha untuk mempersoalkan kompleksitas proses-proses politik ekonomi yang menjadi penyebab tingginya pekerja seks komersial di kalangan kelas bawah.

Lalu, dengan hegemoni kapitalisme-neoliberal yang begitu kuat maka apakah sebuah alternatif Indonesia yang demokratis adalah mungkin? Tentu saja. Dalam sejarah Yunani kuno, perjuangan untuk menegakkan demokrasi dimulai dari perjuangan kaum miskin menentang ketidakadilan sosial dan ekonomi yang kian meluas. Di mata ahli ekonomi-politik David McNally, pertumbuhan paham demokrasi liberal adalah sejarah lebih baru, berbarengan dengan tumbuhnya kapitalisme, di mana demokrasi yang dirayakan hari ini berwatak anti kepentingan rakyat kebanyakan. Di sini, masalah mendasarnya bukan terletak pada perilaku para politisi borjuis yang lebih licin dari belut, tetapi merupakan soal sistemik di dalam sistem kapitalisme, di mana politik adalah arena perang untuk mempertahankan sistem kepemilikan kapital. Olehnya, jawaban terhadap itu adalah demokrasi popular, demokrasinya kaum miskin, demokrasi sejati, yang bertujuan menghancurkan kapitalisme.

Jika demokrasi popular adalah pesan yang ingin disampaikan Mega dalam pidatonya, maka dia bukan saja kembali ke politik ideologi "wong cilik". Lebih dari itu dia mengingatkan bagaimana Pancasila dimaksudkan menjadi ideologi alternatif terhadap tatanan kolonialisme saat kelahirannya dan relevansinya menghadapi kediktatoran neoliberal saat ini. Tetapi, kekuatan kata-kata bukan terletak di tenggorokan, tetapi dalam praktik.

Anto Sangaji, Mahasiswa doktoral di York University, Kanada.

Melampaui Kasus Bank Century

2010-08-03T16:31:00.000-07:00

Indoprogress I Maret 2010

Arianto Sangaji

KASUS Bank Century benar-benar membius semua orang. Para komentator mendiskusikannya di bawah judul besar: Korupsi, penyalahgunaan jabatan/wewenang, atau di sekitar itu. Warga kebanyakan mengikuti percakapan soal ini dengan rasa macam-macam: dongkol, ketawa, dan sedih, seperti menikmati sinetron, lupa kesusahan hidup hari-hari. Perhatian yang begitu tinggi, mungkin karena sebagian orang berharap, inilah kesempatan paling tepat untuk menangkap koruptor kelas kakap, atau untuk memberi efek jera ke koruptor-koruptor lebih kecil. Bagaimanapun, praktik-praktik penyimpangan keuangan sudah jadi soal hari-hari. Dari pengurusan KTP, pembangunan rumah ibadah, pembagian raskin (beras miskin), memasukan anak ke sekolah, menjadi PNS/Polri/TNI selalu ada sogokan, pengutilan, pemerasan, dan sejenis itu. Para pejabat pemerintah, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional seperti tidak punya rasa malu mempertontonkan konsumerisme dari sumber pendapatan yang tidak teraudit. Ada polisi, jaksa, hakim, dan KPK, tetapi korupsi lebih banyak dipercakapkan dari pada diberantas. Mungkin.

Secara ringkas, kasus Bank Century yang menghebohkan itu, dihubung-hubungkan dengan dua peristiwa dalam dua tahun ini. Pertama, terjadi krisis keuangan lalu menjalar sektor rill ekonomi di Amerika Serikat. Peristiwa ini kemudian merambah bagian planet lain. Tangan pemerintah di sana dikeluarkan untuk mengatasi krisis, dengan menggelontorkan dana trilyunan dolar. Kasus Bank Century dipersepsikan sebagai anak-pinak dari krisis tersebut. Di Jakarta, pemerintah melakukan bailout bank ini agar perbankan nasional tidak terseret jauh dalam krisis. Kedua, berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPRD I/DPRD II dan Presiden/Wakil Presiden. Partai Demokrat (PD) keluar sebagai pemenang mengalahkan dua partai besar, Partai Golkar dan PDI Perjuangan di tingkat nasional. Tetapi, seperti pemilu-pemilu post-Suharto, tidak ada partai yang memenangkan kursi "50+1". Kemudian, dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan SBY/Budiono (diajukan koalisi PD/PKS/PAN/PPP/PKB) mengalahkan pasangan Megawati/Prabowo (PDIP/Gerindra) dan JK/Wiranto (Koalisi Golkar/Hanura). Lalu, demi menguasai parlemen, SBY-Budiono membentuk kabinet berbasis koalisi parpol yang diperluas, dengan mengikut-sertakan Partai Golkar.

Di atas kertas, pemerintahan baru yang terbentuk akan berjalan stabil. Ternyata ada soal. Rumor beredar, dana talangan Bank Century mengalir ke Partai Demokrat dan Pasangan SBY/Budiono untuk membiayai kampanye Pemilu. Terbentuk Pansus di parlemen, konflik antar elit politik meningkat tajam, termasuk ketegangan antara partai-partai politik koalisi pendukung pemerintahan SBY/Budiono. Dari rumor awal, sasaran sekarang menunjuk Budiono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Muara dari perseteruan elit politik ini bisa macam-macam: dari pergantian presiden, pergantian wakil presiden, kocok ulang anggota kabinet, sampai kompromi-kompromi yang saling menyenangkan.
Tetapi ke arah mana pun konflik mengalir, dia harus tetap dibaca secara politik sebagai salah satu bagian dari perseteruan antara fraksi-fraksi penopang sistem kapitalisme-neoliberalisme dalam 11 tahun ini. Ada yang menganggap konflik ini sebagai pertaruangan antara kubu pro efisiensi pasar – yang menganggap KKN sebagai penyakit kronis – berhadapan dengan kubu pemangsa. Ada juga yang bilang pertaruangan antara ‘politisi berkeringat’ yang memilih jalan ke tampuk kekuasaan melalui partai politik dan para teknokrat yang mengandalkan kekuatan pada hegemoni pengetahuan yang mereka punyai. Daftar pemisahan boleh saja dibuat lebih panjang, tetapi paling prinsip, bahwa blok historis mereka adalah ini: penyanjung kapitalisme.

Kita boleh menelusurinya dengan menengok kembali, sekurangnya sejak 11 tahun yang lalu, ketika sistem kapitalisme paling progresif (neoliberalisme) menancapkan kakinya di Indonesia, untuk menjawab krisis ekonomi 1997/98. Negara yang terlahir ulang setelah reformasi 1998, meminjam konsep dari Marxist Geographer David Harvey (2005), adalahi negara neoliberal (neoliberal state), yang secara tradisional berfungsi sebagai penjamin bekerjanya sistem kapitalistik. Penerapan demokrasi liberal melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala adalah salah satu mekanisme untuk mengisi aparatus penyelenggara negara neoliberal. Partai-partai politik yang mengikuti kontes pemilu dengan warna dan gambar yang berbeda-beda – termasuk dengan dagangan nasionalisme, populisme, islamisme, atau kawin-mawin di antara isme-isme itu – sebenarnya tidak memiliki arti apapun selain mengajukan dirinya sebagai bagian dari blok kelas borjuis.

Contoh paling terang dengan mudah bisa diperoleh dengan menengok apa yang dilakukan negara neoliberal dalam 11 tahun ini. Banyak tema dan topik sudah luas dipercakapkan, mulai dari kata-kata kuncinya yang umum seperti privatisasi dan deregulasi, sampai soal-soal lebih konkrit: out-sourcing, pencabutan subsidi, dan seterusnya. Atau praktik-praktik penggusuran – menuruti aturan legal dan rasionalitas perencanaan teknokratis – di daerah perkotaan, untuk menciptakan ruang demi akumulasi modal dengan efisien. Dan penciptaan sistem peradilan yang menjamin hak milik (private property right) sehingga melapangkan proses akumulasi, misalnya, dengan ‘mendisiplinkan’ orang-orang seperti Nenek Minah.

Di luar contoh-contoh itu, kebijakan ekstraksi sumber daya alam adalah gambaran paling nyata bagaimana negara neoliberal bekerja. Bukan saja oleh pemerintah pusat yang mengeluarkan aneka kebijakan atraktif untuk investasi swasta di bidang pengelolaan sumber daya alam supaya lebih kompetitif antar negara, tetapi hal sama juga terjadi antar pemerintah daerah dalam hirarki skala lebih rendah. Termasuk ‘subsidi’ pemerintah kepada swasta melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan listrik.

Lalu, dua soal serius terjadi di depan mata. Pertama, ancaman krisis ekologi karena akumulasi modal. Contoh yang ditunjukkan oleh dua aktivis lingkungan di Jakarta, Siti Maemunah dan Chalid Muhammad mengenai Pulau Kalimantan adalah nyata. Hanya di Provinsi Kalimantan Timur, luas konsesi pengelolaan hutan, kebun sawit skala besar, dan pertambangan mencapai 21,7 juta hektar, melebihi luas daratannya. Juga, saat ini, ada 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan 1.212 kuasa pertambangan (KP) diterbitkan pemerintah (Maemunah, 2010). Dan hampir seluruh produksi batu bara Kalimantan dikirim ke luar pulau. Tiap tahun, Kalimantan mengirim 99 juta ton batu bara ke Jepang dan Korea, 11 juta ton (Eropa), 600.000 ton (Afrika), 400.000 ton (Selandia Baru), serta 800.000 ton (AS dan Amerika Selatan) (Muhammad, 2010). Apa yang ditulis kedua aktivis ini sebenarnya merupakan soal ekologi akibat imperialisme. Dan Marx (1990) menggambarkannya dengan jelas di bawah terma ‘metabolic rift’: Cara kerja sistem produksi kapitalis yang secara bersamaan menghancurkan alam dan buruh, yang merupakan sumber dari semua kekayaan.

Kedua, penerapan ‘enclosure,’ di mana aneka klaim hak milik dihancurkan melalui cara kekerasan dan legal, terjadi di mana-mana. Penggusuran petani secara paksa marak terjadi. Proses ini melahirkan konsentrasi kepemilikan alat produksi di tangan segelintir kelas kapitalis. Contoh, dari perkebunan kelapa sawit, yakni industri agraris kapitalis yang paling maju pesat setelah reformasi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (2006) melaporkan 52,73 persen dari luas lahan perkebunan sawit dikuasai oleh lima perusahaan kapitalis raksasa di sektor ini. Selain itu, dipicu oleh perlawanan-perlawanan petani dan korban-korban penggusuran yang meningkat karena perampasan tanah, pada tahun 2005, Presiden mengeluarkan PP No 36/2005 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum setelah para pengusaha mendesaknya dalam ‘Infrastructure Summit.’ Tuntutan yang sama muncul kembali di akhir tahun lalu, dalam forum ‘National Summit,’ di mana para pengusaha mendesak pemerintah membuat regulasi lebih berotot. Semua cerita ini merupakan bagian dari accumulation by disspossession atau akumulasi melalui perampasan seperti diteorikan oleh Harvey (2003).

Dengan mengacu ke argumentasi di atas, maka diperlukan cara pandang yang melampaui kasus Bank Century, dengan mengembangkan kritik terhadap kasus ini sebagai bagian dari kritik terhadap kapitalisme-neoliberalisme. Kritik karena praktik-praktik pemangsaan dalam pengelolaan negara dalam kasus ini memang penting untuk menunjukkan kontradiksi-kontradiksi dalam sistem kapitalisme-neoliberalisme, termasuk rejim pemilu yang menyangganya. Tetapi, membatasi kritik sebatas soal pengelolaan negara yang bersih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak komentator dan pemrotes, akan menimbulkan dua problem. Pertama, soal teoritik dalam hubungan dengan kritik terhadap kapitalisme. Karena dalam sistem kapitalis, gagasan tentang negara yang bersih adalah utopia. Negara dalam sistem ini selalu menjadi arena untuk restorasi kelas dan sebagai alat untuk perampasan hak milik. Kedua, soal implikasi politik praktis sebatas pergantian pengelola negara. Karena setiap inisiatif untuk mengganti para pengelola negara yang tidak bersih, tanpa diletakkan sebagai bagian dari usaha mengganti sistem kapitalisme, juga tidak berfaedah.*** Arianto Sangaji, Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada

Masalah Terorisme

2010-08-03T16:27:00.000-07:00

Indoprogress, 15 Maret 2010

Arianto Sangaji

Keberadaan Umar Patek masih di-misteriuskan, menunggu datangnya order berikutnya. Disimpan dulu pak Polisi, tunggu tabungan habis baru Patek di-Pateni.....”

KALIMAT-kalimat di atas, saya copy-paste dari dinding facebook milik Haris Rusly, seorang aktivis pemuda yang dikenal luas. Ada beberapa komentar dari teman-teman Haris yang kurang lebih sama. Pendapat Haris sebenarnya mewakili sebagian orang: Terorisme dan aksi-aksi teror adalah ciptaan, rekayasa, atau semacam itu. Aneh saja, menurut penganut anggapan ini, sebagai DPO paling licin, kenapa Dulmatin tidak segera berpindah dari tempat persembunyian di Pamulang, begitu informasi tentang tertangkapnya sejumlah orang yang dituduh sebagai teroris di Aceh tersebar luas. Kali ini, Dulmatin seperti ‘anak kemarin sore,’ yang tidak paham apa yang harus dibuat dalam situasi kritis. Atau itu hanya Dulmatin palsu? Daftar pertanyaan berdasar rekaan dapat saja diperpanjang, menurut pendapat ini.

Anggapan di atas, sedikit atau banyak, bersandar ke ‘teori konspirasi,’ dengan melihat aksi-aksi terorisme yang dilakukan kelompok Islam garis keras dalam hubungan dengan kepentingan kekuatan politik tertentu. Di tingkat global, maraknya aksi-aksi teror, khususnya yang berhubungan dengan Osama Bin Laden, sering dikaitkan dengan operasi intelijen demi kepentingan Amerika Serikat (AS). Argumentasi ini dibangun dengan menduga kaitan antara kepentingan bisnis keluarga Bin Laden dengan sejumlah pebisnis kaya di AS. Serangan 11/9, misalnya, dipandang sebagai rekayasa dinas spionase negeri itu saja.

Di tingkat nasional, argumentasi itu kerap dihubungkan dengan kehancuran Orde Baru, karena serangan-serangan teroris mulai marak sejak reformasi. Penganut teori ini menduga-duga bahwa ada faksi-faksi tertentu dalam tubuh aparat keamanan yang dianggap mendukung atau melindungi aksi-aksi teror. Tidak heran, mengejar pelaku teror susahnya minta ampun. Spekulasi ini sering dikaitkan dengan sejumlah (eks) perwira tinggi yang punya kedekatan dengan sejumlah tokoh Islam garis keras.

‘Teori’ lain yang juga menonjol, menganggap aksi-aksi teror yang terjadi dalam 10 tahun ini adalah buah dari fundamentalisme Islam. Pandangan ini menengok asal-muasal aksi-aksi teror dengan membatasi perhatian kepada penafsiran Islam yang dilakukan oleh para demagog atas teks Al-Quran dan menelusuri mata-rantainya dengan sejarah gerakan sejenis di Timur Tengah. Mereka menganggap fundamentalisme tidak selaras dengan pesan-pesan Islam yang menonjolkan toleransi. pluralisme dan misi penyebar kedamaian. Mereka bahkan menganggap para pelaku teror adalah orang-orang yang memiliki problem kejiwaan.

Kedua pandangan yang bertentangan itu tentu memiliki solusi berbeda. Pandangan pertama, menganggap aksi-aksi teror tidak akan selesai tanpa menyentuh aktor besar atau aktor intelektual di balik teror. Sebaliknya, pandangan kedua, beranggapan bahwa pemberantasan ajaran fundamentalisme Islam dengan cara-cara yang lunak maupun melalui kekerasan dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri aksi-aksi teror berbendera Islam.

Laporan tentang aksi teror

Kalau membaca laporan-laporan (termasuk studi) tentang terorisme dan aksi-aksi teror di Indonesia, penjelasannya tampak lebih dekat ke ‘teori’ kedua. Coba kita tengok: Joko Pitono alias Dulmatin lahir di Pemalang, Jawa Tengah. Diketahui sebagai veteran perang Afghanistan, anggota Jemaah Islamiyah, dan pernah mengajar di Pesantren Luqmanul Hakiem di Johor, Malaysia. Dulmatin menjadi orang paling dicari karena keterlibatan dalam Bom Bali. Dilaporkan berada di Philipina sejak 2003, dia dilaporkan sudah tewas, tanpa bukti kuat, dalam sebuah operasi militer di sana. Lalu, aparat keamanan menyatakan dia terkait dengan latihan teroris di Aceh. Lantas, dia meninggal dalam penggerebegan oleh Detasemen khusus 88 (Densus 88) di Pamulang, Banten (9/3/2010). Dari mayatnya menyebar wangi, isyarat dia mati syahid, menurut pengunjung yang menengok mayatnya.

Laporan lain: Si A, jebolan Pesantren XL, pernah perang di Afghanistan, kemudian merekrut si B dan si C, ketiganya pergi ke Mindanao, bergabung dalam perang agama di Ambon dan Poso, terlibat Bom Bali. Si D, juga veteran Afghanistan, merekrut si E, dan si F, lalu terlibat dalam Bom Kuningan, dan seterusnya. Laporan itu dibumbui dengan cerita tentang jihad melalui perang, termasuk bom bunuh diri, adalah orang-orang yang tidak mencari kesenangan dunia, tetapi mereka ingin segera bertemu bidadari di akhirat.

Dengan menganggap mereka menafsirkan ajaran Islam secara salah, laporan tentang terorisme dan aksi-aksi teror di Indonesia dipenuhi cerita seperti itu. Sumber laporan cukup jelas: Ada kompilasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi, tuntutan jaksa, pidato terdakwa atau pembela dan keputusan hakim di sidang-sidang pengadilan. Ada juga laporan-laporan intelijen, wawancara dengan terdakwa atau dengan orang yang sudah sadar dan kembali ke kehidupan biasa.

Singkatnya, inilah pengetahuan yang menguasai percakapan tentang terorisme. Para ahli yang meneliti terorisme, menulis buku dan di jurnal-jurnal ilmiah, juga merujuk dan mengembangkan cerita-cerita itu. Media massa mainstream ikut menyebarkan informasi semacam itu di bawah klaim ‘professional journalism.’ Untuk sementara, saya menyebut laporan yang memusatkan perhatiannya pada ‘agency’ dan ‘subjectivity’ inilah yang menguasai pengetahuan kita tentang terorisme dan aksi-aksi teror. Isinya, informasi melimpah ruah mengenai para aktor yang terlibat, asal-usul, jejaring, mimpi-mimpi, imaginasi, dan ilusi-ilusi mereka. Seperti cerita silat.

Perang melawan teror

Perang adalah ruang di mana pengetahuan dipraktikkan. Pendek kata, pengetahuan dominan dalam perang melawan teror bersumber dari pengetahuan di atas. Sesudah serangan 11/9, ketika Bush meluncurkan Global War on Terror (GWOT), pengetahuan perekatnya, fundamentalisme agama. Sebuah perang dengan menguber para pelaku teror berbendera agama dan menghancurkan negara pendukung atau pelindungnya, lazim disebut rogue states.

Secara geografis, ini adalah perang multi-skala: dari hegemoni global AS, turun ke kerja sama regional, invasi ke negara berdaulat, mengutak-atik sekolah atau sistem pengetahuan, sampai skala paling rendah, yakni tubuh individu. Di luar ramainya kritik terhadap penggunaan ‘war on terror,’ sebagai sebutan menyesatkan, perhatian memang lebih baik difokuskan ke apa yang sudah dilakukan dalam perang ini dan dampak yang ditimbulkannya. Ketika Bush menyatakan ‘you are either with us or against us,’ target yang ingin dicapainya jauh lebih luas dari sekedar soal militer. Ketika menyerbu Irak di bawah retorika ‘freedom’ dan ‘regime change’ Bush sebenarnya telah memaksakan jalan terbaik menuju peradaban modern melalui penerapan demokrasi liberal dan neoliberalisme.

Indonesia adalah target utama aliansi AS dalam GWOT. Bukan saja karena negeri ini kerap dihujani dengan serangan-serangan teror, tetapi negeri dengan populasi umat Islam terbesar di permukaan bumi ini merupakan contoh paling baik penerapan demokrasi liberal dan resep ekonomi neoliberal bagi negeri-negeri sedang berkembang di belahan dunia lain. Indonesia adalah contoh ideal kombinasi antara politik liberal dan ekspansi kapital: Ada multi partai, civil society, dan Islam pluralis, duduk berdampingan dengan private property rights/hak kepemilikan pribadi yang terjamin dan reserve army of labor/cadangan angkatan kerja yang melimpah ruah. Lalu, khusus soal teror, dalam skala regional, negeri ini dianggap episenter dari Jemaah Islamiyah (JI), sebuah organisasi yang dituduh bersekutu dengan Al-Qaedah, di Asia Tenggara.

Saat Megawati mengunjungi AS (2001), dialah kepala negara pertama yang mengunjungi negeri itu setelah 11/9, untuk berbicara dengan Bush soal teror. Hasilnya, terjadi kerja sama kedua negara yang mengombinasikan antara bantuan dan perdagangan dengan kerja sama bilateral keamanan. Lantas, ketika pemerintahan Bush mengucurkan bantuan senilai USD 50 juta untuk perang melawan terorisme di Asia Tenggara, sebagian besar di antaranya mengalir ke Indonesia. Kepolisian adalah pihak pertama yang memperoleh bantuan itu, terutama digunakan untuk latihan dan pembentukan pasukan anti-teror, Densus 88.

Keberhasilan Densus 88 menggulung jaringan teroris di Indonesia adalah buah GWOT. Salah satu sukses itu karena ditunjang peralatan-peralatan surveillance canggih yang dimiliki oleh satuan ini. Mungkin, dari segi ketrampilan tempur, Densus 88 masih kalah dibanding pasukan-pasukan anti-teror lain di jajaran TNI, tetapi dari segi peralatan Densus 88 lebih unggul. Contoh paling sederhana, akses internet dan berkomunikasi melalui telepon celuler adalah makanan empuk bagi Densus dalam memburu target operasinya. Itu terjadi saat penyergapan Dulmatin.

Penyergapan Dulmatin adalah contoh pengawasan/pengamatan (surveillance) dalam skala berlapis-lapis, dari kelompok di dalam masyarakat hingga kontrol terhadap tubuh secara individual. Inilah yang disebut dengan geosurveillance, yakni mengawasi seluruh aktivitas individu dan kelompok secara geografis. Keseluruhan aktivitas perjalanan, perpindahan, dan pergerakan dari seseorang atau kelompok dan juga barang (misalnya bahan peledak dan senjata api) dibuntuti dan terekam secara ketat. Dengan penggunaan peralatan-peralatan geosurveillance seperti CCTV, geo-lokasi telepon seluler, GPS, dan aneka peralatan lain, aparat keamanan dengan mudah mendeteksi pergerakan pelaku teror, apa saja yang diomongkan ketika memakai telpon seluler dan isi surat elektronik, dan yang terpenting di mana aktivitas komunikasi itu dilakukan. Pendeknya, dalam literatur Michel Foucault, inilah biopolitik.

Dan biopolitik memicu soal baru. Kemarahan dengan sentimen agama kembali muncul, ketika perempuan-perempuan muslim dengan kepercayaan bahwa aurat mereka hanya boleh ditengok oleh muhrimnya, diharuskan melepas pakaian mereka di ruangan pemeriksaan di bandara-bandara internasional, karena dikhawatirkan terselip bom atau zat-zat membahayakan. Setelah diprotes luas, para pemeriksa diharuskan sesama perempuan. Perkembangan lain, penggunaan naked body scanner di sejumlah bandara justru dipersoalkan banyak pihak di Barat, sebagai serangan terhadap privacy. Kontroversi baru, tentu juga bagi penganut Islam.

Imaginasi geografis

Pengetahuan soal terorisme dan aksi-aksi teror dan perang melawan teror yang saya kemukakan itu, tentu saja tidak memuaskan. Olehnya, perlu cara pandang lain. Di antaranya, yang penting adalah mendudukkan soal ini dalam konteks pertumbuhan kapitalisme dan imperialisme mutakhir, sesuatu yang kurang diperhatikan atau bahkan hilang sama sekali dalam percakapan di tanah air.

Ringkasnya, kalau pakai imaginasi geografis dengan metoda historical-geographical materialism, terang kemunculan gerakan anti-AS, terutama aksi-aksi teror, langsung atau tidak langsung berhubungan dengan proyek kapitalisme dan imperialisme dalam 30 tahun terakhir. Ambisi AS mengontrol kekayan minyak di Timur Tengah dan di Asia Tengah, dikombinasikan dengan hasrat menguasai politik global menjadi pemicu lahirnya aksi-aksi teror yang dilakukan aktor non-negara. Aksi-aksi ini semakin menjadi, ketika Perang Dingin bubar, dan semua negara modern secara bertahap tunduk dan ditundukkan di bawah logika kapitalisme.

Pendek kata, bermula dari Timur Tengah. Kita tidak bisa menutup mata, tahun 1991, AS membangun pangkalan militer di Arab Saudi, dalam perang melawan Irak, negeri sekutunya dalam perang Iran (1980 – 1988). Pembangunan ini memicu hadirnya gerakan-gerakan teroris seperti Al-Qaeda, yang menafsir kehadiran itu sebagai penguasaan terhadap dunia Islam. Kemudian, AS menganggap Irak di bawah kediktatoran Sadam Hussein sebagai musuh berbahaya di dunia, termasuk menuding negeri itu memiliki senjata pemusnah massal, karenanya harus dilumpuhkan. Kalau lihat ke belakang, kepemilikan senjata kimia pemusnah berakar dari dukungan AS kepada Irak, ketika berperang dengan Iran. Tercatat, perusahaan-perusahaan AS, di bawah persetujuan Presiden Reegan dan Presiden Bush Tua, mengapalkan bahan-bahan kimia seperti antrax ke Irak pada masa itu. AS sendiri, dalam persidangan PBB saat itu, menggunakan hak veto menolak tuduhan Irak menggunakan senjata kimia. Irak diduga telah menghancurkan potensi senjata kimianya setelah diinspeksi oleh PBB sepanjang 1990an. Oleh karena itu, serangan AS ke negeri itu dengan dalih soal senjata pemusnah massal, tampak berlebihan.

Pendudukan Irak, jadinya tidak lebih dan tidak kurang dari ekspansi kapitalisme neoliberalisme paling barbar, untuk memulai abad 21. Jika di Indonesia, neoliberalisme diperkenalkan sebagai solusi terhadap krisis ekonomi yang bermuara penumbangan rejim diktator Suharto, maka Irak adalah contoh paling telanjang bagaimana neoliberalisme dipaksakan melalui invasi militer ke sebuah negara berdaulat. Sesaat setelah menaklukkan Irak, AS memaksakan swastanisasi perusahaan-perusahaan negara dan membuka pintu lebar bagi investasi asing di negeri itu. Ini bukti, dominasi kekuatan imperialis di wilayah itu untuk merampas kekayaan minyak yang melimpah ruah. Dan, sekali lagi, dominasi ini hanya menyuburkan aksi-aksi teror, bukan saja di Irak, tetapi juga terhadap semua kepentingan dan simbol-simbol AS dan Barat di mana-mana.

Akar yang agak lebih jauh dari aksi-aksi teror di mana sumbangan AS tidak sedikit adalah ketika menghadapi rejim kiri (1980an) dalam musim Perang Dingin. Itu terjadi dalam perang kontra-revolusi Afghanistan, ketika para mujahidin seperti Usama Bin Laden memperoleh training dari militer AS. Seperti Bin Laden, banyak anak muda dari Indonesia dan Asia Tenggara, yang di kemudian hari dituduh terlibat dalam aksi-aksi teror, adalah veteran perang ini.

Di luar konteks global, akar aksi-aksi teror bisa dilacak ke belakang dalam sejarah Orde Baru. Kita sudah melihat, demi sukses pembanguan ekonomi kapitalistik, pemerintahan Suharto memaksakan politik nasional yang tertib tanpa hiruk-pikuk ideologi. Imaginasi untuk menghidupkan kembali kekuatan politik Islam yang pernah kuat di masa politik liberal 1950an, kandas di masa ini. Dikombinasikan dengan sejumlah aksi kekerasan seperti kasus Tanjung Priok, pembajakan pesawat Woyla, Lampung dan ketegangan-ketegangan simbolik seperti RUU Perkawinan, Azas Tunggal dan larangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah umum, bagaimanapun memicu suburnya radikalisme Islam yang melihat Orde Baru sebagai ancaman bagi umat Islam.

Bubarnya Perang Dingin punya implikasi ke politik nasional. AS ingin mendukung rejim politik pro-pasar sekaligus mulai menghembuskan demokratisasi politik dan hak asasi manusia. Militer, yang sebagian kepentingan bisnisnya dipangkas sejak ‘liberalisasi’ ekonomi dekade 1980an menyusul hancurnya harga minyak, menunggang isyu ‘keterbukaan’ politik mulai mengritik Suharto yang menerjunkan anak dan cucunya dalam bisnis. Suharto kemudian memainkan kartu Islam untuk mengeliminasi para pengritiknya itu. Senjata Islam yang sama juga dipakai untuk menghadapi naiknya protes yang meluas di kalangan buruh dan petani, menyusul industrialisasi yang berlangsung progresif. Mengeksploitasi semangat anti-komunis tahun 1960an, Suharto mengkriminalisasi aksi-aksi populis yang sedang naik daun, dengan stempel komunis. Sejumlah tokoh Islam yang dekat ke Suharto, juga ikut menebarkan ketakutan yang sama. Intinya, Suharto bukan saja memanipulasi sentimen umat Islam untuk menonggak regim kapital dan kediktatorannya, tetapi juga menghidupkan politik identitas Islam, yang di kemudian hari tumpah ruah dengan aneka cara setelah kejatuhannya.

Terakhir, sebagai jawaban terhadap krisis kapitalisme 1997/98 di Indonesia, berbeda dengan konsolidasi neoliberalisme yang berlangsung mulus, maka pergantian rejim politik penyangganya berlangsung dengan kacau-balau. Demokrasi liberal yang dipandang begitu suci justru menggelembungkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, merajalelanya politik identitas (agama dan suku) disertai kekerasan berdarah-darah dan mematikan. Kekusutan transisi ini secara ke dalam mengeroposkan pemerintahan dan secara ke luar menyuburkan aksi-aksi teror. Ketika pergerakan uang, informasi, dan orang berlangsung begitu mudah melintasi batas-batas negara, sehingga akumulasi modal menjadi lebih efisien, dalam waktu sama sirkulasi aksi-aksi teror juga berjalan lebih gampang. Dalam hitungan jam bahkan menit, setelah keganasan Blackwater – pasukan swasta yang disewa pemerintahan AS – terhadap warga sipil di Irak, warga yang tinggal di pelosok-pelosok di kaki gunung di tanah air dengan mudah menyaksikannya melalui fasilitas antena parabola. Dililit kesusahan hidup karena satu dan lain sebab, dengan sedikit sentuhan indoktrinasi, mereka lalu menyimpulkan keganasan itu sebagai serangan terhadap Islam. Lantas, konflik-konflik kekerasan berdalih agama di Ambon dan Poso, menjadi pupuk yang menyuburkan, menyediakan tempat bagi siapa saja untuk mengasah semangat jihad. Tokoh-tokoh penting yang dituduh terlibat dalam aksi teror di tanah air, pernah melakukan perjalanan jauh: Afghanistan – Iraq – Mindanao – Ambon – Poso. Secara fisik, kendati sebagian di antara mereka belum pernah menginjakkan kaki di sebagian tempat itu, tetapi imaginasi geografis mereka sudah melampauinya.

Dengan gambaran ini, saya ingin menyatakan bahwa jalan keluar terhadap soal terorisme dan aksi-aksi teror tidak akan pernah selesai, tanpa dimulai dengan kritik terhadap kapitalisme dan imperialisme sebagai akar penyebabnya. Kata kuncinya: imaginasi geografi dan historical-geographical materialism.***

Arianto Sangaji, Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada

Ancaman Terorisme Baru

2010-08-03T16:25:00.000-07:00

Kompas, 11 Maret 2010

Arianto Sangaji

Setelah Noordin M Top tewas di tangan Densus 88, publik menganggap ancaman terorisme di Indonesia sudah berakhir.

Keterangan resmi pemerintah yang menunjuk hubungan antara Aceh dan penyergapan mematikan terhadap Dulmatin di Pamulang (Kompas.com, 10/03/2010) mematahkan anggapan itu. Aksi terorisme masih berbahaya.

Pejabat keamanan menghubungkan perkembangan ancaman terbaru dengan Dulmatin dan Umar Patek, pentolan teroris paling dicari di Asia Tenggara bertahun-tahun. Pesannya jelas, kelompok ini masih jadi ancaman di kawasan ini. Sasaran yang dituju tampaknya Jemaah Islamiyah (JI), sempalannya, atau organisasi terkait. Aparat keamanan di wilayah ini menganggap tingkat bahaya sedang naik, seperti juga dilaporkan intelijen Singapura tentang ancaman teror di Selat Malaka.

Laporan-laporan resmi menyebut JI organisasi jaringan teroris berbasis luas di Asia Tenggara. Meski tak mengontrol wilayah tertentu sebagai basis tetap operasi, JI dipercayai bergerak di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. JI juga dianggap sebagai tandem Al Qaeda di wilayah ini sehingga PBB menyebutnya sebagai organisasi teroris internasional.

Sejak George W Bush meluncurkan Global War on Terror di bawah hegemoni Amerika Serikat sesudah serangan 9/11, JI dimasukkan sebagai musuh utama di Asia Tenggara. Kawasan ini dianggap second front perang melawan terorisme kendati sejumlah ahli mempersoalkan relevansi sebutan itu karena konteks historis, sosial, dan politik wilayah ini berbeda dengan Timur Tengah, misalnya. Pemerintah di kawasan ini, khususnya Indonesia, di bawah dukungan AS dalam bentuk latihan, peralatan, dan keuangan, lantas bekerja keras memerangi aksi terorisme.

Kelemahan

Ada dua hal terkait terorisme di Indonesia yang perlu diperhatikan. Pertama, pengetahuan kita mengenai aksi terorisme sangat terbatas. Studi tentang terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara didominasi studi berbasis pendekatan tradisional, yang bersandar ke studi keamanan ortodoks dan studi tentang counter-insurgency. Studi semacam ini cenderung membatasi asumsi tentang sifat, penyebab, dan jalan keluar terhadap terorisme dengan bersandar pada negara. Problemnya, pengetahuan yang dihasilkan patut diperdebatkan karena kerap tak ditunjang data empiris kuat (Jakcson, 2007) dan dangkal.

Kelemahan karya-karya akademik tentang terorisme, khususnya tentang JI, pernah dipersoalkan oleh Hamilton-Hart (2005). Dia mengingatkan kualitas informasi dan penyederhanaan aksi terorisme sebagai masalah patologi pelakunya. Banyak studi yang dihasilkan ahli terorisme dipenuhi catatan kaki bersumber dari BAP polisi, dakwaan jaksa, pembelaan di pengadilan, keputusan hakim, dan laporan intelijen, tanpa investigasi konteks historis secara lebih luas.

Ini diperburuk pemberitaan media mainstream yang secara berulang menerbitkan dan menyiarkan berita dengan bersandar pada laporan-laporan itu atau mengembangkan wawancara dengan pejabat keamanan yang dianggap memiliki otoritas. Masalah pokoknya, menurut Lafree & Dugan (2007), data pemerintah sarat pertimbangan politik tentang terorisme. Studi semacam itu akan terjebak dalam apa yang oleh Herman & O’Sullivan (1989) dianggap bagian industri terorisme Dengan aktor beragam, seperti pejabat dan lembaga pemerintah, lembaga penelitian, analis, perusahaan keamanan swasta, industri ini sebenarnya bekerja melayani kepentingan pasar.

Kedua, dengan basis pengetahuan seperti itu, kelemahan berikutnya adalah penyelesaian aksi terorisme oleh pemerintah yang mengandalkan pendekatan ”perang” semata. Hasilnya, penyergapan mematikan, penjara, surveillance, dan pendekatan karitatif dalam pemulihan eks-teroris ternyata tidak mengakhiri ancaman terorisme. Perlu studi komprehensif yang menghindar dari anggapan bahwa kekerasan sebagai sesuatu yang endemik di dalam ajaran agama dan hanya terjebak mengurai jejaring para aktor teror.

Sebaliknya, kita memusatkan perhatian pada lingkungan politik dan ekonomi dalam kurun waktu tertentu di mana tindakan-tindakan teroris berlangsung. Fakta bahwa banyak di antara pimpinan JI terlibat dalam perang mujahidin di Afganistan pada 1980-an memberi isyarat, radikalisme disertai kekerasan yang muncul sesudahnya, kuat berakar di Perang Dingin. Para mujahidin, termasuk Bin Laden, yang ambil bagian dalam perang kontra-revolusi di negeri itu diagung-agungkan Ronald Reagan sebagai pahlawan. Perubahan setelah Perang Dingin, konteks ekonomi dan politik terorisme global bisa diinvestigasi.

Penerapan neoliberalisme terutama lewat instrumen perang imperialis AS di Irak telah menyuburkan sentimen global melalui serangan teroris yang saling terkait. Di Indonesia, retorika anti-AS memperoleh lahan subur, sebagian tersalur lewat aksi terorisme dan ketidakpuasan terhadap imperialisme diungkapkan lewat perang berjubah agama. Soal global ini berbaur dengan proses exclusion secara politik dan ekonomi dalam 10 tahun ini. Terjadinya restorasi kelas, di mana proses pengerukan kekayaan tak saja terjadi lewat akumulasi kekayaan ke tangan segelintir orang, tetapi juga ke negara kaya, menimbulkan ketidakpuasan meluas. Kemiskinan, pengangguran, tersingkir secara sosial dan politik, jadi pemicu bangkitnya ilusi kekerasan berdalih agama.

Pemerintah perlu mengubah pendekatan pemberantasan terorisme dari pendekatan ”perang” semata ke perubahan kebijakan ekonomi politik mendasar. Salah satu yang mendesak adalah pemerintah harus bisa mengatakan hal berbeda kepada AS dalam hubungan dengan perang Irak ataupun Afganistan sebagai akar dari aksi-aksi terorisme. Kunjungan Obama mestinya dimanfaatkan untuk menyampaikan nota politik baru tentang itu, bukan terjebak diplomasi datar, melaporkan ”keberhasilan” memerangi terorisme, apalagi sekadar untuk pencitraan politik.

Arianto sangaji Penulis Buku ”Penanganan Terorisme”, Sedang Studi di Toronto, Kanada

"Gurita Cikeas" dan Jejaring Korupsi

2010-08-03T16:09:00.000-07:00

Kompas, 6 Januari 2010

Oleh Arianto Sangaji

Buku Gurita Cikeas karya George J Aditjondro atau GJA mengundang reaksi keras. Para pendukung SBY, berlatar belakang akademisi dan terlebih politisi, menanggapi buku ini dengan sikap cenderung kekanak-kanakan.

Entah memakai logika apa, sebagian di antara mereka mengaku belum dan tidak tertarik membaca bukut tersebut, tetapi sudah menyimpulkan isi buku adalah sampah. Sebagian mulai memainkan kartu SARA, seperti terlihat dari spanduk-spanduk yang dibawa para demonstran ketika peluncuran buku di Doekoen Café pekan lalu.

Buat pembaca serial buku ko- rupsi kepresidenan GJA, buku ini sebenarnya mirip buku-buku sebelumnya, yakni mengenai ko- rupsi politik. Tepatnya, korupsi oleh sebuah oligarki, yang oleh GJA menyebutnya ”berkaki tiga”, yakni istana, tangsi, dan partai penguasa. Dia mengklaim adanya kesinambungan oligarki ini dari Soeharto sampai SBY.

Merujuk karya sosiolog William J Chambliss tentang jaringan kriminal (On the Take: From Petty Croocks to Presidents), GJA mengembangkan teori ”jejaring korupsi”, dengan aktor beragam: dari politisi, pengusaha, aparat militer, penegak hukum, pengacara, ilmuwan, wartawan, sampai preman.

Tak heran, korupsi sangat sulit diberantas lewat jalur penegakan hukum. Pasalnya, para aktornya mengendalikan lembaga-lembaga politik dan hukum, serta menguasai sumber-sumber ekonomi. Mereka juga melakukan propaganda media dengan meminjam suara para pakar/tokoh agama dan bila perlu memakai cara teror, untuk menutup- nutupi dan melestarikan korupsi.

Tidak mudah

Penelitian atau investigasi untuk mengungkap ”jejaring korup- si' bukan hal mudah. Pertama, dengan kekuasaan yang luas di tangannya para pelaku menutup rapat informasi dan saling melindungi. Mereka ramai-ramai membantah apabila dimintai konfirmasi tentang indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untunglah selalu ada ”orang- orang baik”, seperti William Mark Felt, dalam Skandal Watergate yang menghebohkan itu. Mereka ini yang memberi informasi dan bukti tentang korupsi di lingkungannya. Seorang peneliti atau investigator yang baik tentu saja akan melindungi whistle blower ini, yang bisa saja terancam kehilangan pekerjaan, jabatan, bahkan nyawa.

Kedua, mereka kerap memakai jalur hukum untuk menjerat siapa pun yang mencoba-coba mengungkap korupsinya. Senjata ampuh yang sering digunakan adalah tuduhan pencemaran nama baik. Bahkan, lebih dari itu, ancaman penghilangan nyawa. GJA sendiri pernah mengalami ancaman semacam ini secara berulang ketika terlibat penelitian ’jejaring korupsi’ di daerah-daerah konflik bersenjata.

Debat kusir

Banyak di antara komentator Gurita Cikeas terjebak debat kusir karena tidak memahami teori ”jejaring korupsi” yang mendasari buku ini. Bisa ”dimaklumi” bila pelakunya adalah para politisi karena kekuasaannya terganggu.

Sungguh aneh ketika sebagian pakar yang mengomentari buku ini larut dalam debat kusir. Apalagi menganggapnya tidak ilmiah penggunaan sumber sekunder dari pemberitaan media dan internet. Jangan lupa, GJA menulis disertasi doktornya di Cornell University tentang pemberitaan media massa dalam kasus Bendungan Kedungombo. Dia tahu validasi dan penggunaan sumber-sumber sekunder dan memahami aroma politik dan bisnis di balik pemberitaan media.

Di sisi lain, sudah hampir dua dekade GJA melakukan studi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping pernah mengajar sosiologi korupsi di Newcastle University, dalam belasan tahun terakhir GJA meneliti korupsi dalam spektrum luas, dari korupsi kepresidenan, korporasi swasta, hingga di daerah-daerah konflik bersenjata. Ia juga menulis beberapa buku dan menulis puluhan makalah ilmiah. Tidak bisa disangkal, GJA adalah satu dari sedikit ilmuwan sosial di Indonesia yang memiliki pengalaman riset yang panjang dan mendalam mengenai korupsi.

Atas dasar itu semua, perdebatan tentang Gurita Cikeas sebaiknya dilakukan secara akademis. Pertama, para pakar perlu menunjukkan kelemahan-kelemahan teori ”jejaring korupsi” GJA dan menyoal metodologi penelitiannya melalui tulisan-tulisan akademis. Hanya dengan cara ini selain akan memajukan teori ilmu sosial tentang korupsi, juga menyumbang setiap inisiatif memerangi korupsi di negeri ini.

Kedua, media massa perlu aktif meminta pendapat ilmuwan sosial tentang isi buku tersebut, terlebih dari ahli ilmu sosial yang terlibat dalam penelitian korupsi di mana ruang lingkup buku itu berada. Dan para jurnalis juga perlu menghindar mewawancarai ilmuwan yang sering genit menjadi komentator untuk semua hal di luar keahliannya, yang kadang ”asal berpendapat” atau ”berpendapat asal-asalan”.

Dengan demikian, media turut mendidik masyarakat dengan menyajikan percakapan para ilmuwan secara sehat.

Arianto Sangaji Tinggal di Toronto

Perluasan Gerakan Antikorupsi

2010-08-03T16:07:00.000-07:00

Suara Pembaruan, 10-12-2009.

Arianto Sangaji

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Tanah Air berlangsung marak. Reaksi berlebihan SBY terhadap aksi ini dengan menganggap kemungkinan adanya politisasi bukan saja menunjukkan kecemasan rezim terhadap legitimasinya, tetapi secara khusus mengundang tanda tanya tentang seberapa jauh pemerintahannya, yang baru dibentuk, terkait dengan skandal Bank Century.

Pemerintahan ini akan menghadapi krisis lebih serius jika penanganan skandal ini dilakukan dengan modus tawar-menawar politik di antara sesama elite. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi SBY, skandal Bank Century harus dibuka selebar-lebarnya, baik secara hukum maupun politik, jika ingin pemerintahannya bisa bekerja dengan stabil.

Lepas dari hal itu, berkaitan dengan percakapan luas tentang korupsi, akhir-akhir ini, maka tulisan ini hendak mendiskusikan pengertiannya secara mendasar dan kebutuhan perluasan gerakan antikorupsi untuk menjawabnya. Korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Karena memonopoli birokrasi, pemegang kekuasaan mengeruk keuntungan melalui penyogokan, pemerasan, penggelaspan, kecurangan, dan nepotisme. Ini terjadi melalui jalur perizinan usaha (eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam; mobilisasi barang, jasa dan orang; dan pengecekan masalah perburuhan dan lingkungan hidup dalam aneka industri), pembahasan UU dan anggaran belanja di parlemen, penerimaan pegawai dan penunjukan pejabat, bantuan bencana, pengkriminalan seseorang, dan sebagainya. Korupsi dengan demikian mengubur mitos tentang pemerintah sebagai organisasi netral yang mengabdi bagi kepentingan umum.

Dalam On Poverty, Corruption and Banality, Sullivan (2002), menganggap praktik-praktik di atas adalah korupsi dalam pengertian terbatas. Pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil global, seperti Transparency International, lembaga multilateral, dan negara-negara industri maju menyoal korupsi dalam pengertian ini. Lingkup korupsi ini juga mendasari pembentukan KPK.

Pengertian di atas tidak menjelaskan korupsi sebagai masalah fundamental ekonomi-politik. Mengacu ke Hegel tentang a great and general of corruption, Sullivan mengurai perkara hubungan antara politik dan ekonomi dalam sistem kapitalistik, di mana pengertian luas korupsi berada.

Pengertian ini teruji dalam penerapan neoliberalisme, paham yang menyakralkan keuniversalan sistem hak-hak milik pribadi, pasar, dan perdagangan bebas. Penganut paham ini menganggap korupsi (dalam pengertian sempit) sebagai batu sandungan akumulasi modal. Mereka menawarkan solusi reformasi, melalui disiplin anggaran belanja pemerintah, jaminan terhadap hak-hak milik pribadi, privatisasi perusahaan milik negara, dan deregulasi ekonomi.

Masalah Mendasar

Solusi ini memunculkan dua masalah mendasar. Pertama, tunduk di bawah dogma hak milik pribadi sebagai elemen dasar akumulasi modal, negara memelopori pengalihan beragam bentuk hak milik ke segelintir tangan. Meluasnya sengketa tanah dengan petani dan eksploitasi kaum buruh menyusul ekspansi modal ke seluruh Tanah Air adalah cermin betapa dalamnya korupsi hak milik.

Dalam Capital,Marx (1990) mencatat korupsi ini melalui primitive accumulation, yang bukan saja merampas alat produksi (tanah) petani Inggris, juga melemparkan mereka menjadi tenaga kerja bebas bagi industri untuk dikonsumsi dengan murah dan sewaktu-waktu dibuang. Korupsi hak milik dapat juga dilacak ke belakang, misalnya, dalam Empire of Capital, Wood (2004) mencatat kedigdayaan Kekaisaran Romawi bertengger di atas sistem hak milik pribadi yang kuat dan militer yang berotot.

Kedua, ketidak-berdayaan negara di bawah kontrol pemilik uang yang memanipulasi proses elektoral. Mahalnya ongkos kampanye untuk membiayai kegiatan tatap muka, reklame, pembelian suara, "industri" jajak pendapat, dan sengketa hasil pemilu membuat para politisi dan partai politik bergantung kepada pemilih kaya, melakukan persekongkolan korupsi, bahkan tindakan pencucian uang. Konsekuensinya, regim elektoral yang terbentuk akan takluk baik pada lobi bisnis secara terbatas dan utamanya kepada sistem properti yang promodal. Ini adalah kontradiksi demokrasi liberal.

Gerakan antikorupsi dalam kasus KPK dan Bank Century sebenarnya mengisyaratkan luasnya ketidakpuasan terhadap berkembang biaknya 'buaya' dari pusat ke daerah-daerah sejak 1998. Kali ini, seperti 11 tahun lalu, gerakan menjungkir-balikkan regim Soeharto, masih didominasi kelompok terpelajar dengan latar belakang profesi beragam. Perbedaannya, 1998 yang dihadapi adalah regim otoriter korup, kini yang ditentang adalah regim elektoral korup.

Tetapi, hal mendasar yang belum berubah adalah gerakan antikorupsi masih berada dalam pengertian korupsi secara terbatas. Sebaliknya, korupsi mendasar, yang menyentuh hajat hidup banyak orang, melalui perampasan dan konsentrasi hak milik ke tangan segelintir orang yang difasilitasi negara, masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini gerakan antikorupsi perlu merambah ke kedua bukit secara berbarengan.

Ini memerlukan aliansi luas antara kaum terpelajar reformis dengan puluhan juta orang. Yakni, dengan orang-orang seperti Bu Minah, entah yang tanah-tanahnya dirampas, rentan terhadap PHK, atau yang kehilangan akses pekerjaan dan aneka pelayanan dasar, akibat penerapan neoliberalisme. Usaha ini lebih penting daripada menyerahkan penyelesaian korupsi ke regim elektoral korup.

Penulis adalah mantan Direktur Yayasan Tanah Merdeka Palu, sedang mengambil program S-3 di York University Toronto, Kanada

Antara Pilpres dan Jemaah Islamiyah

2010-08-03T16:05:00.000-07:00

Kompas, 22 Juli 2009.

Arianto Sangaji

PERNYATAAN SBY menanggapi serangan barbar di Jakarta (17/8/2009) dinilai akan ikut menyuburkan spekulasi bahwa peledakan bom terkait rangkaian kekerasan seusai pilpres.

Teror-teror yang terjadi, termasuk kasus penembakan di Papua, dispekulasikan sebagai bagian dari kekerasan yang terkait perebutan kekuasaan (election-related terrors). Spekulasi ini bersandar pada teori kaitan terorisme dengan politik negara.

Di negeri di mana sejarah perebutan kekuasaan selalu penuh intrik dan berdarah-darah, spekulasi selalu tumbuh subur. Apalagi negeri ini tidak punya tradisi menginvestigasi dan mengungkap kasus-kasus kekerasan politik yang melibatkan elite politik. Padahal, usaha seperti itu penting, bukan saja mencegah setiap spekulasi dapat dianggap sebagai kebenaran, tetapi juga memberi pelajaran baik bagi perpolitikan bangsa.

Keterlibatan JI

Kendati masih perlu pengujian, pejabat keamanan di Jakarta telah membuat pernyataan yang lebih fokus terkait dugaan pelaku peledakan bom. Dugaan itu mengaitkan JI atau organisasi pecahan pimpinan Noordin M Top di balik serangan.

Dasar tuduhan itu, karena aparat keamanan memiliki informasi lengkap tentang ”apa dan siapa” organisasi ini. Mereka menguasai anatomi JI, faksi-faksi, anggota, dan bekas anggotanya, modus operandi, kekuatan dan potensi serangan. Informasi itu amat lengkap sehingga menjadi rujukan puluhan publikasi aneka lembaga pemikiran di bidang keamanan dan terrorism experts yang dekat dengan pemerintah di kawasan Asia Tenggara.

Dugaan itu senada pandangan resmi global tentang JI sebagai organisasi teroris internasional seperti disebut PBB mengingat wilayah operasinya di beberapa negara ASEAN dan memiliki hubungan dengan Al Qaeda. Apalagi dalam Global War on Terror (GWOT) yang diperkenalkan Presiden Bush, dengan kawasan ini sebagai second front, JI adalah target utamanya.

Namun, jika faksi paling radikal dari pecahan JI terbukti pelaku peledakan bom, ini adalah tamparan bagi pemerintah. Amat ironis saat aparat keamanan sedang mengejar Noordin M Top, faksinya melakukan serangan penting. Peledakan bom Hotel JW Marriott yang pernah mengalami teror dan Ritz-Carlton menunjukkan peledakan bom itu dirancang matang. Kegagalan aparat keamanan memperkirakan dan mencegah serangan berulang ini patut dipertanyakan.

Di sisi lain, jika pelakunya Noordin M Top dan jaringannya, jelas serangan ini bukan urusan politik domestik, tetapi soal global. Di sini letak kelemahan paling mendasar dalam mengenali organisasi seperti JI dengan menganggap fundamentalisme kekerasan agama sebagai asal- usul penyakit tunggal. Pandangan hitam putih ini mengikuti keyakinan Bush dalam GWOT yang melihat terorisme sebagai produk evil ideology.

Padahal, secara global terbukti, berbagai kebijakan imperialisme AS di bawah Bush, misalnya dengan menduduki Irak, telah memainkan peran penting dalam menciptakan dan menyuburkan aksi-aksi teror transnasional.

Konstruksi teori terorisme dalam konteks global seperti ini perlu digali lebih dalam guna mengenali aksi teror di Jakarta, termasuk mengaitkan dengan berbagai serangan pengeboman di Irak, Afganistan, Pakistan.

Perhatian

Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, mendorong polisi mengungkap tuntas kasus ini. Pengungkapan seharusnya lebih mudah karena pelaku meninggalkan bukti-bukti forensik, seperti sidik jari, DNA, data komunikasi komputer dan telepon, rekaman CCTV, transaksi keuangan, dan lainnya di kedua hotel. Dengan peralatan, keahlian, dan pengalaman, Polri pasti bisa mengungkapnya.

Kedua, secara paralel, sebaiknya pemerintah dan DPR membentuk komisi untuk mengumpulkan informasi terkait peledakan bom dan melihat seberapa jauh aparat keamanan memiliki informasi intelijen tentang serangan dan antisipasi yang dilakukan. Ini penting guna menilai kinerja aparat keamanan sekaligus mencegah politisasi tidak perlu dari peledakan bom ini.

Ketiga, hindari solusi-solusi dangkal ekonomi dan politik menyusul barbarisme ini. Misalnya, tidak membiarkan para pendukung neoliberal menunggangi peristiwa ini untuk memaksakan agenda fundamentalisme pasar, termasuk melucuti peran tradisional aparat keamanan negara dan menggantinya dengan private security companies (PSCs) yang tumbuh subur dalam industri GWOT, tetapi gagal memerangi terorisme.

Organisasi masyarakat sipil juga perlu meninjau ulang proyek-proyek ”bencana” yang menunggangi ide-ide pluralisme dan sebagainya yang kerap mengucur seusai peristiwa semacam, tetapi tidak punya efek domino terhadap berulangnya kekerasan berdalih fundamentalisme agama. Dari Disaster Capitalism, Naomi Klein memberi inspirasi untuk memerangi hasrat meraup profit di atas lumuran darah.***

Arianto Sangaji Pemerhati Masalah Terorisme

PEMERINTAH DAERAH DAN ORNOP: APA YANG HARUS BERUBAH DALAM PERTAMBANGAN EMAS DI POBOYA?

2010-08-03T16:02:00.000-07:00

Oleh Arianto Sangaji

Percakapan tentang rencana pertambangan emas di Poboya selama ini terus-menerus berjalan di tempat. Kekhawatiran (yang memang beralasan) lebih banyak berpijak kepada aspek-aspek dampak sosio-ekologis jika kegiatan penambangan akan dilakukan. Keberatan kalangan aktivis organisasi non-pemerintah (ornop) terutama berkenaan dengan pengrusakan sumber-sumber air dan pencemaran air karena proses penambangan yang selain rakus air, juga menggunakan saat kimia yang membahayakan. Tentu saja dampak negatif itu akan mengenai penduduk, bukan saja di kawasan Poboya dan sekitarnya, tetapi juga masyarakat di Palu secara lebih luas, mengingat kegiatan penambangan ini hanya berjarak sekitar 7 kilometer dari Kotamadya Palu [1]. Tokoh aktivis ligkungan Indonesia, Chalid Muhammad memproyeksikan penambangan di Poboya sebagai malapetaka,[2] sesuai pengalamannya melihat berbagai kegiatan penambangan emas di berbagai belahan dunia.

Kritik Ornop semacam ini memang benar, tetapi bukan tanpa resiko. Pertama, berdasarkan prinsip (corporate social responsibility/CSR) [3], perusahaan-perusahaan sedapatnya akan memikul tanggung jawab dengan menekan dampak-dampak sosio-ekologis itu. Intinya, perusahaan berusaha peduli dengan kepentingan profit bisnisnya dan dalam waktu yang sama juga bersahabat dengan kelompok kepentingan lain, seperti pemerintah, petani dan penduduk asli, serikat buruh, dan kelompok-kelompok lainnya. Bagi perusahaan mencari untung adalah penting, tetapi dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sehat, maka sangat penting untuk melindungi kepentingan kelompok lain, baik berhubungan dengan kehidupan sosial ekonominya, maupun kepentingan lingkungannya.

Dalam rangka itu, gagasan tentang penambangan yang bersih (clean mining), yang menghasilkan limbah rendah dan pengurangan pemakaian volume air adalah salah satu solusi yang kemungkinan dipilih oleh perusahaan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan juga dipaksa untuk mengembangkan riset dan pengembangan (research and development) tentang prediksi polusi tambang, pencegahan polusi, dan tehnik penambangan yang bersih. Langkah terakhir ini merupakan jalan keluar terhadap kebanyakan kegiatan riset industri penambangan yang lebih difokuskan kepada peningkatan produksi mineral yang menghasilkan banyak limbah dan rakus air.

Kedua, tangan pemerintah juga bisa dipakai untuk mengendalikan dampak pengrusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan yang kapitalistik. Salah satu di antaranya adalah penggunaan instrumen pajak yang berbasis mekanisme pasar akan menekan dampak-dampak ekologis. Misalnya, pengenaan pajak polusi pada jumlah material limbah dan pemakaian air merupakan insentif yang kuat bagi perusahaan untuk mengurangi limbah-limbah mereka. Sebaliknya pengurangan pajak kepada perusahaan yang mengembangkan proyek-proyek riset atau program-program percontohan untuk mengurangi limbah tambang dan konsumsi air akan menjadi insentif-insentif lain yang positif. Cara lain adalah promosi pengembangan tehnologi pertambangan yang kurang menimbulkan polusi melalui permintaan kepada perusahaan-perusahaan untuk melaporkan ke publik jumlah material racun yang dilepaskan ke dalam lingkungan.

Hasilnya, sudah kita lihat, kritik-kritik ornop di sekitar isyu dampak sosio-ekologis sama sekali tidak menyurutkan perusahaan-perusahaan tambang untuk meneruskan aktivitasnya memberikan ilustrasi bahwa perusahaan memiliki kemampuan beradaptasi, karena substansi kritik ornop kurang bersentuhan, kalau tidak mau dikatakan tidak sama sekali berkaitan dengan soal-soal mendasar ekonomi politik industri pertambangan di Indonesia. Dengan soal ekonomi politik di sini, saya maksudkan sebagai tidak adanya kritik ideologi terhadap industri pertambangan Indonesia yang dibangun di atas faham neoliberalisme.

Mantera ’resiko neoliberal’

Industri pertambangan dianggap memiliki beberapa ciri penting, yakni, padat modal (capital intensive), bersifat jangka panjang, dan seringkali merupakan bisnis yang tidak dapat diprediksikan. Oleh karena itu, investasi di industri ini dipercayai umum sebagai investasi yang kaya dengan ’resiko’. Kepercayaan ini jelas-jelas bertemu dengan kepentingan regim neoliberal, misalnya, gagasan mengenai pentingnya kemudahan arus pergerakan modal dan pandangan bahwa negara merupakan faktor penghambat bagi investasi .[4] Dalam sejarahnya industri pertambangan memang dikuasai oleh mantera ’reskio neoliberal’ (neoliberal risk) yang menganggap bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan dan para investornya (perusahaan-perusahaan, bank, para pemegang saham, dan lainnya) menanggung sebuah resiko yang besar dan tidak sepadan dibandingkan dengan pemilik tanah (atau mineral) di mana perusahaan-perusahaan itu beroperasi. Resiko-resiko itu meliputi; (a) resiko politik, yakni ketidak-stabilan suatu kawasan karena ketidak-mampuan managemen pemerintahan para politisi, ancaman terorisme dan sabotase, kemungkinan pembatalan kontrak, atau kemungkinan pengambilan asset; (b) resiko komersial, di mana industri pertambangan mengklaim dirinya sebagai bisnis yang paling penuh resiko secara komersial karena memerlukan waktu yang lama antara investasi dan perolehan keuntungan, dan perubahan-perubahan harga komiditi yang tak terduga dan; (c) resiko geologi, terutama berhubungan dengan lapangan eksplorasi geologi yang penuh ketidak-pastian .[5]

Dengan mantra ini, perusahaan-perusahaan pertambangan menyusun kriteria investasi di mana keputusan untuk melakukan investasi dan eksplorasi ditentukan oleh prinsip-prinsip tertentu. Pertama, pada tahap eksplorasi, perusahaan-perusahaan mempertimbangkan aspek potensi geologi, stabilitas politik, keamanan dalam penguasaan (security of tenure), hukum pertambangan, stabilitas hukum pertambangan, stabilitas perpajakan/tingkat pajak, dan karakteristik dari deposit. Kedua, keputusan melakukan investasi penambangan didasarkan pada potensi keuntungan, stabilitas politik, perolehan keuntungan, tingkat pajak/stabilitas perpajakan, biaya pasar, dan stabilitas hukum pertambangan.[6]

Sebelum gonjang-ganjing mengenai neoliberalisme dewasa ini, sebenarnya industri pertambangan Indonesia adalah contoh paling pas bagaimana faham ini dipraktekkan. Itu bisa dilihat dari sistem kontrak karya (KK) yang diberlakukan sejak awal Orde Baru. Di bawah jaminan kepastikan hukum berdasarkan KK, perusahaan-perusahaan transnasional, seperti Freeport, Inco, Newmont tetap leluasa mengeruk isi perut bumi Indonesia, kendati kritik dan cercaan terus-menerus menghujani perusahaan-perusahaan itu.

Sebuah survey di tahun 1995 yang pernah dimuat di Asian Mining Review, dan tampaknya masih relevan untuk saat ini, menetapkan secara keseluruhan Indonesia sebagai Negara tujuan pertambangan paling dipilih, dan yang terbaik dilihat dari sisi hukum pertambangan, pelayanan pemerintah, dan resiko politik, dibandingkan dengan India, Malaysia, Thailand, China, Vietnam, Filipina, dan Laos. Kemampuan pemerintah memberikan stabilitas politik dan lingkungan ekonomi yang mendukung merupakan salah satu keunggulan Indonesia, termasuk sistem kontrak karya (KK) yang unik dan menguntungkan.

Akibat rezim neoliberal ini, maka sumbangan industri ini terhadap perekonomian nasional tergolong kecil. Laporan Pricewaterhousecoopers,[7] misalnya mencatat kontribusi sektor ini terhadap GDP tahun 2006 sebesar 3 persen atau pada angka Rp 56 trilyun. Di antaranya sumbangan itu meliputi, kompensasi kepada buruh Indonesia, pembayaran kepada suplier di dalam negeri, penerimaan pemerintah, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham berkebangsaan Indonesia, dan pembayaran kepada perusahaan-perusahaan dan bank-bank di Indonesia. Yang terbesar di antaranya adalah penerimaan pemerintah, yakni sebesar Rp. 31 trilyun.

Sebenarnya penerimaan pemerintah dari sektor pertambangan dapat ditingkatkan jika pemerintah memikirkan kepemilikan saham di dalam perusahaan pertambangan, sehingga dengan demikian pemerintah berkesempatan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Sayangnya, dewasa ini peluang itu tertutup dan bahkan keuntungan dibawa lari ke luar bumi Indonesia, karena industri pertambangan dikuasai perusahaan-perusahaan transnasional. Di bawah regim pertambangan neoliberal, fungsi pemerintah tidak lebih dari pelindung bagi mengalirnya pengerukan keuntungan itu.

Oleh karena itu diperlukan sikap politik yang berbeda sebagai jawaban terhadap merajalelanya praktik neoliberalisme di dalam industri pertambangan Indonesia. Salah satu di antaranya adalah pemerintah harus ambil bagian dalam industri ini, bukan malah semakin menjauh, seperti yang didiktekan faham neoliberal. Venezuela barangkali bisa dijadikan sebagai model perbandingan menyusul rencana pemerintah di sana melakukan nasionalisasi terhadap projek pertambangan emas raksasa Las Cristinas yang selama ini dioperasikan oleh Crystallex International Corp., sebuah perusahaan pertambangan asal Kanada. Menteri pertambangan negeri itu Rodolfo Sanz sudah menjanjikan bahwa, tahun depan, salah satu pertambangan dengan deposit emas terbesar di Amerika Latin ini akan dioperasikan di bawah kontrol pemerintah [8]

Pertambangan Poboya dan perubahan mindset

Awalnya, rencana penambangan emas di Poboya dilakukan salah satu raksasa dalam bisnis pertambangan dunia, Rio Tinto. Perusahaan ini memperoleh KK generasi VI tahun 1997 melalui anak perusahaannya PT Citra Palu Mineral (CPM), dengan mengantongi 90 persen saham. Di tengah-tengah oposisi yang kuat dari masyarakat, ornop, dan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, saham CPM beralih dari Rio Tinto ke Newcrest Mining Ltd, perusahaan raksasa tambang lain asal Australia. Tahun 2005, PT Bumi Resources membeli saham CPM sebesar 99,99 persen dari Newcrest Mining Ltd. Mulai melakukan pengeboran sejak 1998, KK CPM sendiri terdiri atas 6 blok pada wilayah seluas 95,496 hektar, di mana Blok 1 Poboya sudah memasuki tahap ekplorasi paling maju, dengan perkiraan terdapat potensi 2 juta ons emas.[9]

Rencana penambangan emas Poboya kembali hadir beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah sendiri tampaknya sedikit berubah sikap menyusul pergantian gubernur Sulawesi Tengah dari Aminuddin Ponulele ke Banjela Paliuju. Rencana investasi penambangan emas di Poboya oleh PT Bumi Resources Tbk. seperti telah menghipnotis sebagian pejabat di Sulawesi Tengah. Bayangan kandungan 2 juta ons emas membuat sebagian pejabat pemerintah mulai tergiur dengan peluang sumbangan ekonomi kepada daerah jika ada kegiatan penambangan. Bagi Pemda, penambangan ini seperti ’durian runtuh’ bagi sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, penambangan Poboya merupakan keniscayaan.

Padahal, dengan melihat komposisi kepemilikan sahamnya, dapat dipastikan bahwa melalui PT Bumi Resources Tbk, keuntungan yang besar dari kekayaan mineral di Poboya akan dibawa keluar dari daerah ini. Ini dengan jelas kalau melihat para pemegang saham PT Bumi Resources Tbk. adalah PT Bakrie and Brothers Tbk (7.44), The Bank of New York Mellon S/A Bakrie and Brothers (3.59), the Bank of New York Mellon S/A Helena Holdings (3.00), JP Morgan Chase Bank NA RE Norbax Inc (2.73), Bank of New York Vacheron Overseas Ltd (2.17), dan Publik (81,08).[10] Yang tersisa di Sulawesi Tengah paling utama adalah upah buruh, sejumlah komponen jenis pajak, program-program filantropis melalui pengembangan masyarakat (community development).

Dari komposisi pemegang saham, PT Bumi Resources Tbk, dengan demikian, juga merupakan perusahaan pertambangan yang agak unik dalam industri pertambangan di Indonesia. Karena, dibanding pemain di sektor pertambangan dominan di Indonesia, seperti PT Freeport Indonesia (FI) di mana Freeport McMoran menguasai 90,64 persen saham [11] dan PT Inco yang saham mayoritasnya (60,8 persen) dikuasai oleh Vale Inco Ltd. dan 20,1 persen dikuasai oleh Sumitomo Metal Mining Co.Ltd.[12], maka dalam kasus PT Bumi Resources Tbk. saham mayoritasnya diperdagangkan di lantai bursa. Dengan kata lain saham mayoritas PT Bumi Resources adalah saham portofolio yang merupakan investasi jangka pendek, di mana pergerakan keluar masuk modal sangat cepat. Dengan komposisi kepemilikan saham seperti itu kepastian investasi PT Bumi Resources Tbk. sangat bergantung kepada dinamika pasar modal. Itu dengan jelas terlihat ketika krisis keuangan di US sejak Oktober 2008 telah ikut merontohkan harga saham perusahaan sampai dihentikan perdagangannya di Bursa Efek Jakarta (BEJ).[13]

Dengan latar belakang tersebut, di tengah-tengah kontroversi mengenai penambangan emas Poboya, yang di satu sisi menempatkan ornop sebagai penentang dengan dalih kerusakan lingkungan, dan pemerintah yang berfikir tentang keuntungan ekonomi, tampaknya perlu dicarikan jalan tengah melalui perubahan mindset yang mendasar. Baik pemerintah maupun ornop yang selama ini tidak terlalu peduli dengan isyu-isyu kepemilikan, sebaiknya mulai bukan saja belajar tentang urgensi kepemilikan dalam industri pertambangan, tetapi secara politik dan ekonomi mengambil posisi yang tegas dengan gagasan itu. Sudah saatnya, pemerintah merubah posisi politiknya sekedar sebagai agen yang melindungi kepentingan perusahaan dan menarik pajak (seadanya) dari industri pertambangan, dan beralih menjadi pemain dalam industri ini. Dengan kata lain, pemerintah sudah saatnya mengakhiri posisi berdirinya sebagai agen yang memberi jalan bagi imperialisme melalui industri pertambangan.

Dalam kerangka berfikir semacam ini, pemerintah daerah Sulawesi Tengah dan Kota Palu, sudah saatnya bertindak lebih jauh untuk tidak menggadaikan kekayaan emas Poboya jatuh ke tangan perusahaan tambang swasta dalam hubungan bisnis yang rendah kentungannya bagi pemerintah. Landasan ekonomi dan politik yang menjadi tempat berpijak adalah jika penambangan emas akan dilakukan di Poboya, maka manfaat terbesar harus jatuh ke tangan pemerintah daerah. Gagasan tentang hak-hak ekslusif pemerintah (daerah) seperti kepemilikan saham dalam jumlah yang signifikan, perpanjangan dan pemutusan kontrak dengan swasta, dan regulasi yang restriktif berkenaan dengan aspek lingkungan dan sosial adalah salah satu solusi. Tanpa itu, kegiatan penambangan sebaiknya ditunda atau tidak dilakukan sama sekali. Memang Undang Undang Pertambangan produk Orde Baru bisa dilihat sebagai hambatan utama, atau bahkan juga berbagai aturan tentang otonomi daerah, tetapi Gubernur Sulawesi Tengah dan Walikota Palu harus menyadari bahwa secara politik mereka adalah pemimpin yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum langsung di tingkat lokal. Dengan dalih itu, yang diperlukan adalah keberanian politik keduanya untuk melahirkan kebijakan- kebijakan populis tentang penambangan Poboya.

Sebaliknya, Ornop sudah saatnya merubah paradigma lama ’advokasi’ yang bertumpu pada mantera ’good governance’, yang menekankan aneka kritik mengenai penggusuran penduduk dan dampak-dampak sosio-ekologis, tetapi meninggalkan isyu-isyu yang lebih politis. Ornop harus membongkar paradigma advokasi yang sangat bertumpu di atas ideologi ini, yang dengan gesit dikampanyekan lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor dari negeri-negeri kapitalis, dan memperluasnya dengan isyu politik yang lebih mendasar, yakni politik kepemilikan. Dalam kasus Poboya, posisi Ornop tidak bisa lagi bersandar kepada pengetahuan tehnis mengenai dampak sosial dan lingkungan yang menjadi dasar kritiknya selama ini, tapi harus merambah ke ranah politik, dengan melihat bahwa untung rugi aktifitas pertambangan di sana sangat ditentukan oleh siapa yang paling punya kuasa dalam mengontrol kegiatan pertambangan. Dalam posisi ini, Ornop mesti melirik pemerintah (termasuk pemerintah daerah) sebagai pusat kuasa di bidang politik dan ekonomi, dan tidak termakan dengan propaganda neoliberal yang memaksakan peran pemerintah yang rendah dan minim.

Catatan kutipan

[1] Anonimous (N.D.) Tambang Bakrie mengancam sumber air di Sulawesi Tengah. [online] http://www.jatam.org/content/view/551/30/ [akses:15-12-08].

[2] Anonimous (2008) Memotret Untung Rugi Eksploitasi Tambang Emas Poboya: Gubernur dan Walikota Sebaiknya Menolak Tambang Poboya, Radar Sulteng, 17 November.

[3] Terdapat banyak definisi, tetapi sekurangnya terdapat 4 (empat) hal pokok mengenai CSR: (1) merawat hubungan baik dengan komunitas melalui kegiatan-kegiatan kedermawanan dan dukungan keuangan; (2) menyumbang kepada usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan seperti issu persamaan di tempat kerja; (3) pemenuhan kewajiban lingkungan yang berdampak kepada pencemaran udara dan air; (4) mengutamakan konsumen dengan pemberian harga yang fair dan issue tentang produk yang aman. Myrna Wulfson (2001) The Ethics of Corporate Social Responsibility and Philanthropic Ventures, Journal of Business Ethics 29:135-145, p.136-7.

[4] Jody Emel & Matthew T. Huber (2008) A Risky Bussiness: Mining, rent and the neoliberalization of “risk”, Geoforum (39): 1394.

[5] ibid 1397

[6] Denise Leith (2003) the Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia. Honolulu: University of Hawai. P 38-40.

[7] Pricewaterhousecoopers (2008) Mine Indonesia 2007: Review of trends in Indonesian mining industry, Jakarta.

[8] Frank Jack Daniel (2008) Venezuela says to take over Crystallex gold project, [online] http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN0531130420081105. [akses 16-12-2008]

[9] PT. Bumi Resources Tbk. (2008) Information to shareholders, Jakarta: PT. Bumi Resources, p. 5.

[10] ibid

[11] Freeport McMoran Copper&Gold Inc. (2008) A World of Opportunities (2007 Annual Report). [Online] http://www.fcx.com/ir/AR/2007/FCX_AR_2007.pdf , [akses 16-12-08]. p.15.

[12] PT International Nikel Indonesia Tbk. (2008) 2007 Annual Report. [Online] http://pt-inco.co.id/pdf/PT_Inco_2007_Annua_%20Report.pdf. [akses 16-12-08]. p.4.

[13] Berliana Elisabeth S. (2008) Suspensi Saham Bumi Mulai Dicabut Pagi ini, Bisnis Indonesia, 11 November.

Kekaisaran

2010-08-03T15:59:00.001-07:00

Kompas, 18 Juli 2008

Oleh Arianto Sangaji

Dalam diskusi bersama Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, aktivis organisasi nonpemerintah yang mantan Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, menyatakan adanya ancaman korporatokrasi bagi Indonesia di tengah arus globalisasi.

Disebutkan, korporatokrasi adalah gabungan kekuatan korporasi, institusi keuangan internasional, dan pemerintah yang menyatukan kekuatan finansial dan politik guna memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka (Kompas, 10/7/2008).

Pernyataannya benar jika melihat kuatnya pengaruh korporasi multinasional, lembaga pembiayaan internasional (Bank Dunia, IMF), dan negara-negara kapitalis di Indonesia. Kedigdayaan perusahaan multinasional di sektor pertambangan dalam mengeruk mineral merupakan contoh pas. Sementara lembaga pembiayaan, seperti IMF, mengambil peran sentral dalam mendikte aneka kebijakan reformasi ekonomi untuk keluar dari krisis sejak tahun 1997 merupakan contoh lain.

Kombinasi kekuatan dahsyat inilah yang oleh Michael Hardt dan Antonio Negri (2000), dalam magnum opus-nya, menyebut empire (kekaisaran). Keduanya menggambarkan wujud baru kedaulatan (the new form of sovereignty) atau format baru kekuasaan politik di tengah globalisasi (baca kapitalisme). Seperti terlihat, dalam proses globalisasi, kedaulatan negara-bangsa (nation-state) tetap penting, tetapi mengalami kemerosotan drastis.

Faktor-faktor produksi dan pertukaran—uang, teknologi, orang, dan barang— bergerak cepat melintasi batas-batas negara, di mana negara-bangsa kian tidak berdaya mengatur dan menggunakan kewenangannya. Negara-bangsa paling kuat dan berpengaruh pun tidak dapat mempertahankan supremasinya, bahkan dalam wilayah kedaulatannya sendiri. Hardt dan Negri melihat kemerosotan ini dalam konteks terbentuknya kedaulatan dalam wajah baru, yang terdiri dari seperangkat organisme nasional dan supranasional yang menyatu di bawah logika pengaturan tunggal secara global. Rupa baru kedaulatan inilah yang disebut empire.

Empire berbeda dari imperialisme. Pada yang terakhir, kedaulatan negara-bangsa merupakan dasar kekuasaan Eropa yang terbentuk di zaman modern. Dalam imperialisme, boundaries yang ditetapkan sistem negara-bangsa modern merupakan pangkal kolonialisme Eropa untuk perluasan ekonomi. Imperialisme merupakan perluasan kedaulatan negara bangsa Eropa melampaui batas wilayahnya sendiri.

Ornop

Satu hal yang kurang diperhatikan adalah posisi organisasi nonpemerintah (ornop) di Indonesia di tengah globalisasi. Sebagian sadar—lainnya mungkin tidak— bahwa ornop terperangkap globalisasi. Kendati kesadaran tentang ekses globalisasi amat kuat di kalangan aktivis ornop, tetapi itu tidak pernah tumbuh menjadi gerakan sosial berarti. Salah satu sebabnya, ornop—terutama yang proliberalisme— menghadapi kendali struktural, di mana lembaga-lembaga donor yang menjadi salah satu sumber penting pembiayaannya sibuk menghujani ornop dengan proyek yang lunak secara politik.

Tidak heran, di lapangan, ornop-ornop tampak gagap menanggapi ancaman globalisasi. Di kalangan aktivisnya, ada pemahaman (teoritik) kuat ihwal globalisasi, tetapi tidak pernah menerjemahkannya melalui aksi jalan keluar berarti. Selain karena keterampilan terbatas dalam membangun gerakan yang luas, kuat, dan solid, aktivis ornop sebenarnya ada dalam posisi ambigu. Di satu sisi, memiliki pengetahuan kritis tentang problem globalisasi, di sisi lain terjebak di bawah genderang lembaga donor, dengan mengambil bagian melalui berbagai program di bawah judul mentereng, misalnya, good governance.

Kembali ke Hardt dan Negri, kecenderungan semacam ini dapat dimengerti. Keduanya meletakkan ornop lebih kurang di bawah bendera empire. Bedanya, jika anasir negara dalam empire memiliki kekuatan pemaksa bersenjata, maka ornop merupakan instrumen moralnya. Dengan kata lain, jika negara melakukan just war, hak untuk melancarkan perang (right to make war), saat menghadapi ancaman serangan yang membahayakan integritas wilayahnya—dengan senjata—maka sebaliknya ornop melakukannya tanpa senjata, tanpa kekerasan, dan tanpa mengenal boundaries. Dalam kerangka empire, ornop menjadi salah satu mata rantai proses penguasaan dengan cara-cara yang lunak.

Partai politik

Para politikus yang mendebat problem globalisasi pun amat langka. Amien Rais, misalnya, kerap menyoal kontrak karya industri pertambangan, seperti Freeport di Papua. Namun, kritik-kritik Amien sporadis dan cenderung reaktif, bukan aksi politik yang terorganisasi.

Harapan terletak pada partai politik yang terlibat perebutan kekuasaan. Karena kekuatan negara merupakan benteng menghadapi empire jika menginginkan dunia yang berbeda. Sayang, partai-partai politik yang tumbuh setelah era demokrasi liberal 1998 menerima globalisasi tanpa debat. Berbagai perbedaan di antara partai politik nyaris hanya karena perbedaan warna dan tanda gambar. Boleh dibilang, tidak ada program partai politik sebagai jawaban terhadap aneka masalah ekonomi politik globalisasi. Dengan demikian, tidak ada satu partai politik pun yang diharapkan bisa menjawab problem korporatokrasi yang dihadapi bangsa ini.

Arianto Sangaji Mahasiswa Program Social and Political Theory, University of Birmingham, UK

Walhi dan Tuduhan Terorisme

2010-08-03T15:58:00.000-07:00

Kompas, 28 September 2007

Arianto Sangaji

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sebuah organisasi lingkungan hidup terkemuka di Indonesia dikaitkan dengan terorisme (Kompas, 20/9/2007).

Adalah Ian MacDonald, senator Partai Liberal Negara Bagian Queensland, yang menyatakan hal itu di depan Parlemen Australia (9/8/2007). Hal sama disampaikan Richard B Ness, Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya (NMR), anak perusahaan Newmont Mining Corporation, perusahaan pertambangan emas dunia berkantor pusat di Denver, Colorado, AS. Sebelumnya, April 2006, The Straits Times yang terbit di Singapura menulis laporan bernada hampir sama.

Tuduhan itu menjadi penting karena disampaikan tiga aktor berbeda negara. Dalam tahun-tahun ini, mereka amat giat berkampanye melawan terorisme.

Tuduhan yang aneh

Tuduhan itu terasa aneh. Pertama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) adalah salah satu contoh gerakan sosial baru (new social movement) yang menonjolkan jaringan tanpa batas. Sebagai bagian dari Friends of the Earth International, sebuah jaringan organisasi lingkungan terkemuka di dunia yang peduli dengan isu-isu lingkungan global, Walhi adalah contoh dari apa yang dalam literatur gerakan sosial disebut transnational social movement (Tilly & Tarrow, Contentious Politics, 2006). Organisasi ini kerap menggalang aksi bersama (collective actions) lintas negara, melibatkan aktivis dari tingkat kampung sampai kota dari negara kapitalis maju. Semboyannya, organize locally, resist globally. Ini sebagai jawaban atas problem di tingkat lokal, dengan penyebab berakar global.

Kedua, Walhi adalah organisasi yang menjunjung prinsip nonviolence. Dalam sejarahnya, organisasi ini mendampingi berbagai kelompok masyarakat yang kerap menjadi korban tindak kekerasan, terutama oleh aparat keamanan. Jangankan terlibat kekerasan, sejumlah aktivisnya di berbagai daerah justru menjadi korban kekerasan dan teror.

Ketiga, Walhi amat menghormati pluralisme. Ketika bekerja dengan masyarakat, organisasi ini sama sekali tidak mempertimbangkan asal-usul etnik dan agama. Yang ditonjolkan adalah kelompok masyarakat yang menjadi korban aneka pembangunan berdimensi sosioekologis. Tudingan terkait terorisme jelas bertentangan dengan faham itu dan fakta di lapangan.

Oleh karena itu, selain tidak relevan, klaim itu harus dibaca sebagai bagian strategi Newmont memperbaiki citranya. Korporasi ini berharap dengan melakukan kriminalisasi terhadap musuhnya, dengan memakai isu yang secara global marketable, wajah buruknya dapat diperbaiki.

Perlindungan politik

Konteks tuduhan itu sebenarnya kebutuhan perlindungan politik setelah PT NMR terjepit. Perusahaan ini bermasalah karena operasinya menimbulkan bencana lingkungan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Seperti diketahui, bersama masyarakat korban di sana, Walhi adalah salah satu organisasi yang konsisten mempersoalkan dampak buruk perusahaan itu bertahun-tahun.

Dalam kerangka ini, MacDonald hanya menjalankan peran tradisional politisi sebagai kaki tangan korporasi (baca Newmont). Bahkan menjadi contoh bagaimana suara pemerintah negara-negara maju dalam melindungi kepentingan berbagai korporasi raksasa yang beroperasi di negara berkembang. Negara-negara maju mendikte negara-negara tempat berbagai korporasi itu bekerja (host countries) untuk memberlakukan rezim pertambangan yang "imperialistik", melalui kebijakan perburuhan, perpajakan, perdagangan, kepemilikan properti, dan yang paling pokok perlindungan politik.

Si senator perlu berteriak karena menyadari Pemerintah Indonesia terlalu lembek dalam menghadapi tekanan perusahaan asing. Ini diperkuat tesis, terorisme selalu berkembang biak di negara dalam kategori gagal (failed state) atau lemah (weak state). Oleh karena itu, diperlukan tekanan lebih kuat kepada pemerintah, dengan memakai instrumen terorisme. Dengan menempatkan Walhi sebagai bagian terorisme, MacDonald berharap problem yang dihadapi NMR bisa ditekan. Setidaknya, oposisi terhadap perusahaan ini berkurang.

Dalam tingkat tertentu, strategi ini cukup efektif karena membuat aktivis Walhi membuang- buang waktu untuk membuat klarifikasi, daripada mengurusi problem pokok kasus NMR. Walhi boleh dibilang telah terperangkap permainan perusahaan secara tidak perlu.

Namun, jangan lupa, dengan memainkan kartu terorisme, sebenarnya NMR dan industri pertambangan umumnya hendak menunjukkan wajahnya sendiri. Bagaimanapun industri ekstraktif pertambangan dikenal berdarah-darah. Di belahan dunia mana pun, terutama di negara-negara berkembang, kegiatan pertambangan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional selalu identik dengan teror dan kekerasan. Pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan berbagai bentuk teror dilakukan korporasi-korporasi itu melalui aparatus kekerasan negara.

Di Indonesia, pelajaran dari Freeport, Inco, dan Newmont sendiri memberi contoh, betapa berbagai perusahaan itu begitu berkuasa, karena perlindungan politik, yang mengandalkan kekerasan. Di sini, kita memasuki wilayah lain, state terrorism.

Arianto Sangaji Mahasiswa Postgraduate Social and Political Theory, Department of Sociology, School of Social Sciences, University of Birmingham, UK

Penanganan Terorisme

2010-08-03T15:56:00.000-07:00

Kompas, 31 Agustus 2007

Arianto Sangaji

Dalam pidato 16 Agustus 2007 di DPR, Presiden Yudhoyono menyatakan perang terhadap terorisme.

Seperti ditulis Detik.com (16/8, 11:58) Presiden Yudhoyono (SBY) menyatakan, penanganan terorisme tidak boleh hanya di permukaan, harus menyentuh dan mengatasi penyebabnya. Beberapa penyebab itu, katanya, keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, ekstremitas, dan budaya kekerasan.

Tampaknya, inilah untuk pertama kali Presiden menyorot terorisme di Indonesia. Misalnya, dengan menempatkan aksi teror dalam kerangka fundamentalisme agama. Dengan menyadari, pemerintah seharusnya segera menerjemahkan menjadi kebijakan nyata, tidak hanya memberi pernyataan yang terdengar menarik tanpa tindak lanjut.

Pendapat umum

Pendapat umum tentang terorisme di Indonesia, lebih kurang terfokus di sekitar fundamentalisme agama. Beberapa tahun terakhir di luar negeri terbit sejumlah buku tentang kekerasan berbendera agama di Indonesia, yang mengaitkannya dengan fundamentalisme agama. Zachary Abuza dalam buku Political Islam and Violence in Indonesia, 2007, termasuk yang mencoba melihat hubungan-hubungan itu.

Terkait aksi-aksi kekerasan bermotif agama, ada hal-hal yang menjadi perhatian pengamat, di antaranya, kemunculan politik Islam setelah kejatuhan Orde Baru, berkembangnya faham yang memilih cara-cara kekerasan, terjadinya kekerasan komunal seperti di Ambon dan Poso, serta munculnya beberapa kelompok radikal yang memilih cara kekerasan yang memiliki jaringan nasional, regional, dan global. Selain itu, studi-studi tentang terrorism financing juga memperkuat cara pandang itu, dengan berusaha mengerti bagaimana jaringan global terorisme saling mendukung dari sisi pembiayaan, termasuk dalam kasus Indonesia (Giraldo & Trinkunas, eds, 2007; Bersteker & Eckert, eds, 2008).

Cara pandang resmi pemerintah dan tindakan penyelesaiannya juga mengonfirmasi hal itu. Misalnya, dengan melihat kekerasan komunal bertameng agama di sejumlah daerah dan munculnya aksi-aksi terorisme yang bersifat transnasional. Laporan resmi polisi menyebutkan para pelaku sejumlah tindakan terorisme memiliki sejarah dalam gerakan bersenjata di Afganistan, berhubungan dengan aneka gerakan bersenjata di Filipina, dan ambil bagian dalam kekerasan di Ambon dan Poso. Penyelesaiannya pun hanya terfokus ke beberapa kelompok yang terlibat aksi teror tersebut.

Fokus ke pemerintah

Sedikit sekali perhatian terhadap aksi-aksi kekerasan berdalih agama dalam konteks lebih luas. John T Sidel (2007) dalam buku Riot, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia jauh lebih dalam memahami munculnya kekerasan itu. Dengan pendekatan yang berlainan dengan apa yang disebut pendekatan religious violence industry dan analisis aktor oleh terrorism experts, Sidel lebih menekankan pada konteks historis dan sosiologis dari berbagai kekerasan itu.

Bagaimanapun, munculnya tindakan teror dan kekerasan komunal di Indonesia penting dilihat dari sisi warisan politik masa lalu dan kegagalan konsolidasi demokrasi. Politik yang terbuka berjalan seiring hukum yang bobrok, rendahnya penghormatan HAM, korupsi yang merajalela, dan pemerintah yang bangkrut dan terpecah-belah, serta rumitnya problem sosial ekonomi. Semua masalah ini berakar dalam tubuh pemerintah.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengembangkan perang melawan terorisme dari pendekatan yang terfokus di masyarakat ke pendekatan yang terpusat di dalam tubuh sendiri.

Ada dua hal yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, menelusuri praktik korupsi dengan tindakan terorisme. Sebagai contoh, di daerah konflik, dana pemerintah yang hilang melalui korupsi pejabat dan pengusaha yang menyandarkan diri ke sumber pembiayaan pemerintah mengalir melalui berbagai jalan untuk membiayai kekerasan. Di sini, tindak kekerasan terorisme harus dijelaskan sebagai buah kombinasi antara pejabat yang korup, pengusaha yang mencari untung, dan pelaku teror dengan beragam motif.

UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi dasar untuk melihat kaitan itu. Pemerintah seharusnya menegakkan kedua UU ini dalam kerangka kontra pembiayaan terorisme (countering the financing of terrorism). Investigasi mendalam terhadap hubungan antara terorisme dan korupsi harus dilakukan, dengan melacak sumber pembiayaan setiap tindakan kekerasan itu.

Kedua, pemerintah harus mengontrol berbagai kekuatan dalam tubuh sendiri yang mengeksploitasi cara-cara kekerasan untuk berbagai tujuan politik. Hal itu karena kegagalan aparat keamanan bertahun-tahun mengakhiri teror dan kekerasan komunal bukan saja berasal dari ketidakmampuan menghentikan kekerasan, tetapi lebih karena terpecah-belahnya kepentingan dalam tubuh pemerintah. Bahkan, sudah bukan rahasia lagi kelahiran sejumlah kelompok sipil bersenjata berbendera agama dan suku di Indonesia justru terkait faksi-faksi yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. Begitu juga, jatuhnya senjata api dan amunisi ke tangan sipil, bukan saja karena merajalelanya pasar gelap yang melintasi tapal batas negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga bersumber dari stockpile milik aparat keamanan.

Arianto Sangaji, University of Birmingham, UK

Kelompok Bersenjata di Poso

2010-08-03T15:55:00.000-07:00

Kompas, 26 Januari 2007

Arianto Sangaji

Kekerasan bersenjata dan berdarah-darah kembali melanda Poso pada Kamis (11/1) dan Senin (22/1). Belasan orang tewas, lainnya terluka. Situasi terus mencekam, ancaman kekerasan datang tiap saat.

Berbeda dari sebelumnya, kekerasan ini melibatkan aparat keamanan, terutama polisi, berhadapan dengan kelompok-kelompok (sipil) bersenjata (non-state armed groups) secara vertikal. Di masa lalu, kekerasan Poso selalu berdimensi horizontal, di mana simbol atau sentimen suku dan agama berbeda kerap menjadi obyek kekerasan.
Perubahan pola kekerasan ini secara terbuka mulai terlihat seusai eksekusi Tibo dan kawan-kawan pada 22 September 2006. Muncul ketidakpuasan warga terhadap aparat keamanan, baik karena eksekusi itu sendiri maupun metode penyelesaian kekerasan Poso dengan penetapan 29 orang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Ketidakpuasan itu tumpang tindih dengan kekecewaan warga terhadap berbagai kesalahan dan kegagalan aparat keamanan dalam menangani ketertiban di Poso delapan tahun terakhir.

Kelompok-kelompok bersenjata

Berbagai kelompok bersenjata yang dimaksud, secara politik merupakan sebutan penuh kontroversi. Dalam kasus kekerasan Poso terbaru, aparat keamanan menyebutkan mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata atau teroris, karena itu perlu diperangi. Sebaliknya, di mata pendukungnya, kelompok-kelompok itu dipandang sebagai pejuang, karena itu perlu dibela.

Sepanjang kekerasan Poso, terutama sejak Mei 2000, kelompok bersenjata di dua komunitas berbeda agama tumbuh subur di Poso. Awalnya mereka mengelompok secara spontan dan hanya didasarkan pada pembelaan agama. Sejalan dengan pendalaman kekerasan, kelompok-kelompok itu menjadi kian solid dalam pengertian ideologi, organisasi, dan program.

Pertumbuhan kelompok-kelompok bersenjata itu sebenarnya bukan faktor tunggal, genuine dari masyarakat. Ada akar dan konteks yang melatari kehadirannya.

Pertama, penggunaan atau manipulasi simbol-simbol agama dalam perebutan kekuasaan politik. Cakupannya tidak hanya bersifat lokal Poso, tetapi juga berakar dalam jantung kekuasaan di Jakarta. Kemunculan kelompok-kelompok bersenjata dalam rentang sejarah kekerasan Poso memperlihatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan kekuasaan politik mendukung atau membiarkan kelahiran kelompok-kelompok itu melalui dukungan logistik (terutama senjata api dan amunisi), latihan, perlindungan, dan kehadiran. Pemetaan teliti tentang kelompok-kelompok itu, termasuk penyebaran senjata api, akan ditemukan mata rantainya.

Kedua, kekerasan Poso sudah seperti "pasar". Dana-dana pemulihan situasi Poso bersumber dari APBN dan APBDï¿½melalui penggunaan yang koruptifï¿½mengalir untuk melanggengkan kekerasan Poso. Di sisi lain, serangkaian kriminal ekonomi tumbuh subur di tengah kekerasan yang berlarut, seperti transfer senjata api secara ilegal yang melibatkan aktor-aktor negara. Kelompok bersenjata menjadi penting dalam kerangka ini.

Ketiga, ketidakmampuan pemerintah menuntaskan kasus Poso. Penyelesaian yang parsial, karitatif, elitis, sarat korupsi, dan tidak menyentuh kepentingan korban dan keluarganya telah menumbuhsuburkan kekecewaan di kalangan warga. Problem-problem yang dirasakan warga, seperti ketidakadilan dalam penegakan hukum, hak-hak keperdataan (tanah dan aneka properti lain), dan masalah pengungsi, terus dieksploitasi untuk melanggengkan kekerasan di sana. Kekerasan baru dengan mudah direproduksi, dengan menjadikan korban atau keluarga korban sebagai obyek, entah melalui proses manipulasi ideologi tertentu atau eksploitasi perasaan dendam. Inilah lahan yang menyuburkan berbagai kelompok bersenjata.

Tanpa menyentuh soal ini, semua bentuk kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok ini sama sekali bukan jawaban. Menetapkan dan menangkap semua nama dalam DPO tak menjamin kekerasan akan berakhir. Generasi-generasi baru bakal muncul secara alamiah dan menjadi bagian dari kelompok-kelompok bersenjata. Terbukti, dari kekerasan terbaru, bagaimana kelompok warga yang lebih luas ikut dalam kekerasan. Padahal, mereka sendiri sudah terintegrasi dalam kehidupan normal beberapa tahun terakhir ini.

Deeskalasi kekerasan

Di tengah situasi memanas, langkah penting yang segera dilakukan adalah deeskalasi kekerasan.

Pertama, aparat keamanan harus menahan diri untuk tidak menempuh cara-cara kekerasan dalam melakukan penangkapan para DPO. Terbukti, tiap tindak kekerasan tidak membuat warga kian takut, sebaliknya mengundang solidaritas yang kuat dan luas untuk melakukan perlawanan terhadap aparat.

Kedua, warga harus menghindarkan diri dari provokasi untuk melakukan kekerasan. Karena, kekerasan yang berlanjut, apalagi berhadapan dengan aparat keamanan, hanya menimbulkan situasi Poso kian memburuk. Makin banyak korban jiwa. Kemungkinan pemerintah menaikkan status Poso menjadi darurat sipil atau darurat militer pun terbuka. Seperti penetapan keadaan darurat di tempat lain, perkembangan seperti ini sama sekali tidak menguntungkan masa depan Poso.

Ketiga, pemerintah segera menyudahi kekerasan di sana dalam konteks penyelesaian masalah secara keseluruhan. Soal-soal kepentingan politik dan ekonomi yang lebih rumit serta soal-soal di masyarakat, seperti ketidakadilan dan keterpurukan hidup akibat kekerasan dari masa lalu, harus diselesaikan serentak. Langkah prioritas tertuju pada pelucutan senjata (disarmament) dan demobilisasi berbagai kelompok bersenjata, tetapi harus menyentuh kekuatan-kekuatan yang secara politik amat berpengaruh secara historis mendukung kelompok-kelompok itu. Program ini juga harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan rekonsiliasi dan aktivitas ekonomi yang langsung menyentuh kelompok-kelompok itu.

Arianto Sangaji Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Palu

Karut-marut Kekerasan Poso

2010-08-03T15:53:00.000-07:00

Kompas, 3 November 2006

Arianto Sangaji

Modus baru kekerasan muncul di Poso: warga berhadapan dengan aparat keamanan. Bentrok antara aparat kepolisian dan warga di Kelurahan Gebangrejo, Kota Poso (22-23/10/2006), mengakibatkan seorang warga tewas, tiga lainnya luka-luka (termasuk seorang anak berusia empat tahun), sebuah mobil polisi dan beberapa sepeda motor terbakar. Buntutnya, sejumlah organisasi massa Islam dan partai politik di Poso meminta pasukan BKO (bawah komando operasi) ditarik dari Poso.

Sebelumnya, warga juga menyerang aparat kepolisian di Taripa, Kecamatan Pamona Timur (29/9/2006). Massa membakar dua mobil, beberapa sepeda motor, dan melempari helikopter milik kepolisian. Versi warga, kemarahan massa dipicu kekecewaan karena Kepala Polda Sulawesi Tengah menolak berdialog dengan mereka perihal eksekusi Tibo Cs.

Modus baru kekerasan ini harus dijelaskan sebagai puncak gunung es dari ketegangan yang sudah berlangsung lama.

Pertama, karena ketidakmampuan atau ketidakmauan aparat keamanan menyelesaikan berbagai tindakan teror yang melanda Poso dan Palu beberapa tahun terakhir. Publik menganggap aparat keamanan gagal mengungkap aktor dan motif di balik tindak kekerasan—pengeboman, penembakan, dan pembunuhan—yang telah memakan korban tewas puluhan orang dan ratusan orang luka-luka.

Kedua, dalam mengungkap kasus-kasus teror dan kekerasan, aparat kerap salah dalam bertindak dan berlebihan. Beberapa orang disiksa dan ditembak dengan tuduhan terlibat kekerasan tertentu. Belakangan, mereka dilepaskan bukan karena lemah alat bukti, tetapi karena aparat salah menangkap pelaku. Kasus-kasus semacam ini menyuburkan ketidakpuasan warga terhadap aparat keamanan.

Ketiga, warga menduga ada keterlibatan aparat keamanan dalam kekerasan tertentu. Kasus penculikan dan pembunuhan warga Desa Toyado, Desember 2001, serta penembakan terhadap Ivon Nathalia dan Siti Nuraini, November 2005, merupakan contoh nyata keterlibatan aparat keamanan dalam kekerasan di Poso. Buruknya penuntasan hukum kasus-kasus ini tidak saja membuat warga merasa diperlakukan tidak adil, tetapi juga menyuburkan keyakinan, aparat memelihara kekerasan.

Tiga faktor itu dibarengi berbagai ekses turunan operasi pemulihan keamanan di sana, memupuk ketidakpuasan warga atas aparat. Proteksi bisnis dan bisnis proteksi, pelecehan seksual terhadap perempuanperempuan muda, dan aneka kriminal ekonomi, membentuk semacam memori kolektif, aparat keamanan kerap merupakan beban, bukan pemecah masalah.

Pemerintah lemah

Sebagai reaksi atas kekerasan-kekerasan terbaru, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kekerasan di Sulawesi Tengah bukan konflik, tetapi teror yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab (Kompas, 30/10/2006).

Bagi kita, tidak penting apakah itu konflik atau teror. Pertama, karena kekerasan telah memakan korban jiwa tidak sedikit, sementara pemerintah tidak bisa menjamin keselamatan jiwa di masa depan. Ancaman teror menghantui siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Kedua, pemerintah atau pejabat publik seperti Kalla perlu mewujudkan political will melalui tindakan nyata untuk membongkar motif dan aktor di balik kekerasan. Bukan dengan mengulangi pernyataan-pernyataan abstrak dan seremonial, yang tidak saja membingungkan, tetapi juga tidak menyumbang apa-apa terhadap jaminan rasa aman.

Ketiga, pemerintah perlu mempelajari anatomi kekerasan Poso secara mendalam, agar tidak melihat kekerasan secara simplistis. Misalnya, dengan menyatakan maraknya kekerasan sebagai tindakan teror oleh kelompok kecil. Toh, semua tahu, kekerasan di sana menjadi tunggangan "pasar" dan "kuasa".

Jalan keluar

Bagaimanapun, dengan merajalelanya kekerasan Poso, pemerintahan Yudhoyono-Kalla adalah contoh paling nyata dari pemerintahan yang lemah. Pemerintah tak mampu mengendalikan dan menggunakan institusi keamanan dan ketertiban untuk menciptakan rasa aman. Biasanya, sebuah rezim yang lemah ditandai fragmentasi dan rivalitas yang keras antaraktor dan institusi-institusi negara, termasuk antarinstitusi represi negara.

Menghadapi kekerasan Poso yang karut-marut, selayaknya pemerintah menempuh beberapa jalan keluar. Pertama, membenahi institusi penegak hukum di Poso. Bagaimanapun, salah satu masalah mendasar wajah teror dan kekerasan di Sulawesi Tengah adalah buramnya penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering tidak berkutik mengungkap motif dan aktor di balik teror dan kekerasan, baik karena lemahnya sumber daya maupun karena campur aduknya dengan kepentingan di luar hukum. Sejumlah orang ditahan, sebagian diseret ke pengadilan dengan tuduhan terlibat kekerasan dan teror, tetapi kerap bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka amat lemah. Cerita pun sering berakhir di situ.

Kedua, aparat keamanan yang dikerahkan ke Poso hendaknya lebih menonjolkan pendekatan penegakan hukum dan secara proaktif menciptakan keamanan dan ketertiban melalui dialog, dibanding reaksi penggunaan kekerasan. Konsep community police yang diperkenalkan mantan Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen (Pol) Oegroeseno sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan, dibanding mobilisasi pasukan bersenjata.

Ketiga, pemerintah perlu membuka diri guna mencari penyelesaian kekerasan Poso, melibatkan pihak lebih luas. Artinya, pemerintah perlu menempuh solusi penyelesaian Poso dengan tidak bertumpu pada pendekatan keamanan saja. Beberapa langkah mendesak yang harus dilakukan adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPFI) di bawah otoritas presiden, evaluasi menyeluruh atas kinerja aparat keamanan, dan pemulihan sosial ekonomi, termasuk reintegrasi aneka kelompok bekas kombatan.

AriantoSangaji
Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Palu

Kekerasan Poso dan Ekspansi Modal

2010-08-03T15:51:00.001-07:00

Kompas, 12 September 2006
Arianto Sangaji

Kesuksesan ekspedisi militer Belanda ke Sulawesi Tengah, khususnya di Poso, tahun 1905-1907, merupakan bagian dari strategi perluasan imperialisme Belanda di luar Pulau Jawa. Ekspedisi itu mengakibatkan 160 orang tewas dalam penaklukan Napu dan Mori.

Penaklukan militer dilakukan karena Poso sarat perang antarsuku dan mengayau, kekerasan khas masyarakat prakapitalis.

Sebuah perang 1892-1902, antara To (orang) Napu dan To Ondae, dua suku asli Poso, memakan korban 194 jiwa di kedua belah pihak. Penaklukan militer Belanda mengakhiri tradisi perang suku dan melarang praktik mengayau di antara penganut agama suku di Poso.

Namun, ekspedisi militer itu adalah bagian dari strategi Belanda mengintegrasikan Poso ke dalam kapitalisme di bawah Politik Etis. Dengan introduksi padi sawah, tahun 1908, Belanda memaksa warga turun dari bukit-bukit dan secara bertahap meninggalkan sistem perladangan subsisten. Dengan membangun jalan, warga di dataran tinggi mengangkut surplus produksi pertanian ke daerah pesisir. Sebuah perekonomian modern secara bertahap tumbuh, di mana warga dapat membayar pajak kepada Belanda, dari hasil menjual padi sawah, selain damar. Belanda tertarik kepada wilayah ini juga karena kekayaan tambang. Beberapa geolog asing melakukan survei, lalu merekomendasi pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan survei yang lebih sistematis.

Berulang

Kisah seperti berulang sekitar seratus tahun kemudian. Situasi kaotis meluas menyusul kejatuhan Soeharto. Di Poso, sejak Desember 1998, kekerasan bertopeng etno-religi pecah dan menewaskan lebih dari seribu orang. Tahun 2000-2001, pemerintah mengerahkan sekitar 5.000 personel TNI dan Polri untuk mengakhiri kekerasan. Desember 2001, Jusuf Kalla, kini Wakil Presiden RI, menggiring wakil-wakil dari komunitas yang dianggap bertikai duduk berunding di Malino. Hasilnya, perang terbuka dapat dicegah, tetapi kekerasan tertutup atau misterius berulang terjadi, kendati dua batalyon pasukan tempur organik baru, dari TNI dan Brimob, didirikan di Poso sejak 2004.

Berbarengan dengan itu, wilayah ini dilirik karena kekayaan sumber daya alam. Sejak pertengahan 1990-an, PT Inco, anak perusahaan Inco Ltd asal Kanada, sudah bernafsu mengeksploitasi biji nikel laterit di Bungku, wilayah Poso yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali sejak 2000. Tahun 1998, menjelang pecah kekerasan Poso, PT Mandar Uli Mineral, anak perusahaan Rio Tinto, korporasi transnasional Anglo-Australia, juga mengantongi kontrak karya untuk menambang emas di atas wilayah sekitar 550.000 hektar, di mana sebagian besar arealnya termasuk wilayah Kabupaten Poso. Pertengahan Juni 2006, Rio Tinto mengumumkan rencana penambangan nikel dekat areal kontrak karya PT Inco di Morowali. Seorang eksekutif perusahaan menyatakan akan menanam modal sebesar 1 miliar dollar AS, mempekerjakan 5.000 buruh, dan memproduksi nikel 46.000 metrik ton setiap tahun. Sang eksekutif menyatakannya setelah bertemu Wapres Jusuf Kalla (Reuter, 20/6/2006).

Di Teluk Tolo, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali, terdapat areal joint operation body Pertamina dan Medco E & P Sulawesi untuk eksploitasi minyak. Perusahaan telah memproduksi minyak mentah dari Lapangan Tiaka sejak 31 Juli 2005. Pengapalan perdana produksi minyak mentah berlangsung 12 Januari 2006, dengan mengirim 75.000 barrel ke kilang Pertamina Plaju (Kompas, 13/1/2006).

PT Bukaka Hydropower Engineering & Consulting Company, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla, sejak pertengahan 2005, juga hadir di Poso. Perusahaan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 740 MW, dengan memanfaatkan aliran Sungai Poso. PLTA ini hendak menyuplai kebutuhan industri di Sulawesi Selatan. Untuk itu, perusahaan tengah membangun tower-tower saluran udara tegangan ekstra tinggi di atas tanah-tanah pertanian warga Poso menerobos ke Sulawesi Selatan.

Pelindung modal

Seperti biasanya, kehadiran perusahaan raksasa memicu konflik dengan petani. Sejak akhir 1990-an, penduduk asli Bungku dan transmigran asal Bali, Lombok, dan Jawa bertikai dengan PT Inco karena areal kontrak karya terletak tepat di atas lahan-lahan pertanian. Dalam proyek PLTA, warga 11 desa di sekitar Danau Poso resah karena proyek ini menimbulkan banyak masalah, terutama soal ganti rugi tanah.

Bagi korporasi-korporasi raksasa, kekerasan Poso seperti blessing in disguise. Pasukan-pasukan tempur organik yang ditempatkan di sana dan sekitarnya, dengan dalih meredam kekerasan, justru "berdwifungsi" sebagai pelindung modal dari oposisi para petani. Dua kompi pasukan dari TNI dan Brimob ditempatkan di Morowali, dekat wilayah konsesi PT Inco, Rio Tinto, Pertamina dan Medco, dan perkebunan sawit milik Guthrie, Malaysia. Lokasi proyek PLTA Poso terletak persis di antara Markas Yonif 714/Sintuwu Maroso dan markas kompi senapan C Yonif tersebut, dalam jarak antarmarkas sekitar 70 kilometer. Dengan demikian, korporasi-korporasi itu menarik keuntungan dari "militerisasi" di bawah ketidaknyamanan Poso.

Selama ini publik hanya melihat kekerasan berdarah di sana, tanpa perhatian terhadap konflik-konflik struktural menyusul kehadiran korporasi-korporasi raksasa. Isu kekerasan struktural, karena pengambilan lahan petani secara paksa atau setengah paksa, tenggelam oleh kasus-kasus penembakan, peledakan bom, pembunuhan, dan pembakaran. Padahal, modal leluasa bergerak ke Poso karena tersedianya "jalan tol", yakni kekerasan bermasker konflik horizontal.

Tentu saja, ini bukan saja khas Poso. Bercermin dari Aceh dan Papua, kekerasan juga duduk berdampingan dengan ekspansi modal. Poso merupakan bagian kecil dari gambar besar hubungan antara kekerasan dan modal. Oleh karena itu, tanpa solusi ekonomi dan politik, penyelesaian kekerasan secara menyeluruh sulit dibayangkan.

Arianto Sangaji Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Palu

The Execution of Tibo

2010-08-03T15:49:00.000-07:00

The Jakarta Post, August 29, 2006

Arianto Sangaji, Palu

As the seconds ticked away, National Police Chief Gen. Sutanto announced the postponement of the execution of Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva and Marinus Riwu, which was scheduled for 12:15 a.m. on Aug. 12 in Palu. The execution was rescheduled for after Independence Day on Aug. 17, although all preparations for it had been made. Before this decision, few believed Tibo and company would receive a reprieve from execution.

It appears there were two factors that led to this decision. First, there were protests throughout the country. Second, there were numerous protests from the international community against the execution, including a telegram from Vatican State Secretary Cardinal Angelo Sodano sent to President Susilo Bambang Yudhoyono, moments before the execution was to be carried out.

This latest decision has sparked a new controversy, particularly from a legal viewpoint. A memorandum from the defense team of Advocacy for Justice and Peace Indonesia (PADMA Indonesia) -- a local legal advocacy group representing Tibo and company -- pointed to new evidence. For example, a new piece of evidence has emerged that disputes the accusation that Tibo and company committed the series of attacks, killings and arson in Moengko Baru, Poso, on May 22 and 23, 2000. This evidence clearly points to another group.

Another theory regarding Tibo's alleged complicity in the May-June 2000 violence in Poso is that the idea the group of three are responsible for the violence is too simplistic, especially considering the fact the three are "cultural minorities" and from a marginal social class. As Catholic and ethnic Flores people who lived 280 kilometers away from Poso city, working as farmers and laborers in rubber plantations, it is clear the allegations that were leveled against them were influenced by the pressures of identity politics and economic interests in Poso at the time. As a result of their marginal status as economic and social minorities, it was easy to make Tibo and company scapegoats for the violence.

Another aspect that has been systematically ignored in this case is that the government has been considered free from responsibility. The Tibo case, and Poso case in general, has always been cast as an intercommunal problem, whereas, in fact, various state actors (from the civil and security apparatuses) have directly and indirectly been connected to the violence. These actors have not been touched at all in order to prevent the state from taking blame. Because of this, I believe the execution of the three men constitutes an attempt to bury the facts of the Poso case.

Thus, in the case of the death sentence of Tibo and company and the Poso violence in general, there is no other choice but to form an Independent Team for the Collection and Search for Facts TGPFI). Only through the TGPFI can the controversies surrounding the Tibo and Poso cases (both before the May-June 2000 episodes and after) be solved in an objective fashion.

There are three interests that remain hidden behind the death sentences. First, there is an interest in closing the case so as to preclude the possibility of the government taking responsibility for the May-June 2000 violence. The executions would thereby close the case and fortify the belief that the violence was a product of the communities themselves. The state (both civil and security apparatuses) would therefore be freed from legal entanglements stemming from possible involvement in the violence. This is a model of unaccountability that repeats itself over and over in this country.

Second, there is an interest in protecting Poso as a "conflict area." How is it possible that the complicity of the 16 names provided by Tibo and his friends in the May-June 2000 violence (whether true or not) and that the three are only scapegoats, is believed by a large section of the public? As a result, the unwillingness of the law enforcement community to exhaustively investigate the connection of those names only creates a time bomb. The names will likely be exploited as a precipitant of future conflicts.

Third, there is the potential to politicize the delay or even the annulment of the death sentence of Tibo and company. Various parties have already made connections between the case and the death sentences of the three Bali bombers. Whatever the reason, the right to live of Tibo, Amrozi and others cannot be played off against each other. These two cases must be resolved in a law enforcement context with respect to human rights.

The writer is executive director of the Tanah Merdeka Foundation, Palu, Central Sulawesi.

Masa Depan Poso Pasca-Koopskam

2010-08-03T15:02:00.000-07:00

Kompas, 17 juli 2006

Arianto Sangaji

Komando Operasi Keamanan atau Koopskam mengakhiri tugasnya di Sulawesi Tengah, 4 Juli 2006, setelah bekerja enam bulan. Pertanyaannya, bagaimana masa depan Poso?

Pemerintah pusat membentuk institusi ini setelah terjadi berbagai kekerasan, seperti bom Tentena (28/5/2005), mutilasi tiga siswi (30/10/2005), bom Maesa Palu (31/12/2005), dan beberapa kekerasan lain. Koopskam dipimpin seorang perwira tinggi Mabes Polri berpangkat Inspektur Jenderal. Payung hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang percepatan pemulihan keamanan Poso.

Di luar kritik terhadap institusi ini, Koopskam dianggap sukses dalam dua hal.

Pertama, penangkapan Andi Azikin Suyuti (eks Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Sulawesi Tengah) dengan tuduhan korupsi dana bantuan pengungsi. Koopskam juga menangkap Aminuddin Ponulele, bekas Gubernur Sulawesi Tengah (2001-2006), dengan sangkaan sama.

Kedua, penangkapan sejumlah warga sipil yang menurut versi polisi terlibat beberapa kekerasan. Di antaranya, kasus mutilasi, bom Tentena, penembakan, dan perampokan bersenjata lainnya.

Kendati sukses, tidak ada jaminan masa depan Poso lebih aman. Indikasinya sudah terlihat, ketika pada akhir masa tugas Koopskam warga Poso dikagetkan dengan sejumlah kekerasan. Ada penembakan dan pengeboman di beberapa tempat di Kota Poso. Kendati tidak memakan korban jiwa, peristiwa itu mengisyaratkan tetap adanya ancaman kekerasan di sana.

Kegagalan

Pesimisme itu berpangkal dari kegagalan aparat keamanan mengungkap aktor dan motif di balik kekerasan. Penyebabnya, aparat keamanan menganggap kekerasan Poso sebagai problem antarkomunitas. Padahal, merupakan kombinasi antara kekerasan yang melibatkan masyarakat, aparat keamanan, birokrasi sipil, politisi, dan pengusaha. Motifnya beragam, mulai dari kemarahan korban, eksploitasi terhadap doktrin agama yang keras, hingga eksploitasi atas hal itu untuk menarik keuntungan ekonomi dan politik dari kekerasan.

Kegagalan, baik karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan, memberi citra buruk aparat keamanan. Di mata sebagian warga, kekerasan dipandang sebagai upaya melanggengkan citra Poso sebagai daerah tidak aman. Karena itu, aparat keamanan dianggap hendak menarik keuntungan dari berbagai operasi pemulihan keamanan, baik secara personal maupun institusional.

Bom waktu

Karena itu, sebuah penyelesaian kekerasan secara tuntas memerlukan pendekatan lain. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPFI) menjadi urgen karena menggunakan titik pandang berbeda tentang kekerasan Poso. Bahwa aktor dan motif di balik kekerasan lebih rumit dari sekadar kekerasan antarkomunitas.

Masa depan keamanan Poso juga tergantung beberapa hal pokok yang justru merupakan bom waktu. Pertama, adanya diskriminasi penanganan kasus kekerasan. Banyak muncul komplain di tengah warga dalam penuntasan sejumlah kasus. Mereka mempersoalkan penegakan hukum dalam kasus tertentu, tetapi menutup-nutupi kasus lain.

Situasi ini berpotensi menyulut kekerasan baru. Warga yang merasa tidak mendapat perlakuan adil, mudah dieksploitasi untuk terlibat kekerasan baru.

Kedua, pemerintah belum menyentuh masalah sosial dan ekonomi. Paling menonjol, "balkanisasi" Poso. Kini kota Poso identik dengan penduduk beragama Islam dan Kota Tentena dengan warga Kristen. Segregasi berlanjut karena para pengungsi memilih tidak kembali ke kampungnya. Mereka menghadapi problem rendahnya jaminan rasa aman. Juga problem rekonstruksi karena dana yang dialokasikan untuk mereka telah dikorupsi aparat birokrat.

Hal lain adalah hak keperdataan pengungsi. Karena, tetap bertahan di tempat pengungsian, banyak di antara hak milik (tempat tinggal dan tanah pertanian) pengungsi jatuh di bawah penguasaan pihak lain. Baik melalui mekanisme jual beli dengan harga di bawah harga pasar maupun pendudukan atau pemanfaatan hasil pertanian secara sepihak.

Di luar itu, aktivitas ekonomi merupakan soal besar. Kekerasan mengakibatkan perekonomian lumpuh. Akibatnya, banyak di antara kaum muda yang menganggur. Repotnya, sebagian di antara mereka adalah eks kombatan yang terlatih dalam kekerasan.

Segregasi, hak-hak keperdataan, dan pengangguran menjadi soal serius. Eksploitasi terhadapnya berpotensi memicu kekerasan baru. Sudah saatnya pemerintah khusus memerhatikan masalah ini, sama pentingnya dengan aspek keamanan.

Ketiga, penyelesaian masalah korupsi dana bantuan. Sebelum adanya Inpres No 14/2005, korupsi dana bantuan pengungsi merajalela tanpa tersentuh hukum. Masalahnya, aparat penegak hukum tercemari dalam jejaring korupsi. Juga karena korupsi melibatkan dan mendapat proteksi politik dari para pejabat. Teror juga dipakai untuk melanggengkan praktik ini.

Inpres No 14/2005 dipandang sebagai rahmat karena dapat menyeret dua mantan pejabat di Sulawesi Tengah sebagai tersangka. Tetapi, sangkaan korupsi itu hanya berhubungan dengan dua item dana bantuan senilai Rp 20 miliar. Padahal, korupsi besar-besaran justru terjadi dalam item dana bantuan sekitar Rp 180 miliar. Masa depan penanganan korupsi dana sebanyak itu yang diragukan karena pengalaman buruk. Bagaimanapun, penanganan kasus ini menjadi penting karena kasus-kasus korupsi kerap terkait serangkaian kekerasan Poso.

Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengambil alih penanganan kasus itu. Pertimbangannya, korupsi dana bantuan pengungsi tergolong kasus luar biasa, baik jumlah maupun modus operandinya.

AriantoSangaji Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Palu

Tibo dan Penguburan Fakta

2010-08-03T14:54:00.000-07:00

Kompas, 8 April 2006

Arianto Sangaji

Fabianus Tibo (61), Marinus Riwu (49), dan Dominggus da Silva (39) kini menghadapi eksekusi mati. Mereka dituduh terlibat serangkaian tindak kekerasan di Poso akhir Mei 2000. Hukuman mati dijatuhkan 5 April 2001.

Semua ikhtiar hukum telah dilakukan, dari kasasi, peninjauan kembali (PK), hingga grasi, tetapi tetap saja gagal. Berbagai pihak juga sudah melakukan inisiatif non-litigasi, seperti seruan moral dan aksi-aksi protes untuk mencegah eksekusi. Tetapi, jika tidak ada sesuatu yang luar biasa, ketiganya tinggal menunggu sisa hitungan hari.

Di luar argumentasi tentang proses, prosedur hukum, dan pertimbangan yang menonjolkan dimensi moral dan hak asasi manusia dalam hubungan dengan eksekusi mati terhadap Tibo cs, tulisan ini menyoroti eksekusi mati dari sisi penguburan fakta kekerasan Poso dalam peristiwa Mei 2000.

Kekerasan Mei 2000

Ekor peristiwa akhir Desember 1998, medio April 2000, dan kekerasan Mei 2000 terjadi di beberapa tempat di Poso. Namun, kekerasan di Poso Kota dan Desa Sintuwulemba-Kecamatan Lage yang menewaskan 200 warga selalu dilihat sebagai salah satu puncak kekerasan Poso. Peristiwa inilah yang dikaitkan dengan Tibo cs, yang menyeret mereka ke hukuman mati.

Kekerasan Mei 2000 memicu lahirnya dua hal penting. Pertama, eskalasi kekerasan yang sulit dihentikan. Bagaimanapun, kekerasan Mei 2000 dipandang paling massive, dilihat dari jumlah korban (jiwa dan harta benda), cakupan wilayah kekerasan, aktor yang terlibat, dan modus kekerasan. Inilah titik pangkal yang membuat kekerasan pasca-Mei 2000 kian berkembang, dengan aktor dan isu makin kompleks, baik karena alasan-alasan etno-religi maupun eksploitasi atau manipulasi terhadap sentimen itu.

Kedua, warga Poso menjadi semakin terbelah identitasnya karena kekerasan dipahami sebagai etno-religi sentimen. Kekerasan berkembang menjadi isu lintas batas. Arus pengungsian, pemberitaan media (cetak dan elektronik), komunikasi telepon, selebaran, dan desas-desus telah menyeret perhatian ke Poso. Simpati dan antipati datang dari mana-mana. Akibatnya, sifat-sifat lokalitas kekerasan Poso menjadi runtuh.

Penguburan fakta

Eksekusi terhadap Tibo cs menjadi ajang penguburan fakta terhadap kekerasan Mei 2000. Pasalnya, Tibo cs direduksi sebagai orang yang mesti bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Terlampau simplistis. Seorang Tibo dan dua rekannya bertanggung jawab terhadap sebuah serangan yang demikian terorganisir dan sistematis. Tibo sendiri sudah menyebutkan 16 nama yang disebutnya sebagai aktor utama atau paling tidak pelaku penting di balik kekerasan itu. Terlepas benar atau tidaknya tudingan itu, Tibo sebenarnya telah menyingkap sedikit dari misteri kekerasan Mei 2000.

Namun, salah satu faktor yang lepas dari perhatian publik, bahkan Tibo cs sendiri, adalah tanggung jawab pemerintah terhadap peristiwa itu. Bahwa peristiwanya terjadi dan meluas, bukan saja karena serangan antarkomunitas, tetapi lebih karena kesalahan pemerintah sendiri.

Ada tiga hal mengapa kesalahan itu mudah terlihat. Pertama, praktik disinformasi oleh aparat pemerintah (sipil dan keamanan) bahwa tidak ada serangan dari komunitas tertentu. Warga Sintuwulemba yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang serangan lalu membatalkan keputusan untuk mengungsi karena dihalang-halangi aparat pemerintah. Akibatnya, sebagian besar di antara mereka menjadi korban kekerasan.

Kedua, pembiaran oleh aparat keamanan. Peristiwa Sintuwulemba sebenarnya dengan mudah dapat dicegah oleh otoritas keamanan di Poso. Ini dimungkinkan karena jarak antara Kompi Senapan B/711 Raksatama dan lokasi peristiwa hanya sekitar lima kilometer. Bahkan, jarak Kepolisian Sektor Lage dengan lokasi kejadian hanya terpaut ratusan meter. Lebih dari itu, sejumlah saksi mata menyebutkan, ketika terjadi kekerasan, aparat keamanan yang bertugas di sana bukannya mencegah, malah pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Ketiga, kebobrokan institusi intelijen. Sungguh aneh institusi intelijen tidak mendeteksi kemungkinan serangan yang memakan korban begitu besar. Padahal, saat itu, peredaran rumor berlangsung cepat dan meluas tentang serangan. Di luar itu, ada penyebaran senjata api dan amunisi di tangan warga sipil serta keterlibatan sejumlah aparat dalam kekerasan. Fakta ini menunjukkan kemungkinan adanya operasi intelijen untuk mendorong eskalasi kekerasan Poso.

Tidak digali

Fakta-fakta di balik kekerasan itu tidak pernah digali. Padahal, pengungkapannya amat membantu untuk mendudukkan perkara yang dihadapi Tibo cs secara lebih obyektif dan adil. Dari situ dapat dilihat siapa saja, baik otoritas sipil apalagi keamanan, yang harus bertanggung jawab atas kekerasan Mei 2000.

Eksekusi terhadap Tibo cs mengandung implikasi serius, yakni menguburkan fakta penting dan obyektif dari peristiwa Mei 2000. Padahal, pengungkapan fakta yang benar amat membantu untuk menyelesaikan masalah Poso secara tuntas.

ARIANTOSANGAJI Direktur Yayasan Tanah Merdeka danAnggota Presidium Poso Center, Palu

Tiga "Teori" Kekerasan Poso

2010-08-03T14:51:00.000-07:00

Suara Pembaruan, 2 Desember 2005

Oleh Arianto Sangaji

Dari sisi demografi, Poso mewakili contoh masyarakat plural. Sebelum konflik 1998, terdapat penganut agama Islam dan Kristen dalam jumlah berimbang. Saat itu, ada kecamatan-kecamatan yang boleh disebut "Kecamatan Islam" dan "Kecamatan Kristen", sesuai dengan mayoritas penghuninya. Segregasi itu juga bisa dilihat secara geografis, "kecamatan Islam" ada di daerah pesisir dan "kecamatan Kristen" ada di dataran tinggi.

Dari segi suku, Poso juga beragam. Ada suku asli setempat, seperti To Pamona, To Mori, To Bungku, dan To Ampana. Ada pendatang Bugis, Makassar, Toraja, Minahasa, Gorontalo, dan transmigran Jawa, Bali, Lombok, dan Flores.

Jadi, konfigurasinya menggambarkan cross cutting yang menarik. Terdapat penduduk asli yang Muslim dan tinggal di pesisir, juga penduduk asli, Kristen, yang tinggal di dataran tinggi. Di samping pendatang Muslim yang tinggal di pesisir, dan pendatang Kristen yang tinggal di dataran tinggi.

Dua kecamatan, yakni Poso Kota dan Poso Pesisir (sekarang sudah dimekarkan menjadi Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, dan Poso Pesisir Selatan, Red) menjadi titik pertemuan. Di dua kecamatan itu, sebelum kekerasan, Desember 1998, komposisi penduduk atas dasar agama (Islam dan Kristen) berimbang. Juga, penduduk asli dan pendatang.

Kendati begitu, segregasi penduduk sangat kentara di kedua kecamatan. Di Poso Kota, misalnya, Kelurahan Lawanga, Bonesompe, dan Kayamanya dihuni mayoritas Islam. Sebaliknya, Kelurahan Lombugia dan Kasintuwu dihuni mayoritas Kristen. Di Poso Pesisir, Kelurahan Kasiguncu dan Desa Pinedapa identik dengan Kristen, dan Kelurahan Mapane dan Desa Tokorondo identik dengan Islam.

Tidak bisa dihindari, konfigurasi semacam itu membuka ruang lebar konflik di tengah masyarakat. Tetapi konflik itu jika dikelola dengan baik, pasti melahirkan masyarakat yang toleran dan produktif. Sebaliknya, jika tidak terkelola, kekerasan sangat mudah dihasilkan.

Kekerasan Poso memang sarat dengan argumentasi etno-religius. Tetapi, lebih karena manipulasi terhadap identitas itu. Perlagaan politik, korupsi, dan problem aparat keamanan adalah "teori" yang bisa menjelaskan kekerasan di sana.

Perlagaan Politik

Sejak awal, kekerasan Poso sarat nuansa politik lokalnya. Ditandai pertarungan di antara politisi untuk meraih kekuasaan politik dan birokrasi, dengan memanipulasi identitas agama dan suku. Pertarungan terasa sekali dalam proses pergantian bupati Poso, akhir 1998 hingga 1999. Begitu juga dalam perebutan jabatan birokrasi pemerintahan, seperti sekretaris daerah.

Perlagaan itu menjadi tidak beradab, karena menggunakan kekerasan sebagai metode. Langsung atau tidak, sejumlah politisi memobilisasi pendukung untuk melakukan kekerasan, dengan mengeksploitasi identitas agama dan suku.

Manipulasi berlangsung efektif karena dua momentum yang berhubungan. Pertama, kejatuhan Soeharto. Elite politik di daerah kehilangan pijakan, setelah tiga pilar Orde Baru - Golkar, militer, dan birokrasi - tidak bisa lagi diandalkan dalam suasana politik liberal. Mereka mencari basis dukungan baru dengan bersandar pada identitas agama dan suku.

Kedua, bangkitnya kembali politik aliran. Liberalisasi politik pasca-Soeharto ditandai kehadiran kembali politik aliran berbasis agama. Di Poso, partai politik yang menawarkan simbol-simbol agama menjadi daya tarik baru. Partai Krisna, PDKB, dan PDS di pihak Kristen, dan PPP, PKS, PBR di Islam, mengundang daya tarik, seperti pengalaman Parkindo dan PSII pada tahun 1950-an di daerah itu.

Seperti perlagaan politik, korupsi adalah salah satu pemicu paling awal kekerasan Poso. Pengungkapan korupsi dana Kredit Usaha Tani (KUT) telah mendorong orang-orang yang diduga terlibat untuk menyulu kekerasan. Dalam kenyataannya, mereka yang terindikasi sebagai koruptor KUT, sekaligus juga adalah "provokator" kekerasan Poso paling awal.

Kekerasan dan korupsi Poso seperti ibarat dua sisi dari satu mata uang. Kekerasan yang berlarut diikuti dengan mengalirnya seratusan miliar rupiah dana kemanusiaan untuk pemulihan. Dana itu dipakai untuk biaya pemulangan pengungsi, rehabilitasi fisik, dan jaminan hidup (jadup) dan bekal hidup (bedup) warga.

Dalam praktiknya, dana-dana itu dikorupsi pengelola. Modusnya beragam, mulai dari mark up jumlah keluarga pengungsi, pemotongan, pembayaran fiktif, dan penyogokan kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Selama ini praktik korupsi dana kemanusiaan itu berlangsung marak karena tiga hal. Pertama, memanfaatkan psikologi publik yang lebih menaruh perhatian kepada kasus-kasus kekerasan. Kekerasan yang terus berulang membuat pengelola proyek juga bebas menghindar dari kontrol hukum.

Kedua, korupsi dana kemanusiaan berbentuk jejaring (cabal). Indikasinya, bekas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Poso, dengan dalih perintah atasannya, menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada kepala kejaksaan setempat, Kapolres, Wakapolres, dan Koordinator BIN Wilayah Sulawesi Tengah. Uang itu dana jadup/bedup warga Poso. Investigasi Yayasan Tanah Merdeka juga menunjukkan terjadinyagratifikasi dari Kepala Dinas Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kejati Sulawesi Tengah dan Kapolres Poso.

Ketiga, kekerasan terhadap warga atau aktivis yang mempersoalkan korupsi dana kemanusiaan. Pemenggalan kepala Kepala Desa Pinedapa, 4 November 2004, merupakan bentuk teror kepada kepala desa yang tidak bersedia "bekerja sama" dengan koruptor.

Pengeboman kantor LPMS Poso dan PRKP Poso, 28 April 2005, adalah contoh lain, karena kedua LSM itu sangat aktif mempersoalkan korupsi dana kemanusiaan Poso. BAP polisi terhadap salah seorang yang diduga terlibat dalam teror itu, secara terus terang mengakui pengeboman itu dirancang di sebuah hotel di Kota Poso.

Perselingkuhan koruptor dan pelaku kekerasan di Poso bukan bersifat ideologis, tetapi lebih pragmatis. Bagi koruptor, agar praktik korupsinya dapat leluasa dan tidak dapat disentuh. Bagi pelaku kekerasan, kepentingannya adalah ekonomi. Karena itu, tanpa menyentuh koruptor kakap dana kemanusiaan, kekerasan di sana berpotensi berulang terjadi.

Aparat Keamanan

Ada anggapan, kekerasan yang bersifat regional terbatas, seperti di Poso, sebenarnya merupakan bagian dari desain untuk remiliterisasi. Pemekaran dan pengaktifan kembali komando dan operasi teritorial, pembangunan pasukan-pasukan tempur organik baru, dan pembentukan detasemen antiteror TNI adalah pintu masuk remiliterisasi.

Kekerasan yang terus berulang di satu sisi, merupakan contoh kegagalan pemerintahan sipil dan kepolisian menciptakan ketertiban. Di sisi lain, seolah merupakan undangan kepada militer untuk masuk kembali dalam urusan-urusan non-perang.

Terlepas dari itu, kekerasan Poso mesti dihubungkan dengan kegagalan aparat keamanan. Wujudnya, kegagalan menciptakan ketertiban dan keamanan. Padahal, berbagai operasi pemulihan keamanan telah digelar, seperti Operasi Cinta Damai, Operasi Sadar Maleo, Operasi Sintuwu Maroso (sejak Januari 2002 - Desember 2005), dan Operasi Mutiara Manjili. Ribuan pasukan pernah dikerahkan ke Poso untuk operasi tersebut. Tetapi, kekerasan terus saja terjadi.

Kegagalan itu berpangkal pada tiga hal. Pertama, problem institusional, seperti koordinasi atau bahkan rivalitas di antara aparat keamanan sendiri. Pernyataan yang bertentangan di antara mereka, misalnya, tentang ada tidaknya Al-Qaeda di Poso merupakan salah satu contoh. Contoh terbaru, pernyataan yang berbeda antara Kapolres Poso dengan Pangdam Wirabhuana tentang penangkapan pelaku kasus mutilasi (Suara Pembaruan, 16/11/2005).

Problem institusional itu harus diakui sebagai akibat dari belum tuntasnya reformasi sektor keamanan (security sector reform). Misalnya, berkenaan dengan regulasi tugas perbantuan TNI kepada kepolisian. Kendati telah diatur secara umum ketentuan tentang perbantuan itu, tetapi masih penting dielaborasi secara lebih tajam, seperti ruang lingkup perbantuan, bujet, komando, dan soal administratif lainnya.

Kedua, problem personal. Sudah menjadi cerita umum, langsung atau tidak langsung, aparat keamanan kerap menjadi bagian dari tindak kekerasan. Secara langsung, misalnya, terlibat dalam penculikan dan pembunuhan terhadap lima warga Desa Toyado, 1 Desember 2001. Yang tidak langsung, misalnya, keterlibatan dalam kasus trafficking senjata api dan amunisi.

Ketiga, soal yang bersifat abu-abu. Dalam kasus penyebaran amunisi, aparat keamanan berhasil menyita ribuan atau puluhan ribu amunisi dari tangan warga sipil. Disebut abu-abu, karena umumnya, amunisi itu buatan PT Pindad, entah melalui jalur resmi atau gelap, jatuh ke tangan penduduk sipil.

Tetapi, sejauh ini, tidak pernah ada investigasi untuk membongkar jejaring yang memasok amunisi itu. Sehingga sukar dijelaskan, apakah merupakan tindakan insubordinasi oknum, atau sebuah perintah resmi melalui operasi intelijen tertutup.

Untuk itu, koreksi terhadap aparat keamanan mutlak adanya. Di antaranya, membenahi secara institusional, maupun memberi tindakan hukum tegas kepada mereka yang menarik keuntungan dari kekerasan itu. Tanpa itu, kekerasan berpotensi tetap terjadi.

Status Darurat

Presiden Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14/2005 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso. Intinya, ada tiga hal yang akan dilakukan.

Pertama, percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi. Kedua, menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror, serta mengungkap jaringannya. Ketiga, penanganan masalah Poso dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Inpres itu menugasi 12 belas institusi setingkat menteri untuk mengurusi ihwal Poso.

Seolah meremehkan Inpres tersebut, kekerasan baru muncul lagi. Tiga siswi sekolah lanjutan atas tewas dan satu luka serius dalam sebuah serangan, 29 Oktober 2005. Kemudian, petrus (penembak misterius) menembak dua gadis remaja, 8 Oktober 2005. Tidak cukup, seorang dosen Universitas Tadulako ditembak bersama istrinya, 19 Oktober 20o5, di Palu.

Bila Inpres itu gagal mengakhiri kekerasan di Poso, tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan memberlakukan status darurat. Isyarat itu sudah disampaikan oleh salah seorang paling berpengaruh di Jakarta, ketika menelepon seorang tokoh agama di Poso, setelah peristiwa pembantaian tiga siswi.

Pengkondisian juga sudah dilakukan, ketika Kapolri menyatakan ada kelompok terorganisasi di balik kekerasan. Atau, sumber di kepolisian yang menyatakan ada Tim Bunga di balik kekerasan Poso. Kalau begitu, sangat jelas, siapa pemilik agenda kekerasan Poso. *

Penulis adalah Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Palu.

Kegagalan Keamanan di Poso

2010-08-03T14:41:00.000-07:00

Kompas, 11 November 2005

Oleh Arianto Sangaji

Serangan brutal terhadap kemanusiaan kembali terjadi di Poso. Setelah tiga siswi SMA Kristen Poso dibunuh secara keji (29/10), dua siswi SLTA ditembak di tengah Kota Poso (8/11). Peristiwa ini kian menunjukkan hilangnya rasa aman di sana.

Seperti biasa, para pejabat pemerintah memberi reaksi standar. Mereka mengunjungi Poso dan memberi pernyataan klise. Sesekali muncul pernyataan tidak logis dan terkesan memiliki agenda tersembunyi. Misalnya, mengaitkan pelaku dengan G30S/ PKI atau mendesak pemberlakuan darurat militer di Poso. Intinya, masyarakat adalah sumber kekerasan.

Padahal, tidak relevan mengaitkan kekerasan Poso dengan etnoreligius. Karena dari kasus pembunuhan tiga siswi, salah satu yang diduga sebagai pelaku berlatar belakang agama sama dengan korban. Dari sisi korban, dalam penembakan misterius, kedua korban yang bersahabat itu adalah penganut agama berbeda.

Perubahan cara pandang ihwal kekerasan Poso menjadi mutlak. Kekerasan perlu dilihat sebagai kegagalan aparat keamanan menciptakan rasa aman. Ironisnya, kegagalan itu ditandai kehadiran aparat keamanan secara signifikan di sana.

Kehadiran aparat keamanan

Kekerasan Poso, sejak Desember 1998, telah meningkatkan kehadiran aparat keamanan. Pertama, merujuk pengerahan pasukan guna operasi pemulihan keamanan. Kekerasan diikuti pengerahan pasukan dalam jumlah besar, baik organik maupun nonorganik Polri dan TNI AD di Sulawesi Tengah. Jumlah tertinggi pernah mencapai 5.000 personel dan terendah sekitar 1.500. Pengerahan pasukan memakai sandi operasi tertentu, misalnya, Operasi Sintuwu Maroso yang kini memasuki Jilid VII. Teknis operasionalnya, pasukan TNI diperbantukan kepada polisi.

Kedua, pendirian pasukan organik tempur. Kekerasan di Poso telah menambah pasukan organik, yakni pembentukan Batalyon Infanteri (Yonif) 714/Sintuwu Maroso dengan markas di perbatasan Desa Ronononcu, Kecamatan Poso Kota, dengan Desa Maliwuko, Kecamatan Lage. Dua kompi pasukan, Kompi B ditempatkan di Desa Malino, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, dan Kompi C di Pendolo Kecamatan Pamona Selatan. Sebelumnya, di Sulawesi Tengah hanya ada satu batalyon infanteri TNI AD, yakni Yonif 711/Raksatama bermarkas di Palu dan Kompi B Yonif 711/Raksatama berkedudukan di Poso.

Tidak mau kalah dengan TNI AD, Polri juga melakukan hal yang sama. Kini, sebuah kompi Brimob ditempatkan di Poso Kota. Sebuah kompi lainnya berlokasi di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali.

Ketiga, pendirian komando- komando teritorial bagi TNI dan kepolisian resor bagi Polri. Setelah pemekaran Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una dari Kabupaten Poso, Polri juga memekarkan kepolisian resor. Di Morowali, Polres terbentuk, 6 Desember 2003, setelah serangan berdarah di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, 10 Oktober 2003. Di Tojo Una-Una, Polri juga membentuk polres, 3 Maret 2005.

Di pihak TNI AD, setelah pemekaran Kabupaten Morowali dari Kabupaten Poso, pemekaran kodim di sana tinggal menunggu waktu. Sebagai persiapan, Wakil Komandan Kodim (Wadandim) 1307 Poso tidak lagi berkedudukan di kota Poso, tetapi di Kolonodale, Kabupaten Morowali. Sebuah markas kodim telah disiapkan.

Dengan demikian, kekerasan Poso juga â€memberi keuntunganâ€ bagi aparat keamanan. Ibarat sekali mendayung, dua tiga pulau terlewatiâ€, pengerahan pasukan untuk pemulihan keamanan sebenarnya merupakan konsolidasi aparat keamanan untuk menancapkan kakinya di daerah.

Ironi

Ironisnya, peningkatan aparat keamanan tidak berbanding lurus dengan peningkatan rasa aman. Kekerasan terus terjadi. Di luar, ratusan korban tewas sebelum Deklarasi Malino, Desember 2001, saya mencatat telah terjadi 59 kasus penembakan misterius yang menewaskan 40 orang dan mencederai 36 orang, 11 kasus mutilasi, dan 47 kasus peledakan bom yang menewaskan 33 orang dan mencederai 122 lainnya.

Di luar itu, aparat keamanan kerap menjadi bagian dari sejumlah tindak kekerasan. Penculikan dan pembunuhan terhadap warga Toyado, awal Desember 2001, merupakan salah satu contoh. Contoh lain adalah penyiksaan terhadap warga yang dituduh, tetapi tidak terbukti melakukan kekerasan. Belum lagi, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Terakhir, tumbuhnya kegiatan kriminal ekonomi yang dilakukan aparat keamanan. Dari kekerasan Poso, tercatat berlangsung kasus illegal logging, trafficking senjata api dan amunisi, bisnis pengawalan, pungutan di pos-pos pemeriksaan, backing perjudian, dan terlibat jejaring korupsi dana kemanusiaan, yang melibatkan oknum aparat keamanan.

Solusi

Salah satu solusi terhadap kekerasan Poso adalah evaluasi terhadap aparat keamanan. Pertama, meninjau kinerja aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman, terutama menilai aneka operasi pemulihan keamanan yang telah dan sedang berlangsung. Penilaian menyeluruh harus mencakup kekuatan pasukan, kepemimpinan, metode operasi, pembiayaan, dan dampak yang ditimbulkan.

Kedua, evaluasi juga menyentuh hubungan kesatuan aparat keamanan. Tidak bisa dimungkiri, pemisahan Polri dari TNI masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Ketidakjelasan regulasi dalam perbantuan TNI kepada Polri adalah masalah institusional yang berpengaruh terhadap efektivitas operasi pemulihan keamanan di lapangan. Selain itu, soal-soal yang sarat conflict of interest, seperti tarik-menarik tentang darurat militer atau tertib sipil, dan pendirian detasemen antiteror di lingkungan TNI AD.

Arianto Sangaji, Direktur Yayasan Tanah Merdeka, di Palu

Menimbang Madi secara Obyektif

2010-08-03T14:36:00.000-07:00

Kompas, 29 Oktober 2005

Oleh Arianto Sangaji

Madi, seorang peladang bergilir yang tinggal di permukiman terisolir di kaki Gunung Kamalisi, wilayah Kota Palu, menjadi populer dalam satu minggu terakhir.

Ia dituduh mengembangkan ajaran sesat di Dusun Salena. Puncaknya, ia dianggap menjadi pemicu kekerasan yang menewaskan tiga polisi dan seorang warga sipil serta mencederai beberapa lainnya.

Tulisan ini tidak mengulang cerita tentang peristiwa itu, tetapi ingin meletakkannya ke dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, kita bisa mengerti persoalan Madi secara obyektif.

Ajaran sesat

Menteri Agama RI memvonis Madi sebagai pesakitan, dengan menuduhnya sebagai penyebar ajaran sesat (Kompas, 27/10). Kepala Polri menuduh Madi melarang orang puasa dan shalat di masjid (Kompas Cyber Media, 27/10). Kedua sikap ini mewakili pandangan resmi pemerintah. Sebagian media massa dan masyarakat mengambil posisi yang kurang lebih sama.

Dari pengumpulan informasi lapangan, saya menyimpulkan bahwa persoalan Madi merupakan ekses dari kombinasi antara ketidakadilan, kesalahpahaman, prasangka, stigmatisasi, dan kriminalisasi yang terjadi sistematis. Pertama, adanya stereotyping terhadap komunitas suku-suku tertentu. Berbagai komunitas yang tinggal di kaki dan lereng Gunung Kamalisi kerap dipanggil to lare (orang gunung) dalam konotasi negatif. Sebutan ini bermakna primitif karena pendidikan yang rendah, ketidakmampuan berbahasa Indonesia, masih mempraktikkan ritus-ritus agama suku, berladang dengan pola tebang dan bakar yang berorientasi subsisten, agresi terhadap orang asing, dan sebagainya.

Kedua, Madi dan penduduk yang tinggal di Kamalisi adalah potret ketidakadilan dan marginalisasi. Akses terhadap sumber daya alam, yang menjadi sandaran kehidupan, kian sempit sejak Orde Baru. Penetapan kawasan lindung dan masuknya proyek perkebunan dan HPH menyebabkan akses tradisional mereka atas tanah dan hutan kian sempit. Puluhan proyek pemukiman kembali penduduk oleh pemerintah, yang kadang dilakukan secara paksa, menunjukkan bahwa penduduk di sana dipersepsikan sebagai ancaman.

Salena, sebuah dusun di wilayah Kota Palu, merupakan contoh ketidakadilan. Permukiman yang berjarak hanya belasan kilometer dari pusat kota itu baru sejak lima tahun terakhir bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda empat. Sebagian besar warganya memilih persalinan oleh dukun karena tidak ada paramedis yang menetap di sana. Buta huruf dan ketidakmampuan sebagian besar warganya berbahasa Indonesia menunjukkan mereka tidak punya akses ke pendidikan. Pemerintah lima tahun terakhir mulai memberikan perhatian terhadap warga Dusun Salena setelah Yayasan Pendidikan Rakyat, sebuah LSM yang bekerja dengan isyu masyarakat adat, ”memaksa” pemerintah kota hadir di sana. Sebelum itu, warga Salena seperti hidup tanpa pemerintah.

Ketiga, tidak adanya pemahaman antropologis atau sosiologis terhadap ”ajaran” Madi. Padahal, ajarannya tidak lebih dari cermin ritus yang biasa dilakukan para petani subsisten pra-kapitalis. Itu mencakup perdukunan, penolakan terhadap penyakit (movala ngata, memagari kampung), siklus aktivitas pertanian (pembukaan lahan, penanaman, dan panen), dan latihan bela diri bersandar kekuatan gaib. Di Kamalisi, sebagian di antara ritus itu masih dipraktikkan dengan perbedaan tertentu oleh berbagai komunitas di sana. Dalam kasus Madi, kemudian disimplifikasi sebagai ajaran sesat.

Padahal, klaim sebagai ajaran sesat menggunakan kacamata agama resmi yang diakui pemerintah, yakni dengan menempatkan agama resmi itu vis a vis dengan ritus agama suku. Ini kemudian mengundang intervensi negara. Dalam kasus Madi, negara (aparat keamanan) terlampau jauh mengurusi soal kepercayaan. Dimulai dengan prasangka tentang ajaran sesatnya. Tewasnya tiga polisi semakin menjustifikasi bahwa kekerasan adalah bagian dari metode ajarannya. Karenanya, negara patut menertibkan. Vonis Menteri Agama dan Kepala Polri bukan hanya kriminalisasi, tetapi sekaligus menggambarkan sifat intervensionis negara.

Arus yang sama juga berlangsung di masyarakat. Pemberitaan media yang bersandar pada argumentasi aparat keamanan dan pemerintah tanpa mengembangkan pemberitaan yang bersumber dari sisi Madi merupakan propaganda untuk mendiskreditkan dirinya. Penjarahan properti dan pembakaran terhadap sebagian rumah di Dusun Salena oleh warga masyarakat yang berdatangan ke sana seolah merupakan tindakan yang benar.

Reaksi penuh prasangka

Kasus Madi merupakan contoh tentang konflik di tengah masyarakat yang kerap bermuara pada kekerasan. Padahal, fenomena Madi cukup diperhatikan sebagai proses pembentukan kembali sebuah identitas berbasis kultural, sebagai reaksi terhadap ancaman modernitas. Madi seperti mengembangkan sebuah diskursus ”kembali ke adat”. Ia membentuk simbol-simbol baru adat-istiadat leluhurnya. Sayangnya, reaksi yang penuh prasangka telah mendatangkan kekerasan sehingga memakan korban jiwa tidak perlu.

Kasus ini juga merupakan cermin dari ketegangan soal kepercayaan di Indonesia. Perdebatan tentang sinkretisme, agama-agama resmi yang diakui pemerintah, hubungan antar-umat beragama, perbedaan penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama tertentu adalah soal-soal yang belum selesai di sini. Masih sering terjadi, di dalam masyarakat, perbedaan penafsiran terhadap agama dan kepercayaan bukan dilihat sebagai konsekuensi masyarakat plural, tetapi justru menjadi sumber kekerasan. Kekerasan etno-religius yang marak terjadi pascareformasi 1998 di berbagai tempat di Indonesia adalah contoh buruk.

Di sisi lain, perbedaan penafsiran tentang kepercayaan dimanipulasi atau dieksploitasi menjadi kekerasan bukan karena kepercayaan itu sendiri, tetapi oleh motif-motif di luarnya. Banyak kasus, kekerasan atas nama kepercayaan justru hanya merupakan latar depan saja. Di balik itu, kekerasan hanya merupakan pintu masuk untuk perebutan sumber daya politik dan ekonomi.

Pendekatan persuasif

Ada beberapa langkah mendesak untuk memulihkan situasi di Salena saat ini. Paling penting adalah mengembalikan warga dari tempat-tempat pengungsian ke kampung halaman dan memberikan jaminan keamanan untuk mereka di sana.

Kemudian, pembentukan sebuah tim independen untuk mengurai kasus Salena. Tim ini mesti memiliki otoritas untuk menginvestigasi seluk-beluk kasus ini, mendalami konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di baliknya, serta membuat rekomendasi skema kebijakan dan penegakan hukum.

Terakhir, segera melakukan pendekatan persuasif, bukan represi terhadap Madi dan kelompoknya. Pengiriman aparat keamanan untuk mengejarnya dikhawatirkan akan menimbulkan kekerasan dan korban baru. Seyogianya, peran tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti detail adat-istiadat setempat harus dimanfaatkan untuk ”menaklukkan” Madi, bukan dengan bedil dan darah.

Arianto Sangaji Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, di Palu

Bom Tentena dan Korupsi

2010-08-03T14:31:00.001-07:00

Kompas, 31 Mei 2005

Oleh Arianto Sangaji

HARI Sabtu tanggal 28 Mei 2005, dua bom meledak di kota Tentena, Poso, dan menewaskan tidak kurang dari 20 orang dan mencederai 53 orang (Kompas, 29/5). Ini adalah peristiwa peledakan bom yang memakan korban paling banyak dalam sejarah kekerasan Poso selama tujuh tahun terakhir.

Sebulan sebelumnya (28/4/2005), dua bom juga meledak di halaman Pusat Resolusi Konflik Poso (PRKP) dan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS), dua organisasi nonpemerintah (ornop) yang selama ini bekerja mempromosikan perdamaian di Poso.

Di tengah-tengah tingginya saling percaya antarkomunitas yang berbeda suku dan agama di Poso, peristiwa peledakan bom di Tentena dan rangkaian teror yang terjadi sebelumnya bagaimanapun mengundang tanda tanya. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menyoroti peristiwa peledakan bom itu bukan dari sisi ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda agama dan suku di sana, tetapi melihatnya dari sisi yang lain. Peledakan bom itu perlu ditelusuri dari dua peristiwa yang menyita perhatian publik di Poso dan Palu saat ini, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) di Poso dan usaha pengungkapan korupsi dana kemanusiaan untuk korban kerusuhan Poso.

ADA dugaan luas, peledakan bom ini berhubungan dengan pilkada Poso yang akan berlangsung 30 Juni 2005. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Poso sudah menetapkan lima pasangan calon bupati dan wakil bupati. Berbeda dengan sejumlah daerah di Indonesia, di mana proses penetapan calon bupati dan wakilnya kerap diikuti dengan protes yang cenderung diiringi dengan kekerasan, maka hingga menjelang masa kampanye pilkada, sama sekali tak ada gejolak politik berarti di Poso.

Memang ada sejumlah ketidakpuasan berkenaan dengan calon-calon bupati dan wakilnya. Ada beberapa protes oleh komunitas politik setempat, tetapi masih diungkapkan secara damai melalui mekanisme dan prosedur politik formal.

Di tingkat masyarakat juga muncul harapan kuat untuk menyukseskan pilkada. Pernyataan-pernyataan bersama di antara tokoh-tokoh agama setempat juga mengharapkan pilkada yang sukses dan damai. Begitu juga di akar rumput, keinginan untuk menyukseskan pilkada sangat tinggi.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa peristiwa peledakan bom terahir merupakan teror yang sengaja dilakukan untuk menghambat atau menggagalkan pilkada Poso.

KASUS kedua yang saat ini memanas di publik adalah korupsi dana kemanusiaan Poso. Seperti diketahui, sejak tahun 2001, pemerintah pusat telah mengucurkan dana tidak kurang dari Rp 162 miliar untuk membiayai pengungsi Poso korban kerusuhan. Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek bantuan kemanusiaan itu sarat dengan korupsi.

Modusnya, mulai dari pemotongan hak-hak pengungsi, pembayaran palsu kepada pengungsi, dan penggelembungan ribuan keluarga pengungsi. Perkiraan yang moderat, tidak kurang dari Rp 80 miliar dana kemanusiaan Poso raib tanpa jelas.

Hampir empat tahun terakhir korupsi dana kemanusiaan Poso tenggelam oleh tiga faktor. Pertama, perhatian publik tersita ke kekerasan di sana, yang berwujud penembakan, pembunuhan, dan peledakan bom misterius. Kegagalan aparat keamanan mengungkap motif di balik kekerasan dan memberikan jaminan rasa aman kepada penduduk telah melestarikan pendapat umum bahwa Poso identik dengan kekerasan. Lebih celaka lagi karena publik terus-menerus memercayai bahwa kekerasan itu berdimensi etnoreligius.

Kedua, kekerasan Poso tak pernah dilihat tali-temalinya dengan korupsi yang melilit di birokrasi pemerintahan, terutama dalam hubungan dengan penyaluran dana kemanusiaan Poso. Padahal, sejumlah pembunuhan, penembakan, dan peledakan bom di Poso jelas-jelas terkait dengan upaya untuk menutupi praktik korupsi dana kemanusiaan di sana. Sudah bukan rahasia lagi bahwa korupsi dan kekerasan di sana ibarat dua sisi dari satu mata uang.

Ketiga, praktik korupsi dana kemanusiaan Poso berwujud jejaring (cabal), yang melibatkan banyak pihak, mulai dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, preman, politisi, bahkan sejumlah wartawan lokal. Akibatnya, korupsi dana kemanusiaan Poso tenggelam secara sistematis melalui mekanisme penegakan hukum yang semu, pembunuhan dan teror terhadap pihak-pihak yang mempersoalkan korupsi, perlindungan politik terhadap koruptor, dan pemberitaan media lokal yang dangkal.

Lima bulan terakhir, upaya mengungkap korupsi dana kemanusiaan Poso berlangsung sangat masif. Sasaran yang dituju adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merangkap pejabat sementara bupati Poso. Sejumlah organisasi nonpemerintah dan masyarakat Poso melakukan serangkaian protes, baik yang dilakukan di Poso, Palu, dan bahkan di Jakarta. Protes- protes damai itu dilakukan melalui pernyataan-pernyataan bersama dan aksi-aksi mobilisasi massa. Warga Poso dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda bergandengan tangan mempersoalkan korupsi. Di antara mereka terdapat orang-orang yang di masa lalu secara terpaksa ikut serta dalam kekerasan etnoreligius. Kini, kasus korupsi dana kemanusiaan mempersatukan mereka, yang sadar bahwa faktor yang melestarikan kekerasan di sana adalah korupsi.

Protes-protes yang berlangsung damai itu telah mengundang sejumlah teror dan ancaman kekerasan. Penghadangan terhadap massa aksi, ancaman pembunuhan, peledakan bom dua kantor LSM, dan ancaman kekerasan lain melalui selebaran, telepon, dan layanan pesan singkat (sms) gelap merupakan teror yang sengaja dilakukan untuk membungkam sikap oposisi masyarakat.

Oleh karena itu, peristiwa peledakan bom di Tentena hendaknya dilihat tali- temalinya dengan usaha untuk menutupi korupsi dana kemanusiaan Poso. Peristiwa peledakan bom itu memang tidak ditujukan kepada pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan korupsi dana kemanusiaan Poso. Tetapi, bagaimanapun peristiwa ini berdampak terhadap dua hal. Pertama, menyulut kembali kecurigaan antarumat beragama di sana yang secara susah payah telah membangun kembali saling percaya. Kedua, mengalihkan perhatian publik dari isu korupsi ke peristiwa peledakan bom itu.

Akibatnya, isu korupsi dana kemanusiaan kemudian tenggelam kembali. Sebuah drama pengalihan isu yang tragis dipertontonkan kembali secara berulang di Poso. Ini merupakan pengulangan dari peristiwa kekerasan Poso Desember 1998, di mana pihak yang terkait dengan korupsi dana kredit usaha tani ketika itu menyulut kerusuhan sebagai strategi menutupi korupsinya. Juga merupakan pengulangan dari beberapa tindak kekerasan pembunuhan pasca-Deklarasi Malino Desember 2001, yang berhubungan erat dengan korupsi dana kemanusiaan Poso.

OLEH karena itu, untuk mengungkap pelaku di balik peristiwa peledakan bom di Tentena, maka penting dilakukan dua langkah. Pertama, mengaitkan hubungan antara kekerasan ini dan berbagai teror yang secara sistematis dilakukan untuk menutupi upaya pengungkapan korupsi dana kemanusiaan Poso dalam lima bulan terakhir. Aparat keamanan mestinya tidak terpaku untuk melihat kekerasan ini dalam konteks kekerasan etnoreligius antarkomunitas. Tetapi, mengurai kekerasan ini dalam konteks ekonomi politik korupsi dana kemanusiaan Poso.

Kedua, institusi pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah saatnya menjadikan korupsi dana kemanusiaan Poso sebagai prioritas dalam agenda kerjanya. Bukan apa-apa, korupsi dana kemanusiaan Poso sangat jauh berbeda dengan 4000-an kasus aduan korupsi yang saat ini menumpuk di meja KPK. Perbedaannya, korupsi dana kemanusiaan Poso sudah tumpang tindih dengan pembunuhan, penembakan, dan peledakan bom yang terjadi di sana. Pengungkapan kasus korupsi dana kemanusiaan Poso oleh KPK secara cepat dengan sendirinya akan menyumbang terhadap peredaan kekerasan di Poso.

Arianto Sangaji Direktur Yayasan Tanah Merdeka di Palu